Collector
Kejagung Periksa Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs, Siapkan Tim Dokter | Collector
Kejagung Periksa Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs, Siapkan Tim Dokter
GELORA NEWS

Kejagung Periksa Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs, Siapkan Tim Dokter

GELORA.CO - - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan tim dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan mantan dua wakil kepala BGN. Pemeriksaan kesehatan sebagai prosedur untuk memastikan ketiganya dalam kondisi siap sebelum menjalani rangkaian proses hukum yakni pemeriksaan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Berdasarkan informasi dari sumber iNews di Kejagung, Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Kepala BGN, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya, telah berada di Gedung Bundar sejak Rabu (3/6/2026) pukul 04.00 WIB. Saat ini ketiganya dikabarkan tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Sementara itu, Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mochamad Jeffry mengatakan akan merilis penjemputan ketiganya pada Rabu (3/6/2026) sore. “Nanti secara resmi akan dirilis,” kata Jeffry, Rabu (3/6/2026). Jeffry juga mengonfirmasi bahwa sejumlah penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/6/2026) pagi. Sejumlah dokumen dan barang terkait diduga menjadi fokus pencarian penyidik. Aktivitas penggeledahan berlangsung sejak pagi hari. “Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan penggeledahan di kantor BGN,” tuturnya. Perkembangan di Kejagung terjadi sehari setelah Presiden Prabowo Subianto merombak pimpinan BGN. Pengumuman pergantian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Dadan Hindayana diberhentikan dari jabatan Kepala BGN. Selain itu, dua wakil kepala, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya juga dicopot. Prasetyo menjelaskan, keputusan Presiden didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kinerja BGN. Menurutnya, lembaga tersebut memegang peran strategis dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, tata kelola yang kuat menjadi kebutuhan utama. Pemerintah juga menuntut koordinasi lintas sektor yang efektif. Dia menambahkan, Presiden Prabowo melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kinerja kabinet. Masukan diperoleh dari kementerian terkait, masyarakat, serta penerima manfaat program makan bergizi gratis. Evaluasi tersebut berlangsung selama hampir satu setengah tahun Sumber: inews

Go to News Site