Komisi I DPR: Penanganan Ekstremisme Harus Berlandaskan Demokrasi dan HAM

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin ingatkan potensi multitafsir Perpres No 8 Tahun 2026 terkait ekstremisme agar tidak terjadi kriminalisasi dan labelisasi.

Go to News Site