GELORA.CO -Rencana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menawarkan diri sebagai mediator konflik antara Amerika Serikat  (AS) dan Iran merupakan langkah yang tidak realistis. Guru Besar Politik Islam Global FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Din Syamsuddin mengatakan, kapasitas Indonesia untuk menjadi juru damai masih jauh dari memadai, baik dari sisi pengaruh politik maupun kepemimpinan nasional. “Upaya Indonesia untuk menjadi mediator adalah mimpi,” kata Din kepada wartawan, Jumat, 6 Maret 2026. Menurutnya, selain pengaruh politik (political leverage) Indonesia yang rendah, kepemimpinannya tidak menampilkan kenegarawanan. Juga Indonesia terlanjur terjebak dan tersandera pada kepentingan sepihak lantaran bergabung Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. “Ditambah lagi memilih pergi ke Iran (negara yang diserang) maka akan mudah dipersepsikan sebagai menyuarakan kepentingan Amerika Serikat dan Israel,” kata mantan Ketua Umum MUI ini. Din juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak bermain-main dengan amanat konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, Kepala Negara harus kembali berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana dicontohkan para pemimpin terdahulu. “Presiden Prabowo Subianto harus segera berpikir jernih, dan tidak bermain-main dengan amanat konstitusi menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi, serta melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Presiden Prabowo Subianto, berbeda dengan para pendahulunya khususnya Soekarno dan Soeharto, dapat dianggap bertindak nyeleneh dan inkonstitusional,” tegas Din. Lebih jauh, Din mendesak Presiden Prabowo segera keluar dari inisiatif perdamaian Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. “Maka tidak ada pilihan lain bagi Presiden Prabowo Subianto kecuali segera keluar dari Board of Peace dan kembali ke khittah kenegaraan Indonesia sejati,” tandasnya. Sumber: RMOL