REPUBLIK MERDEKA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menguliti keras praktik politik berbiaya tinggi yang dinilai menjadi akar lahirnya korupsi di Indonesia. Melalui kajian tata kelola partai politik (parpol), KPK bahkan mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum parpol maksimal dua periode demi memutus mata rantai oligarki dan mahalnya ongkos politik.Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, kajian Direktorat Monitoring KPK merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik yang selam.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/hukum/read/2026/04/24/704901/kpk-sentil-parpol-ongkos-politik-mahal-picu-korupsi-ketum-harus-dibatasi-2-periode
Go to News Site