GELORA.CO - Tata kelola keuangan buruk menjadi salah satu alasan pencopotan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), kini menyisakan polemik tak berkesudahan di internal organisasi. Isu ini mencuat usai beredar dokumen audit internal yang menyinggung dugaan penyimpangan serius, termasuk indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp100 miliar yang dikaitkan dengan terpidana korupsi Mardani H. Maming. Belakangan, kabar tersebut dibantah oleh sejumlah pihak dengan menyebut dokumen audit memang ada, namun masih bersifat draf dan belum menjadi hasil final. Meski demikian, temuan-temuan baru kembali menyeruak, termasuk soal transaksi keuangan PBNU ke luar negeri yang dinilai mencurigakan. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, PBNU tercatat telah melakukan tiga kali transfer (Term 1, 2, dan 3) dengan nilai masing-masing sebesar USD84.333. Total dana yang sudah terkirim adalah USD252.999 atau sekitar Rp4.159.654.644. Transaksi tersebut terjadi pada 2 Januari 2025, 25 Maret 2025, dan 19 Agustus 2025  ke dua nama organisasi berbeda, yaitu Home of Divine Grace dan Libforall Foundation. Meskipun nama organisasinya berbeda, keduanya mencantumkan alamat yang identik: 1959 Peace Haven Rd, #357 Winston-Salem, NC 27106-4850, United States. Seluruh transaksi tersebut dicatat dengan kode tujuan ‘2570-Penelitian dan Pengembangan’ yang dikirim dari rekening Bank Mandiri PBNU. Selain dana yang telah terkirim, terdapat pula rencana anggaran yang diajukan Center for Shared Civilizational Values (CSCV) untuk membiayai empat konsultan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU) untuk periode 1 September 2024 hingga 31 Agustus 2026. CSCV sendiri sejak 2022 ditunjuk PBNU sebagai wahana utama keterlibatan internasional NU sekaligus Sekretariat Tetap Forum Agama G20 (R20). Inilah.com coba mengonfirmasi hal itu ke dua kubu PBNU, mulai dari Ketum PBNU Gus Yahya, Sekjen PBNU Amin Said Husni, Menteri Sosial yang sebelumnya menjadi Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), namun tak ada tanggapan dan konfirmasi terkait informasi tersebut. Syuriyah PBNU pun enggan berkomentar saat coba dihubungi kembali. “Mohon maaf ya,” kata Katib Syuriyah PBNU Sarmidi Husna singkat melalui pesan tertulisnya, Selasa (23/12/2025). Gus Yahya tak sendiri, penasihat khususnya Charles Holland Taylor juga ikut dicopot Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar. Pelengseran pembisik urusan internasional ini berkaitan dengan isu dugaan zionisme yang tengah berkembang. Pencopotan Charles diumumkan dalam Surat Edaran Nomor 4780/PB.23/Α.ΙΙ.10.71/99/11/2025. Setelah ditelusuri, Taylor merupakan salah satu pendiri, ketua, dan CEO LibForAll Foundation; salah satu pendiri, wakil ketua, dan COO organisasi saudaranya, Bayt ar-Rahmah; salah satu pendiri gerakan Humanitarian Islam; dan salah satu pendiri, Wakil Ketua, dan CEO Center for Shared Civilizational Values (CSCV). Taylor mendirikan LibForAll pada 2003 silam bersama Presiden ke-4 RI sekaligus kiai NU, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di bawah kepemimpinan mereka, LibForAll secara pesat menjelma menjadi LSM terkemuka yang mengembangkan dan mengoperasikan strategi kontra-ekstremisme di seluruh dunia. Selanjutnya pada 2014, Taylor bergabung dengan KH A Mustofa Bisri dan KH Yahya Cholil Staquf mendirikan Bayt ar-Rahmah. Lalu pada Maret 2017, Bayt ar-Rahmah dan Gerakan Pemuda Ansor meluncurkan gerakan global yang bernama 'Islam Kemanusiaan'. Kemudian pada 2022, PP NU menunjuk CSCV sebagai wahana utama untuk keterlibatan internasionalnya, dan sebagai Sekretariat Tetap untuk Forum Agama G20 (R20). Secara terpisah, melalui surat resmi bernomor 4928/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025, Gus Yahya memberikan klarifikasi terbuka, sebagaimana dinukil dari unggahan akun Facebook PCNU Lombok Tengah, Selasa (23/12/2025). Dalam surat tertanggal 21 Desember 2025 itu, Gus Yahya membantah tudingan penyalahgunaan dana Rp100 miliar. Dia menegaskan, pengelolaan program-program PBNU, termasuk AKN NU dan kerja sama internasional melalui CSCV, dilakukan dalam kerangka kelembagaan dan mandat organisasi. Terkait dana Rp100 miliar yang dikaitkan dengan Mardani H. Maming, Gus Yahya menyatakan tuduhan tersebut tidak sesuai fakta. “Telah beredar tuduhan bahwa saya menggunakan dana sebesar 100 miliar rupiah yang masuk ke rekening PBNU untuk kepentingan pribadi dan untuk menyuap KPK. Tuduhan ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” tulisnya. Ia menjelaskan, sebagian dana tersebut merupakan sumbangan operasional PBNU, sementara sisanya diperintahkan untuk dikembalikan. “Penanganan ini dilakukan dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, seraya menegaskan tidak ada unsur TPPU dan tidak ada keterlibatan aktif PBNU dalam perkara hukum yang bersangkutan. Dalam klarifikasinya, Gus Yahya juga menyinggung polemik AKN NU yang belakangan ikut disorot. Ia mengakui adanya kekhilafan dalam proses seleksi narasumber, namun menegaskan bahwa program tersebut disiapkan melalui mekanisme organisasi dan telah dikonsultasikan dengan Rais Aam. Sebagai bentuk tanggung jawab, kegiatan AKN NU pun dihentikan sementara. “Saya mengakui sepenuhnya bahwa saya kurang cermat dalam proses seleksi dan pemilihan narasumber. Ini adalah kesalahan saya,” tulis Gus Yahya, seraya menyebut keputusan penghentian AKN NU sebagai langkah korektif atas arahan Rais Aam. Gus Yahya juga menegaskan komitmennya terhadap tata kelola keuangan PBNU. Ia menyatakan sejak awal kepengurusannya, sistem keuangan PBNU dibuat terpusat, transparan, dan akuntabel, serta membuka ruang klarifikasi kepada Syuriyah dan forum-forum jam’iyah lainnya. Di sisi lain, Gus Yahya menolak pencopotannya sebagai Ketua Umum PBNU. Ia menyebut keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 yang memberhentikannya bertentangan dengan AD/ART NU dan tidak memiliki dasar kewenangan. Gus Yahya menegaskan mandat Ketua Umum hanya dapat dicabut melalui mekanisme muktamar atau muktamar luar biasa. Meski demikian, di tengah konflik internal yang kian terbuka, Gus Yahya menyerukan jalan islah. Ia menyatakan siap menahan diri dan tunduk pada proses musyawarah demi menjaga keutuhan organisasi. “Saya tunduk dan siap menahan diri demi kesatuan, keutuhan, dan kemajuan Nahdlatul Ulama,” tulisnya seraya mengajak seluruh pengurus NU mengedepankan dialog dan persaudaraan untuk meredam polemik.