Badan Anggaran (Banggar) mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penyederhanaan nilai rupiah atau redenominasi yang belakangan kembali mencuat.Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, sebelum kebijakan redenominasi tersebut dijalankan, pemerintah harus memastikan terpenuhinya berbagai prasyarat penting, baik dari sisi regulasi, ekonomi, sosial, maupun politik.Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi, kata Said kepada wartawan di Komplek Parlemen,.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/politik/read/2025/11/11/686397/redenominasi-bukan-sekadar-hapus-tiga-angka-nol