JPNN.com , JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyinyalir adanya praktik "bagi-bagi kekuasaan" di balik wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ). Wacana tersebut mengusulkan Gubernur ditunjuk Presiden, sementara Bupati dan Wali Kota dipilih oleh DPRD.