GELORA NEWS
GELORA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengingatkan agar narasi politik tendensius dan bernuansa anti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak berkembang liar hingga berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Ia tidak menginginkan, terjadi kegaduhan politik dari pernyataan tokoh publik yang tidak utuh atau multitafsir. “Indonesia tidak boleh masuk ke jebakan yang sama. Kita harus belajar dari pengalaman global bahwa instabilitas sering berawal dari narasi kontraproduktif yang tidak bertanggung jawab,” kata Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (6/4). Sorotan publik mencuat setelah pernyataan Islah Bahrawi yang menyebut adanya penurunan kapasitas kognitif Presiden Prabowo. Dalam pandangannya, kondisi kepemimpinan nasional saat ini dinilai menjadi sumber berbagai persoalan, termasuk munculnya rasa takut dan tekanan di tengah masyarakat. Ia pun menilai perubahan kepemimpinan sebagai solusi. Di sisi lain, pernyataan Syaiful Mujani yang dianggap menyinggung isu penjatuhan presiden turut memperkeruh situasi. Meski Syaiful telah membantah dan menyebut pernyataannya dipotong dari konteks, perdebatan di publik telanjur melebar. Karena itu, Idrus menekankan persoalan ini bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan menyangkut etika komunikasi politik di ruang publik. Ia menilai bahwa sebagai intelektual, setiap pernyataan seharusnya mempertimbangkan dampak sosial dan politik yang lebih luas. “Dalam konteks politik yang dinamis, narasi seperti itu bisa ditafsirkan liar. Ini bukan hanya soal benar atau salah, tetapi soal dampak yang ditimbulkan,” tegasnya. Idrus menegaskan, demokrasi Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam proses pergantian kekuasaan. Karen itu, ia mengingatkan isu pemakzulan presiden tidak bisa dibangun dari opini atau spekulasi semata. “Pemakzulan itu proses serius. Ada tahapan konstitusional yang panjang, melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Tidak bisa digiring lewat opini publik atau narasi tidak utuh yang provokatif,” tegasnya. Lebih lanjut, Idrus menyoroti realitas komunikasi publik saat ini, di mana informasi yang tidak utuh, dipotong, atau disampaikan secara provokatif dapat membentuk persepsi publik secara bias. Hal ini berpotensi mempercepat polarisasi dan merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Ia juga menambahkan bahwa di banyak negara, krisis kepercayaan publik sering bermula dari erosi kredibilitas elite akibat pernyataan yang tidak akurat atau terkesan tendensius. Dalam situasi global yang penuh tekanan, mulai dari konflik geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi, stabilitas politik menjadi kebutuhan mendesak. “Ketika dunia sedang tidak pasti, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang solid dan ruang publik yang sehat, bukan justru memperkeruh suasana dengan narasi yang memecah belah,” ujarnya. Ia tak memungkiri, persepsi publik sangat mudah terbentuk hanya dari potongan informasi. Oleh karena itu, tanggung jawab moral seorang tokoh publik tidak hanya terletak pada substansi, tetapi juga pada cara penyampaian. “Kalimat yang dipotong bisa mengubah makna. Di situlah awal dari disinformasi. Maka kehati-hatian adalah keharusan, bukan pilihan,” bebernya. Idrus mengajak agar perbedaan sikap politik tidak berubah menjadi ketidakadilan dalam berpikir dan bertindak. Sebaliknya, sikap kritis dan objektif memang diperlukan dalam demokrasi, namun bukan dalam bentuk provokasi subjektif yang berpotensi memperlebar polarisasi di tengah kompleksitas tantangan bangsa. “Jangan karena kebencian terhadap seseorang, kita kehilangan objektivitas. Demokrasi tidak boleh dirusak oleh emosi dan prasangka. Demokrasi harus dijaga dengan akal sehat, etika, kedewasaan sikap, dan tanggung jawab,” pungkasnya.
Go to News Site