Pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan, menjelaskan alasan penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam kasus kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama.
Menurutnya, kerugian negara timbul karena adanya kebijakan pengalihan kuota yang tidak sesuai aturan, yang
Pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan, menjelaskan alasan penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam kasus kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama.
Menurutnya, kerugian negara timbul karena adanya kebijakan pengalihan kuota yang tidak sesuai aturan, yang