REPUBLIK MERDEKA
Kebijakan pengetatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang mulai diberlakukan per tanggal 1 April 2026 dinilai sebagai langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola energi nasional agar lebih tepat sasaran dan akuntabel.Menurut Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna , kebijakan yang diinisiasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tersebut merupakan bagian dari upaya reformasi struktural dalam sistem distribusi BBM, khususnya untuk Jenis BBM Tertentu (.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/politik/read/2026/04/05/702738/digitalisasi-kunci-distribusi-bbm-lebih-terpantau-dan-tepat-sasaran
Go to News Site