GELORA.CO - Media pemberitaan di Israel mengabarkan tentang rencana Indonesia yang tetap akan mengerahkan pasukan militernya ke Gaza, Palestina. Haaretz, pada Rabu (18/3/2026), mengabarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap pada rencana menerjukan 500 Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza untuk melucuti persenjataan faksi pejuang Hamas. Meski demikian, menurut Hareetz, tentara pendudukan Israel atau IDF meragukan kemampuan pasukan militer Indonesia itu. “Indonesia akan tetap mengerahkan 500 tentaranya ke Gaza untuk melucuti senjata Hamas di tengah keraguan Israel,” begitu judul berita utama Hareetz pada Rabu (18/6/2026). Dalam berita itu dikatakan, IDF kembali mengingatkan tentang Hamas yang mulai membangun kembali kemampuan perlawanan bersenjatanya terhadap Israel. Hamas, dikatakan mulai membangun kembali terowongan-terowongan yang selama ini dijadikan lokasi untuk penyerbuan militer Israel. “Dalam beberapa pekan terakhir, IDF telah memperingatkan bahwa Hamas sedang membangun kembali kemampuannya secara lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya, dan intelijen menunjukkan bahwa kelompok tersebut, telah memulai kembali pembangunan terowongan-terowongan,” begitu dalam berita Hareetz. Masih mengacu pemberitaan itu, di tengah keraguan militer Israel atas kemampun TNI, Presiden Prabowo tetap akan melanjutkan rencana pengerahan ke Gaza untuk melucuti Hamas. Hareetz melaporkan, TNI akan tiba di Gaza paling lambat pada Mei 2026. “Sekitar 500 tentara Indonesia diperkirakan akan memasuki Gaza pada bulan Mei untuk membantu upaya pelucutan persenjataan Hamas, meskipun para pejabat militer Israel telah menyatakan keraguan tentang kemampuan tentara Indonesia untuk melakukan itu (pelucutan senjata Hamas),” begitu tulis Hareetz. Indonesia menunda Pada Selasa (17/3/2026) Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Indonesia menunda pengiriman pasukan TNI ke Gaza. Keputusan tersebut menyusul penangguhan semua pembahasan menyangkut Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga menjelaskan penangguhan semua pembahasan terkait BoP otomatis berdampak pada rencana Indonesia dalam partisipasi mengirimkan pasukan TNI ke Gaza untuk misi Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) di Palestina. “Semuanya (pembahasan terkait BoP) di-hold (ditunda),” kata Prasetyo saat konfrensi pers di Jakarta, Selasa (17/3/2026). Kata dia tak ada batas waktu terkait penundaan tersebut. “Sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ujar dia. Juru Bicara (Jubir) Kemenlu Yvonne Mewengkang kepada Republika, menjelaskan penundaan semua agenda menyangkut BoP, tentunya juga berdampak pada rencana misi ISF ke Gaza. Indonesia sebagai anggota BoP, sekaligus wakil komandan ISF semula merencanakan pengiriman pasukan TNI ke Gaza sebanyak 8.000 personel. Meski demikian, Yvonne mengatakan, pemerintah memutuskan untuk menunda semua rencana tersebut. “Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, saat ini ditunda. Dan segala pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan, on hold,” kata Yvonne saat dihubungi Republika, Selasa (17/3/2026) malam. Yvonne tak menerangkan apa alasan penundaan pengiriman pasukan TNI dalam misi ISF ke Gaza itu. Tetapi, pekan lalu, melalui konfrensi pers di Kemenlu Yvonne mengatakan, Indonesia menangguhkan semua agenda terkait BoP karena melihat situasi di kawasan Timur Tengah (Timteng) saat ini yang mengalami peperangan. “Kami sampaikan kita terus melakukan penilaian menyeluruh terhadap berbagai perkembangan di kawasan, khususnya yang terjadi di Timur Tengah,” kata dia, Jumat (6/3/2026) lalu. Kecamuk perang di Timteng terjadi sejak Sabtu (28/2/2026) setelah dua agresor Zionis Israel dan Amerika Serikat (AS) menyerang Republik Islam Iran. AS merupakan negara pemimpinBoP, sekaligus komandan ISF, meskipun Presiden AS Donald Trump tak bersedia mengirimkan pasukan militer AS ke Gaza. Zionis Israel selaku entitas penjajah di Palestina, yang melakukan kejahatna perang di wilayah Gaza juga sebagai anggota BoP. Serangan AS-Zionis ke Iran berujung syahidnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama isteri, anak, menantu, dan cucunya, termasuk beberapa jenderal militer. Serangan militer AS-Zionis itu memicu peperangan terbuka sampai ke negara-negara Teluk Arab. Perlawanan balasan Iran menyerang wilayah pendudukan Israel di Palestina. Perlawanan balasan Iran juga mengujani pangkalan-pangkalan militer, dan aset-aset ekonomi AS yang tersebar di Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirate Arab, Kuwait, juga di Yordania, dan Irak. Perang semakin melebar ke wilayah Lebanon. Hingga memasuki pekan ke-3 peperangan, belum ada tanda-tanda gencatan senjata. AS-Zionis masih menargetkan fasilitas-fasilitas penting di wilayah Iran, dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) masih terus menembakkan drone, dan rudal-rudalnya ke Israel, dan juga negara-negara di Teluk Arab. Menengok situasi perang yang dimotori oleh AS sebagai ketua BoP dan komandan ISF bersama Zionis Israel yang juga anggota BoP, tentunya pembasahan maupun agenda-agenda BoP serta ISF untuk misi ke Gaza, Palestina semakin tak relevan. “Karena itu segala pembahasan tentang Board of Peace ditangguhkan, atau istilahnya di on hold (ditangguhkan),” kata Yvonne. Dan pengiriman TNI untuk misi ISF ke Gaza otomatis juga ditunda. “Pemerintah Indonesia terus memantau secara seksama perkembangan situasi, khususnya situasi keamanan di Timur Tengah,” kata Yvonne. Khusus terkait partisipasi TNI dalam misi ISF ke Gaza, Yvonne menambahkan, segala keputusannya masih mengacu kepentingan politik luar negeri Indonesia yang berpendirian pada prinsip peran bebas aktif. Yvonne menegaskan, partisipasi pasukan TNI dalam misi ISF ke Gaza masih sepenuhnya dalam kendali Indonesia. “Kami tekankan kembali bahwa setiap kemungkinan partisipasi Indonesia dalam ISF, berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia,” ujar dia. Pemerintah Indonesia, kata Yvonne memastikan partisipasi TNI dalam pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza harus dengan mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa (PBB) Resolusi 2803.