“Kalau soal dinasti (politik) itu, saya tidak bisa jawab dalam konteks pelanggaran karena ruang politiknya memang disediakan. Kalau tidak dibolehkan, ya buat aturan yang melarang. Tapi, kalau secara demokrasi dibolehkan, itu hak. Secara etis bisa dibahas. Tapi secara demokrasi