GELORA.CO - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha, menilai penetapan tersangka terhadap eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas baru langkah awal. Yang jauh lebih penting, menurutnya, adalah memastikan kasus ini dibongkar sampai ke akar-akarnya. Sebagai salah satu penyidik yang pernah menangani perkara korupsi haji di masa lalu, Praswad menyebut momentum sekarang tidak boleh hilang. "Penetapan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka adalah salah satu langkah kunci yang sudah tepat dilakukan oleh KPK. Hal tersebut mengingat Yaqut Cholil Qoumas adalah pihak yang memiliki peran signifikan dalam penentuan kuota haji tersebut," jelas Praswad dalam keterangan yang diterima Inilah.com di Jakarta, Sabtu (10/1/2026). Ia mengatakan penetapan tersangka akan mengubah dinamika di sekeliling kasus tersebut, yang selama ini sarat tekanan dan berpotensi menghambat proses penyidikan. "Penetapan ini adalah kunci untuk memastikan bahwa KPK memiliki intensi serius dalam membongkar kasus ini secara tuntas, tanpa takut adanya berbagai upaya intervensi dari pihak-pihak yang terkait," tegasnya. Menurut Praswad, publik perlu memahami bahwa penetapan tersangka bukan garis finis. KPK justru dituntut membuktikan keseriusan berikutnya, mulai dari penahanan jika diperlukan hingga pembawaan perkara ke meja hijau. "Lebih lanjut, KPK harus melakukan upaya lanjutan secara serius, termasuk melakukan proses penahanan apabila diperlukan, serta melimpahkan kasus ini ke pengadilan sebagai bentuk komitmen yang tinggi," ujarnya. Dia juga mendesak KPK mengejar pihak lain yang diduga ikut bermain. Sindikasi yang mengakar, kata Praswad, tidak boleh lolos hanya karena satu orang sudah ditetapkan tersangka. "Pembuktian ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa KPK betul-betul ingin menuntaskan kasus ini secara komprehensif," pungkas Praswad. Diketahui, KPK resmi mengumumkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) bersama Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex selaku staf khusus Yaqut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024. “KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Pertama, saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua adalah saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/1/2026). Budi menerangkan, baik Yaqut maupun Gus Alex disangkakan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. KPK sebelumnya menyatakan akan memberikan informasi terbaru terkait perpanjangan pencekalan Yaqut Cholil Qoumas dan pemilik biro haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. “Kita tunggu saja lah. Nanti ada update, ada informasi yang akan disampaikan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (7/1/2025). Kasus ini bermula saat KPK memulai penyidikan pada 9 Agustus 2025. Lembaga antirasuah ini juga tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung potensi kerugian negara. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan bahwa kerugian negara sementara akibat kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun. Bersamaan dengan itu, KPK melakukan pencekalan perjalanan luar negeri terhadap tiga orang, termasuk mantan Menag Yaqut Cholil, mantan staf khusus Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dan pemilik biro haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, untuk enam bulan ke depan. Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan sekitar 400 biro perjalanan haji terlibat dalam dugaan praktik korupsi ini. Selain itu, Pansus Angket Haji DPR RI juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024. Salah satu sorotan utama pansus adalah pembagian kuota tambahan 20.000 haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Kuota itu dibagi secara merata, masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan haji khusus, meski Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menetapkan alokasi haji khusus hanya delapan persen dan 92 persen untuk haji reguler.