GELORA NEWS
GELORA.CO - Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai penindakan terhadap sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan menyeluruh lingkar dalamnya. Kasus BGN menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi pemerintahan Prabowo bukan dari luar, tetapi dari orang-orang terdekat yang diberi kepercayaan. "Saya melihat Prabowo betul-betul merasa dikhianati oleh orang yang dipercaya," kata Said mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu dalam Diskusi Media Buka Fakta, hasil kerja sama Forum Jurnalis Merdeka (FJM) dan Mediatrust.id di Rumah Dinas Wakil Ketua DPR RI, Rabu, 10 Juni 2026. Menurut Said Didu, langkah tegas aparat hukum sejumlah pejabat BGN tidak hanya menunjukkan adanya perlunya koreksi serius terhadap tata kelola program MBG, tetapi juga peringatan terhadap Prabowo. Ia mengaku memperoleh informasi mengenai rencana pencopotan pejabat BGN beberapa jam sebelum keputusan diumumkan. “Prabowo kecewa berat dan mendalam atas pengkhiatan dari orang-orang yang sebelumnya dipercaya menjalankan program BGN,” tutur dia. Kasus BGN, lanjut dia, mau tidak mau harus menjadi pelajaran bahwa loyalitas tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan dalam memilih pejabat publik. Faktor kompetensi, integritas, dan kemampuan menjalankan tata kelola yang baik harus menjadi prioritas. Ia juga menilai Presiden Prabowo mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap kritik publik. Perubahan itu terlihat dari langkah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG setelah muncul berbagai persoalan di lapangan. "Saya melihat Prabowo mulai realistis dan mulai mendengarkan kritik masyarakat," ujarnya. Said Didu menegaskan dirinya mendukung program MBG karena tujuan dasarnya dinilai baik. Namun, pelaksanaannya perlu diperbaiki agar anggaran yang sangat besar dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Ia mengusulkan agar penerima manfaat diprioritaskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Dengan pendekatan tersebut, menurutnya, pemerintah dapat menjaga kualitas program sekaligus mengurangi potensi pemborosan anggaran. “Saya mendukung pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pembiayaan program MBG. Itu lebih nyata manfaatnya kepada rakyat ketimbang dibuat bancakan pejabat,” kata dia.***
Go to News Site