GELORA NEWS

Mantan Menkeu Wanti-wanti Prabowo Permainan Nilai Tukar Rupiah-Dolar oleh Oligarki

GELORA.CO - Nilai tukar Rupiah (Rp) terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) yang melemah, direspon mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier, saat menjadi pembicara di Majelis Sabtu di Kantor KBPII Jalan Sambas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin, 6 Juni 2026. Dia menyinggung soal krisis ekonomi era reformasi diduga karena permainan kurs Rupiah, hingga kelompok oligarki yang disebut masih memengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional hingga di era Presiden Prabowo Subianto sekarang ini. Berkaca dari gejolak ekonomi menjelang jatuhnya Presiden ke-2 RI Soeharto, menurutnya tidak bisa dilepaskan dari tekanan lembaga internasional dan kebijakan suku bunga tinggi yang disebut membuat sektor perbankan lumpuh. "Bunganya ditinggikan, bank makin sekarat. Orang sudah nggak bisa bayar. Proyek berhenti, pengangguran jadi,” kata Fuad dikutip melalui siaran ulang di YouTube, Minggu, 7 Juni 2026. Sementara, lanjut Fuad memaparkan, pada era Presiden ke-3 RI Baharuddin Jusuf (B.J.) Habibie, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar yang kembali tinggi adalah sesuatu yang menurutnya terjadi setelah tujuan politik tertentu tercapai. “Setelah tujuan menjatuhkan tercapai, Rupiah dikuatkan lagi,” sambungnya menegaskan. Dia memandang, ada permainan besar terhadap stabilitas mata uang rupiah terhadap dollar, yang diduga oleh kelompok elite ekonomi atau oligarki, dengan tujuan mempertahankan pengaruh terhadap pemerintahan. Namun, Fuad meyakini pemerintahan Presiden Prabowo akan berupaya terus melakukan pembenahan ekonomi, agar tidak menghadapi resistensi ekonomi yang terjadi pada era Reformasi di tahun 1998. “Kalau berhasil (melakukan pembenahan ekonomi), ini ancaman buat mereka (oligarki). Sebaliknya, kalau mereka berhasil menggoyang Rupiah, ini bahaya untuk Prabowo” tuturnya. Lebih lanjut, Fuad mencontohkan stabilitas mata uang Arab Saudi yang menurutnya ditopang oleh arus devisa ekspor yang terkonsolidasi. Dari situ, ia mengusulkan agar hasil ekspor Indonesia lebih besar masuk ke sistem nasional agar cadangan dolar meningkat. Kemdati begitu, ia mengkritik tata kelola sumber daya alam Indonesia yang masih carut marut. Karena dia mendapati, sebagian hasil ekspor komoditas tidak tercatat penuh di dalam negeri, melalui praktik transfer harga atau penjualan lewat negara ketiga. "Padahal kekayaan alam ini harus dikuasai negara sesuai Pasal 33 (UUD 1945),” demikian Fuad menambahkan.