GELORA.CO - Belum tuntas warga Aceh mengeringkan rumah dan membersihkan sisa lumpur akibat banjir bandang, sebuah kabar mengejutkan justru datang dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ada pihak swasta yang menyatakan minat untuk memanfaatkan material lumpur yang menumpuk di berbagai titik banjir Aceh. Pernyataan ini langsung memantik perhatian publik karena datang di tengah upaya evakuasi dan normalisasi pascabencana. Prabowo menyampaikan informasi tersebut saat menggelar rapat koordinasi penanganan banjir di Aceh Tamiang. Di hadapan para menteri dan pejabat daerah, ia menyebut bahwa lumpur yang dianggap sebagai beban bagi warga, ternyata dilirik sebagai komoditas bernilai bagi sektor tertentu. Menurutnya, sejumlah perusahaan menyampaikan ketertarikan memanfaatkan material itu untuk kebutuhan industri dan rekayasa pembangunan. "Gubernur melaporkan ke saya, ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa memanfaatkan lumpurnya di mana-mana." "Jadi tidak hanya di sungai, tetapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan ini saya kira bagus sekali (kalau ada swasta beli lumpur)," Ucapnya dikutip dari beritasatu 1/1/2026. Ucapan ini langsung menjadi sorotan karena membuka wacana baru apakah lumpur pascabanjir bisa menjadi peluang bisnis di tengah bencana? Lumpur Jadi Masalah Serius di Aceh Banjir bandang yang melanda Aceh akhir Desember 2025 meninggalkan tumpukan material luar biasa besar. Sungai-sungai di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan sekitarnya dilaporkan dangkal akibat endapan lumpur, pasir, dan batu. Warga juga masih berjibaku membersihkan halaman rumah, sawah, hingga jalan desa yang tertutup material setinggi lutut hingga pinggang orang dewasa. Normalisasi sungai menjadi fokus utama pemerintah, mengingat alur air banyak tersumbat sehingga memperburuk risiko banjir lanjutan. Pemerintah mengerahkan alat berat dari TNI, BNPB, dan Kementerian PUPR untuk mempercepat pengerukan. Dalam situasi itulah muncul kabar bahwa pihak swasta justru melihat nilai pada lumpur tersebut. Meski tidak dijelaskan siapa perusahaan yang dimaksud, pemerintah memastikan bahwa kajian lebih lanjut akan dilakukan untuk menilai apakah pemanfaatan ini memungkinkan tanpa mengganggu proses pemulihan. Kenapa Lumpur Bisa Bernilai? Dalam sejumlah industri, material lumpur dari sungai dan bantaran hulu dapat digunakan untuk: 1. bahan timbunan konstruksi, 2. material dasar pengerjaan tanah, 3. campuran industri tertentu dan 4. bahan perbaikan lahan. Namun pemanfaatannya harus melalui analisis laboratorium, terutama untuk memastikan kadar mineral, kandungan berbahaya, dan kelayakan industrinya. Pemerintah saat ini masih mempelajari aspek tersebut untuk memastikan keselamatan lingkungan dan masyarakat. Meski demikian, pernyataan Presiden Prabowo membuka ruang diskusi baru. Apakah bencana ini dapat memberikan manfaat sekunder jika material lumpur bisa diolah dengan benar? Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pembersihan lumpur harus dikebut agar alur sungai kembali normal. Ia menilai bahwa jika ada pihak swasta yang ikut membantu mengambil material itu dengan tujuan pemanfaatan, hal tersebut bisa mempercepat penanganan. Pemerintah juga menggandeng ahli teknik sungai, universitas, hingga BUMN untuk memastikan proses pengerukan dilakukan aman dan terukur. Respons Publik: Antara Peluang dan Kontroversi Di media sosial, isu lumpur yang diminati swasta ini langsung menjadi viral. Ada yang menilai langkah Prabowo visioner karena melihat peluang ekonomi di tengah bencana. Namun tak sedikit yang menganggap waktu penyampaian isu bisnis ini kurang tepat karena warga masih berduka dan berjuang memulihkan kehidupan. Di sisi lain, pengamat lingkungan mengingatkan bahwa material lumpur banjir sering mengandung endapan dari hulu. Yang bisa saja berasal dari aktivitas industri seperti tambang atau kebun. Karena itu, kajian menyeluruh diperlukan sebelum material tersebut diolah. Hingga kini, pemerintah belum merilis detail perusahaan mana yang berminat ataupun bentuk pemanfaatan yang ditawarkan. Namun Prabowo menegaskan bahwa prioritas utama tetap pemulihan warga dan normalisasi sungai. Sementara potensi pemanfaatan lumpur hanya menjadi opsi tambahan yang akan dikaji dengan hati-hati. Isu ini dipastikan masih akan terus memicu perhatian publik. Terutama jika pemerintah mulai membuka proses kerjasama atau penilaian teknis bersama swasta dalam waktu dekat.***