GELORA.CO - Kenaikan uang reses anggota DPR kembali menuai sorotan publik. Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai langkah pimpinan DPR, khususnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, telah mencederai komitmen efisiensi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Muslim, keputusan menaikkan uang reses sama saja dengan mengkhianati garis kebijakan Presiden Prabowo yang sejak awal pemerintahan menekankan penghematan anggaran dan efisiensi belanja negara. “Dasco seharusnya tahu arah kebijakan Presiden Prabowo. Presiden sedang berusaha menegakkan disiplin fiskal dan  efisiensi birokrasi, tapi tindakan menaikkan uang reses justru memperburuk citra pemerintah. Ini penghianatan politik terhadap Presiden,” tegas Muslim Arbi dalam keterangan tertulisnya, Kamis  (16/10/2025). Muslim Arbi meminta Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan mencopot Sufmi Dasco Ahmad dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Ia menilai, jika hal ini dibiarkan, maka publik akan menilai Prabowo tidak berdaya menghadapi perilaku elitis di lingkaran kekuasaan. “Prabowo harus bersikap. Kalau dibiarkan, rakyat akan menilai Prabowo kalah oleh kepentingan elite DPR. Ini menyangkut kredibilitas dan komitmen moral seorang Presiden,” lanjutnya. Ia juga menilai, langkah Dasco dan pimpinan DPR lainnya justru semakin menjauhkan DPR dari rakyat. “Uang reses itu seharusnya digunakan untuk menyerap aspirasi rakyat, bukan dijadikan ladang pemborosan atau ajang mempertebal kantong pribadi,” ujarnya. Kenaikan uang reses DPR dinilai tidak hanya menimbulkan kemarahan publik, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan satu tahun. Muslim mengatakan, rakyat kini semakin kritis melihat gaya hidup elite politik. “Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang belum pulih, di saat harga kebutuhan pokok naik, DPR malah menaikkan uang reses. Ini menimbulkan kesan arogan dan tidak berempati,” katanya. Menurutnya, tindakan Dasco dan pimpinan DPR akan berdampak politik luas. “Publik tidak akan peduli siapa yang menyetujui atau siapa yang mengusulkan. Yang  mereka lihat: pemerintahan Prabowo sedang berkuasa, dan  uang rakyat terus dinaikkan untuk kepentingan pejabat,” jelasnya. Secara politik, isu ini menempatkan Presiden Prabowo dalam posisi sulit. Di satu sisi, Prabowo perlu menjaga hubungan harmonis dengan pimpinan DPR dan  koalisi pemerintah. Namun di sisi lain, jika tidak bertindak, Prabowo berisiko kehilangan dukungan moral publik. Langkah tegas, seperti memberikan teguran keras atau bahkan mendesak pergantian pimpinan DPR, bisa menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahannya benar-benar berkomitmen terhadap efisiensi dan integritas. Sementara itu, langkah mempertahankan status quo  akan menimbulkan persepsi bahwa pemerintahan Prabowo hanya melanjutkan pola  lama:  kompromi dengan elite dan  abai  pada pesan rakyat. Selain soal kenaikan nominal, publik juga mempertanyakan efektivitas penggunaan uang reses itu sendiri. Selama ini, laporan hasil reses sering kali tidak transparan dan  sulit diakses masyarakat. Beberapa lembaga pengawas bahkan menyebut uang reses lebih sering berakhir di kantong pribadi anggota DPR ketimbang untuk kegiatan nyata menyerap aspirasi. “Rakyat sudah muak dengan dalih  reses yang ujung-ujungnya hanya seremonial. Kalau Prabowo ingin memperbaiki citra pemerintah, mulailah dengan menertibkan perilaku politikus partainya sendiri di parlemen,” tutup Muslim Arbi. Sumber: pintassatu