JPNN.com , JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMS), menyoroti arah kebijakan pemerintah terutama di bidang pertahanan dan keamanan nasional, yang dinilai berpotensi mengaburkan batas antara fungsi militer dan sipil.