GELORA.CO - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran melihat lambannya penyerapan anggaran pemulihan pascabencana oleh pemerintah daerah di Aceh. Padahal, dana kebencanaan sudah tersedia dan kondisi keuangan daerah dinilai cukup aman. Menurut Purbaya, masalah utama bukan terletak pada ketersediaan dana, melainkan pada keraguan aparatur daerah dalam mengeksekusi anggaran yang sudah ada. Akibatnya, realisasi belanja untuk pemulihan justru tersendat. “Sebenarnya tidak ada persoalan. Dana kebencanaan sudah ditransfer ke daerah masing-masing dan semestinya bisa langsung dibelanjakan,” ujar Purbaya, dikutup pojoksatu.id dari instagram @acehbesarnow (14/1/2026). Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Aceh Tamiang yang disebutnya tidak mengalami kendala keuangan. Pemerintah pusat, kata dia, telah menyalurkan dana kebencanaan sebesar Rp47 miliar ke daerah tersebut. Tak hanya itu, saldo kas pemerintah daerah di rekening juga masih cukup besar, mencapai sekitar Rp132 miliar. Dengan demikian, total dana yang tersedia untuk pemulihan berada di kisaran Rp160 miliar. “Kalau dilihat dari angkanya, Aceh Tamiang sebenarnya tidak kekurangan uang. Saya juga tidak paham kenapa mereka ragu untuk belanja. Kalau dananya hanya disimpan, mau dikumpulkan bunganya? Nanti malah jadi masalah saat diperiksa,” ujarnya dengan nada menyentil. Purbaya menegaskan, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menahan anggaran pemulihan pascabencana. Dana tersebut harus segera dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat yang terdampak. “Artinya jelas, tidak ada kendala keuangan. Jangan sampai anggaran hanya mengendap di rekening. Silakan dibelanjakan dan digunakan untuk pemulihan,” tegasnya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penjelasan terkait lambannya realisasi anggaran di Aceh Tamiang. Ia menyebut, aparatur pemerintah daerah setempat juga ikut terdampak banjir, sehingga aktivitas pemerintahan tidak berjalan normal. “Pegawainya juga terkena dampak banjir. Karena itu kami bantu dengan menurunkan sekitar 100 pegawai dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Tito. Meski demikian, Purbaya kembali menekankan bahwa persoalan utama tetap bukan pada ketersediaan dana. Seluruh anggaran kebencanaan untuk daerah-daerah di Aceh, menurutnya, sudah dikirim sejak awal Januari 2026 dan tinggal digunakan sesuai kebutuhan di lapangan.***