GELORA.CO - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh organisasi masyarakat (ormas) selama ini dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan. Pasalnya, pertemuan tersebut berlangsung lebih bersifat monolog daripada dialog. Hal itu disampaikan Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP), Prof. Dr. Din Syamsuddin, kepada wartawan, Jumat, 6 Maret 2026. “Pertemuan-pertemuan itu bersifat monolog, tidak dialogis. Mungkin sejenak bisa menjadi panacea, tapi untuk jangka panjang potensial membawa malapetaka. Mengingat situasi global, Indonesia tidak akan sanggup memikulnya,” ujar Din. Din juga menekankan agar para pembantu Presiden tidak menyampaikan argumen yang bersifat artifisial, tetapi mengutamakan logika dan rasionalitas dalam menanggapi kritik dari para pakar. “Jangan remehkan pendapat para pakar yang jernih dan loyal kritis. Para pembantu terdekat Presiden agar tidak cenderung berdalih dengan argumen artifisial, tapi mengedepankan logika dan rasionalitas,” tegas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini. Lebih lanjut, Din mengingatkan kembali slogan yang pernah disampaikan Prabowo saat Pilpres 2024. “Saatnya bagi Presiden Prabowo untuk mengamalkan slogannya kala Pilpres dulu: *Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?* Masih ada waktu sebelum terlambat, dan nasi terlanjur menjadi bubur,” pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah pimpinan ormas Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026. Pertemuan ini digelar untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), yang belakangan menjadi perhatian publik. Presiden Prabowo akan menguraikan alasan strategis di balik keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace kepada seluruh tokoh ormas Islam yang hadir. “(Pertemuan) siang hari ini berkaitan dengan pembicaraan mengenai BoP, dan penjelasan akan dilakukan seputar isu tersebut,” ungkap Menteri Luar Negeri Sugiono kepada awak media. Teranyar, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh agama Indonesia untuk berbuka puasa di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, dan tokoh lainnya.