Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI dan pejabat tinggi negara tidak lagi relevan. Putusan ini menegaskan perlunya undang-undang baru yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Selama masa transisi dua tahun,