GELORA.CO - Indonesia kembali menjadi sorotan internasional setelah laporan terbaru World Bank tahun 2025 menempatkan Tanah Air di posisi kedua dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berdasarkan garis kemiskinan internasional. Data tersebut memunculkan ironi besar di tengah status Indonesia yang kini telah masuk kategori negara berpendapatan menengah atas. Peringkat tersebut mencerminkan tantangan serius yang masih dihadapi Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan. Meski pertumbuhan ekonomi terus didorong dan berbagai program sosial digulirkan, jumlah penduduk yang masuk kategori miskin secara global masih tergolong sangat tinggi. World Bank menggunakan metode penghitungan kemiskinan yang telah disesuaikan dengan biaya hidup dan tingkat kesejahteraan masing-masing negara. Standar ini berbeda dengan garis kemiskinan nasional yang biasa digunakan pemerintah, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih luas dalam konteks global. Berdasarkan pendekatan tersebut, sebagian besar penduduk Indonesia masih masuk dalam kategori miskin menurut standar internasional. Artinya, meskipun secara statistik nasional terjadi penurunan angka kemiskinan, kondisi riil masyarakat jika dibandingkan dengan standar global menunjukkan situasi yang belum ideal. Kondisi ini menjadi perhatian dunia karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dengan populasi yang sangat besar, sedikit saja perbedaan standar kemiskinan dapat berdampak signifikan terhadap jumlah absolut penduduk miskin. Laporan World Bank tersebut juga menyoroti adanya kesenjangan antara capaian makroekonomi dan kondisi kesejahteraan masyarakat di lapisan bawah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi peningkatan daya beli dan kualitas hidup masyarakat secara merata. Sejumlah pengamat menilai, persoalan kemiskinan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, serta lapangan kerja yang berkualitas. Faktor-faktor tersebut menjadi indikator penting dalam pengukuran kemiskinan global yang digunakan World Bank. Selain itu, perbedaan harga kebutuhan pokok antarwilayah, ketimpangan pembangunan, serta dominasi sektor informal turut memengaruhi tingginya jumlah penduduk miskin menurut standar internasional. Masyarakat yang secara nominal tidak tergolong miskin secara nasional, bisa saja masuk kategori miskin secara global karena daya belinya masih rendah. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan perbaikan struktural yang berkelanjutan, mulai dari penciptaan lapangan kerja produktif hingga pemerataan pembangunan antarwilayah. Sorotan dari World Bank ini diharapkan menjadi momentum evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi nasional. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis data, Indonesia diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin tidak hanya menurut standar nasional, tetapi juga di mata dunia.***