GELORA.CO - Buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2026, Senin (29/12/2025). Sebanyak 1.392 personel gabungan disiagakan untuk mengawal aksi tersebut. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri menuturkan ribuan personel itu merupakan gabungan dari TNI, Polda Metro Jaya, polres, dan polsek jajaran. “1.392 personel gabungan pelayanan unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat,” kata Erlyn kepada wartawan, Senin (29/12/2025). Dia mengatakan, pihaknya telah menggelar table top war game (TWG) dan apel pengamanan di Pospol Merdeka Barat, Gambir. Kegiatan ini untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta bersama sejumlah elemen massa. Tak cuma itu, pengamanan juga dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Erlyn menegaskan pengamanan dilakukan persuasif. “Silakan berorasi dengan tertib. Jangan memprovokasi, jangan melawan petugas. Hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” ujarnya. Dia menambahkan, menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga, tapi harus dilakukan secara damai. “Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” jelas dia. Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026.Presiden KSPI sekaligus pimpinan Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait UMP dapat digugat secara hukum. "Secara hukum, langkah selanjutnya adalah menggugat ke PTUN, karena ini adalah keputusan administrasi negara," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/12/2025). Selain jalur hukum, KSPI dan aliansi serikat buruh se-DKI Jakarta juga menyiapkan aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan politik. Said Iqbal menyebutkan, aksi buruh akan digelar di dua titik utama, yakni Istana Presiden di Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta Sumber: RMOL