“Proses hukum harus transparan dan dapat diawasi publik. Setiap tahap penanganan perkara harus disampaikan secara jelas agar masyarakat mengetahui bahwa proses hukum berjalan objektif dan akuntabel,” ujar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, Yulius Setiarto. Baca di sini: