GELORA.CO - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) jujur serta transparan mengenai kondisi ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sebenarnya di lapangan. Mufti menegaskan, fenomena antrean panjang yang terjadi di berbagai daerah tidak bisa semata-mata diklaim sebagai akibat kepanikan masyarakat (panic buying) merespons konflik di Timur Tengah. "Faktanya di lapangan berbeda. Kami menemukan di beberapa daerah banyak SPBU yang justru sudah kehabisan stok BBM, bahkan ada yang sampai menutup layanan sementara," kata Mufti kepada Tribunnews.com, Jumat (6/3/2026). Menurut Mufti, jika penyebab utamanya hanya kepanikan pembeli, seharusnya stok di tangki SPBU masih tersedia. Namun, temuan adanya SPBU yang kosong menandakan adanya masalah pada sisi suplai atau distribusi. "Jadi antrian panjang itu bukan hanya karena masyarakat khawatir, tetapi juga karena stok di sejumlah SPBU memang kosong," ujarnya. Baca juga: Perang AS–Israel vs Iran Memanas, Pramono Minta Warga Jakarta Tak Panic Buying BBM dan Pangan Menurut dia, hasil kunjungan kerja bersama Pertamina di Surabaya, di mana dilaporkan bahwa ketahanan stok BBM di Jawa Timur aman untuk 20 hari ke depan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk tidak menutup-nutupi kondisi sebenarnya. Jika stok secara nasional aman namun distribusi tersendat, pemerintah wajib menjelaskan letak permasalahannya. Sebaliknya, jika memang ada tekanan pasokan akibat situasi global, hal itu harus disampaikan secara terbuka beserta langkah mitigasinya. "Kejujuran pemerintah penting, karena rakyat tidak bodoh. Ketika rakyat melihat SPBU tutup dan harus antri berjam-jam, sementara pemerintah mengatakan semuanya aman, maka kepercayaan masyarakat justru bisa berkurang," tuturnya. Lebih lanjut, Mufti meminta pemerintah segera menjelaskan langkah mitigasi konkret, seperti diversifikasi sumber impor atau percepatan distribusi dari terminal BBM lain. Ia mengingatkan bahwa energi adalah urat nadi perekonomian. Ketidakpastian pasokan BBM akan berdampak langsung pada sektor transportasi, kenaikan harga bahan pokok, dan beban hidup masyarakat. "Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan sekadar pernyataan bahwa stok aman, tetapi kepastian bahwa BBM benar-benar tersedia di SPBU dan bisa diakses rakyat tanpa harus antri berjam-jam," ungkap Mufti. Untuk diketahui, saat ini di sejumlah daerah terpantau terjadi antrean kendaraan yang mengular di berbagai SPBU. Fenomena panic buying ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat akan potensi kelangkaan stok BBM imbas memanasnya situasi konflik antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut, pemerintah telah mengambil langkah untuk mengamankan pasokan energi di tengah memanasnya konflik antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran. Menurut Bahlil, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) telah mengalihkan sumber impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah ke sejumlah negara lainnya. Sebab, sekitar 20 hingga 25 persen bahan baku minyak mentah Indonesia sebelumnya didatangkan dari kawasan Timur Tengah. "Kami dengan Pertamina sudah switch dari Middle East kita ambil di Amerika, kemudian dari Nigeria, dan dari Brasil. Jadi tidak perlu ada panic buying," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/3/2026). Oleh karena itu, Bahlil memastikan stok bahan baku aman meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah masih memanas. "Jadi enggak perlu ada panik, enggak perlu. Suplai lancar," ungkap Ketua Umum Partai Golkar ini. Selain minyak mentah, Bahlil juga merinci asal impor produk bensin. Ia menjelaskan bahwa bensin siap pakai tidak diimpor dari kawasan konflik maupun Amerika Serikat. "Bensin ini tidak kita impor dari Middle East, tidak juga kita impor dari Amerika atau dari Afrika. Impor bensin kita itu dari Singapura sama Malaysia, dan sebagian kita bangun industri kilang kita dalam negeri," ucapnya. Sementara untuk Solar, ia memastikan produksi dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan secara penuh. Produksi tersebut, menurut dia, berjalan terus-menerus sehingga stok tidak hanya bergantung pada cadangan 20 hari, melainkan disuplai secara kontinyu. Ia menjelaskan, kapasitas tempat penyimpanan (storage) minyak Indonesia sejak dulu memang hanya menampung pasokan selama 25 hari. Saat ini, kata Bahlil, realisasi stok yang tersedia berada di angka 23 hari, masih di atas batas aman standar nasional. "​Nah, standar minimal ketersediaan kita itu untuk standar nasional minimal harus di atas 20 hari. Sekarang minyak kita 23 hari. Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman," imbuhnya Sumber: Tribunnews