GELORA.CO -  Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi sorotan setelah mengeluarkan pernyataan keras menyangkut wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dalam podcast Curhat Bang dari Denny Sumargo tersebut, Ahok menegaskan bahwa wacana itu tidak hanya mundur ke belakang, tetapi juga merupakan bentuk perampasan hak rakyat. Ahok menegaskan secara lantang “Makanya ketika orang memaksakan harus kembali ke DPRD, ini kan pertama mengambil hak rakyat.” Pernyataan itu menanggapi kembali munculnya gagasan agar kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Ahok menyebut model pemilihan seperti itu identik dengan praktik dagang politik, lobi tertutup, bahkan transaksi suara. Ahok Ungkap Praktik Lama: “Di DPRD Itu Semua Bisa Diatur!” Dalam penjelasannya, Ahok membeberkan bagaimana di masa lalu pemilihan via DPRD membuka peluang transaksi politik yang masif. Ia menyebut pengalaman tersebut sebagai bukti bahwa pemilihan tidak mencerminkan kehendak rakyat, melainkan kehendak para elite yang mampu membayar. Kombinasi Dua Kritik Tajam: “Ini Sistem Dibangun Supaya Orang Bisa Curang!” Kritik Ahok tidak berhenti pada mekanisme pemilihan kepala daerah. Ia menjelaskan bahwa sebagian orang melihat Pilkada bukan sebagai kompetisi program atau gagasan, melainkan kompetisi kecurangan. Kutipan yang langsung viral itu berbunyi “Pilkada ini adalah keunggulan curang, bukan keunggulan menjual program untuk rakyat.” Menurut Ahok, banyak elite politik yang menolak sistem yang lebih transparan karena sistem tersebut akan menyulitkan mereka berbuat curang. Ia menilai bahwa ketika mekanisme pemilihan semakin melibatkan rakyat secara langsung, ruang bermain untuk transaksi politik menjadi semakin sempit. Ahok: Mengapa Kita Malah Balik ke Sistem Lama? Ahok menyatakan bahwa jika ada masalah biaya politik mahal, politik uang, atau ketidakmerataan akses. Maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem, bukan kembali ke mekanisme lama yang lebih rentan manipulasi. Ia berkata “Kalau kita kasih kepada rakyat ada masalah, kita perbaiki dong. Masa balik yang lama? Lucu juga kan.” Menurutnya, justru pengembalian Pilkada ke DPRD seperti “mematikan demokrasi perlahan-lahan” dan mengorbankan hak publik. Pada bagian lain, Ahok menyebut bahwa beberapa pihak menolak inovasi sistem pemilu karena merasa terancam bila harus bersaing secara fair. Ia menyinggung bahwa pemilu langsung sering dilihat sebagai ancaman oleh mereka yang selama ini bergantung pada transaksi politik. Dari seluruh pernyataan Ahok, muncul kesimpulan bahwa ada bagian dari elite politik yang nyaman dengan sistem non-transparan karena memberi celah manipulasi. Dari cerita pengalamannya di Bangka Belitung hingga pengalamannya sebagai bupati dan gubernur. Ahok menegaskan satu prinsip kekuasaan publik adalah hak rakyat, bukan milik elite. “Kalau sistemnya diperbaiki, enggak ada alasan kembali ke model lama yang menguntungkan segelintir orang.” Ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar bangsa bukan sekadar biaya pemilu yang tinggi, tetapi kemauan politik untuk menjalankan sistem secara bersih.***