GELORA.CO - Jaringan filantropi global milik miliarder AS George Soros, Open Society Foundations (OSF), diketahui menyuntik dana raksasa ke gerakan masyarakat sipil Indonesia lewat Yayasan Kurawal di Jakarta. Dokumen internal bocor yang mengalokasikan US$1,8 juta (sekitar Rp28 triliun) untuk 2026-2028, menargetkan "penguatan demokrasi" yang justru disebut merusak citra era Jokowi dan Prabowo. Dilansir dari laman sunday guardian live.com. tersiar pada 8 Maret 2026 bahwa OSF, yang dikenal promosikan nilai-nilai Barat melalui hak asasi manusia dan kebebasan pers, menyediakan 80 persen dana atau US$1,44 juta. Sisanya 20 persen dari Taiwan Foundation for Democracy, lembaga berbasis Taipei yang didanai pemerintah Taiwan untuk program demokrasi internasional. Alokasi utama: US$500 ribu untuk mobilisasi akar rumput, US$500 ribu untuk kepemimpinan pemuda, US$500 ribu untuk pantau pengambilan keputusan, dan US$300 ribu untuk jalinan dengan aktivis akademisi serta tokoh agama. Rencana strategis Kurawal 2024-2029 berjudul "Building Bridges, Filling Gaps. Consolidating Civil Society for Dignified and Benevolent Democracy" tak main-main sindir politik RI. Era Jokowi (2014-2024) digambarkan sebagai "dekade pembongkaran demokrasi", sementara masa Prabowo Subianto disebut "King of Ashes: Bracing for Prabowo Years" – istilah yang menyiratkan kehancuran dan tantangan politik ke depan. Strategi ini dorong penyebaran perlawanan dan dissent, perluas keterlibatan sipil dalam politik, serta bangun "ekosistem" LSM yang terkoordinasi. Lima jalur utama: konsolidasi sipil jangka panjang, rebut ruang politik lokal, bangun narasi pluralisme, perluas advokasi di Papua (wilayah rawan separatisme), dan hubungkan jaringan demokrasi Global Selatan. OSF sejak 2020 kelola program Asia Tenggara via Kurawal setelah putus hubungan dengan TIFA Foundation. Sebelumnya, dana untuk respons COVID-19. Dokumen sebut strategi OSF "APRO Southeast Asia 2021-2024: Indonesia" sebagai acuan. Contoh hibah konkret: Program NAHDHAH (Rp1,6 miliar) ke Yayasan inisial IMR (Islami***). Targetkan pemimpin progresif dari pesantren, dua organisasi islam terbesar di Indonesia (red). Aktivitas: roadshow, workshop, buku, artikel, podcast untuk narasi Islam pro-demokrasi dan HAM. Sekolah Ekologi Politik (Rp217,4 juta) ke Yayasan inisial HAaM. Latih pengorganis rakyat untuk gerakan sosial berkelanjutan, gelar 6 sesi pelatihan November 2025-Mei 2026. Bridging Political Language Divides (Rp1,2 miliar) ke Asia Research Centre UI. Riset dan aksi hubungkan perjuangan kelas pekerja dengan gerakan demokrasi Asia Tenggara, September 2025-Februari 2026. Di Indonesia, OSF sering dikaitkan dengan tudingan intervensi asing. Analis seperti Hendropriyono sebut jejaring Soros – termasuk Open Society Foundations – salurkan dana ke LSM seperti Kurawal dan TIFA untuk kritik kebijakan pemerintah, sejak 1990-an total US$8 miliar global. Media Rusia Sputnik bahkan tuduh Soros biayai demo di RI. Sementara itu, pemerintah Prabowo justru genjot anggaran riset nasional jadi Rp12 triliun (US$690 juta) di 2026, prioritas swasembada pangan dan energi – kontras dengan agenda "demokrasi" ala Soros. Bocornya dokumen ini picu spekulasi: apakah ini upaya lunak ganti intervensi keras, atau solidaritas global? Publik RI kian waspada di tengah dinamika geopolitik BRICS vs Barat.***