Kritik Pedas Ray Rangkuti: DPR Lebih Sibuk Bela Presiden daripada Mengawasi, Masuk Fase '5D Plus 1H'

GELORA.CO - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, mengkritik kinerja DPR RI yang dinilainya semakin menjauh dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dalam sebuah diskusi yang digelar Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Ray bahkan menyebut DPR kini telah memasuki fase "5D plus 1H". Ray mengawali kritiknya dengan mengingat kembali istilah yang populer pada masa Orde Baru terkait kinerja anggota DPR, yakni "5D" yang merupakan singkatan dari datang, duduk, diam, dengar, dan duit. "Sekarang ada tambahan satu lagi, yaitu H, humas presiden," kata Ray saat menjadi pembicara dalam diskusi Formappi di Jakarta Timur, Senin (1/6/2026). Ray menilai kecenderungan tersebut terlihat ketika sejumlah anggota DPR lebih sibuk menjelaskan atau membela pernyataan Presiden dibanding menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, Ray menyinggung respons sejumlah anggota DPR terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak terlalu terdampak gejolak nilai tukar dolar AS. Menurut Ray, alih-alih meminta penjelasan pemerintah atau memanggil Kemenkeu dan instansi terkait lain untuk membahas substansi pernyataan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun yang lebih dahulu memberikan klarifikasi kepada publik mengenai maksud Presiden. "Padahal DPR seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, bukan menjadi pihak yang menjelaskan pernyataan pemerintah," ujar dia. Ray juga menyoroti polemik bantuan hewan kurban Presiden yang sempat menjadi perhatian publik. Dia mengkritik pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menjelaskan bahwa program bantuan sapi kurban Presiden tidak bertentangan dengan hukum maupun syariat. Menurut Ray, sikap semacam itu semakin memperkuat kesan bahwa sebagian anggota DPR lebih banyak berperan membela pemerintah dibanding mengawasi jalannya pemerintahan. "Kalau DPR lebih sibuk menjadi juru bicara pemerintah, lalu siapa yang menjalankan fungsi pengawasan? Padahal fungsi utama parlemen adalah melakukan checks and balances," katanya. Meski melontarkan kritik, Ray menegaskan dirinya tidak mendorong pendekatan represif terhadap perbedaan pendapat. Dia mengingatkan pentingnya menjaga Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara yang gemar menghukum setiap kritik atau pandangan yang berbeda. "Karena itu, kritik harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi," ujarnya. Menurut Ray, kritik terhadap DPR perlu terus disuarakan agar lembaga legislatif kembali menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal. "Ini yang harus terus diingatkan. Fungsi kita adalah menjaga checks and balances agar demokrasi tetap berjalan sehat," pungkasnya Sumber: Tribunnews

Go to News Site