Add source Login
11 Juta PBI BPJS Dihapus, Strategi Politik?

11 Juta PBI BPJS Dihapus, Strategi Politik?

0leh:Rosadi Jamani KALAU menyangkut orang kecil, begitu mudahnya pemerintah menggunting. Giliran berkaitan orang berduit, konglomerat, pada gemetar. Lihatlah 11 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS dengan mudahnya dihapus begitu saja, serempak lagi. Apakah ini bagian dari strategi 2029, saya pun tak paham. Nuan bayangkan! Di negeri yang katanya lagi "maju pesat" dengan slogan-slogan megah tentang kesejahteraan rakyat, tiba-tiba 11 juta orang, ya, sebelas juta manusia berdaging dan bernyawa, setara penduduk satu provinsi besar, mendadak "hilang" dari daftar PBI BPJS Kesehatan per 1 Februari 2026. Bukan karena mereka tiba-tiba jadi miliarder overnight, bukan pula karena pindah ke Mars, tapi karena sebuah keajaiban administratif bernama pemutakhiran data DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) yang digarap serius oleh Kemensos, BPS, dan Bappenas. Hasilnya? Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 diteken 19 Januari 2026, diundangkan 22 Januari 2026, dan boom, efektif 1 Februari, jutaan kartu BPJS langsung mati seperti lampu bohlam kehabisan umur. Total peserta PBI sebelumnya sekitar 96,8 juta, jadi 11 juta ini cuma sekitar 11-12 persen yang "dibersihkan," tapi eksekusinya? Massal sekaligus, bukan bertahap seperti biasanya kurang dari 1 juta per bulan. Efeknya, pasien cuci darah yang sudah jarumnya nyantol di vena, eh tiba-tiba petugas RS bilang, "Maaf Mas/Mbak, status PBI-nya nonaktif. Bayar dulu ya, cash atau transfer?" Atau ibu-ibu yang anaknya lagi kemo kanker, langsung disuruh pulang karena "data pusat bilang Bapak/Ibu sudah mampu sekarang". Lucu? Belum. Negara yang punya anggaran Rp56 triliun buat PBI tiba-tiba memutus akses kesehatan 11 juta orang sekaligus. Ini seolah-olah lagi main game "delete massal" di Excel. Anggaran tetap sama, loh! Bukan dipotong, cuma direalokasi katanya. Yang keluar adalah mereka yang naik ke desil 6-10 (menengah ke atas: punya rumah permanen sederhana, motor, mungkin mobil tua, akses bank, tabungan kecil, penghasilan Rp 3-5 juta/bulan keluarga—cukup buat bayar iuran mandiri tanpa bantuan negara). Yang masuk? Yang bener-bener miskin di desil 1-5 (ekstrem miskin sampai pas-pasan). Teorinya indah, tepat sasaran, hindari bocor ke orang kaya (ada contoh 1.824 orang di desil 9-10 yang super mampu masih dapat subsidi sebelumnya). Eksekusinya? Seperti operasi bedah pakai gergaji rantai tanpa bius. Masyarakat langsung heboh. Medsos banjir cerita horor. Tukang parkir, penjual es keliling, pasien kronis ditolak RS, komunitas seperti KPCDI (Pasien Cuci Darah Indonesia) sampai teriak-teriak karena sesi terapi terhenti di tengah jalan. YLKI dan BPJS Watch ikut nyinyir, bilang ini potensi langgar hak konstitusional, hak kesehatan kok bisa dicabut mendadak tanpa salam perpisahan? DPR pun geram lintas fraksi. PDI-P teriak "jemput bola, jangan biarkan rakyat jadi korban birokrasi!", Golkar bilang "risiko ganggu pasien kronis, DPR kawal!", PKB desak tim adhoc di RS. Bahkan ada yang sebut potensi langgar HAM karena cabut hak dasar secara massal. Semua setuju, pemutakhiran data perlu, tapi caranya? Konyol abis! Masuklah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke panggung drama. Dia geram banget, sebut ini masalah operasional, manajemen, dan sosialisasi yang "konyol". Imagine please! Ada 11 juta orang kena sekaligus, tanpa pemberitahuan dulu, bikin citra pemerintah jelek dan rakyat ribut. Rapat DPR-pemerintah 9-10 Februari pun jadi panggung saling sentil. Hasilnya? Kesepakatan epik, selama 3 bulan ke depan (sampai Mei 2026), semua 11 juta yang dinonaktifkan tetap dilayani gratis, iurannya ditanggung negara penuh! Prioritas reaktivasi buat sekitar 120 ribu pasien katastropik (seperti cuci darah, kanker), data dibenahi bareng Kemensos-BPS-Pemda-BPJS, RS dilarang tolak pasien, kalau ada lapor langsung. So, yang tadinya kayak diusir dari kereta api Kesehatan Nasional, sekarang dikasih masa transisi sambil duduk manis di gerbong ekonomi. Presiden Prabowo? Beliau setuju banget sama tujuannya, tepat sasaran, hindari bocor ke orang mampu, karena ini selaras dengan arahan pemerintah untuk membersihkan data DTSEN. Tapi dibatalkan? Enggak ada tanda-tandanya. Malah diperkuat dengan jaminan 3 bulan ini. Beda sama kasus-kasus sebelumnya yang ribut lalu langsung dicabut. Di sini, negara bilang, "Kami bersih-bersih data dulu ya, tapi jangan khawatir, nyawa kalian aman sementara." Lucu kan? Negara yang katanya pro-rakyat malah bikin rakyat panik dulu baru kasih solusi darurat. Oh ya, jangan lupa. PBI BPJS ini emang sering jadi alat politik favorit partai-partai buat mendulang suara. Mirip money politics versi soft, bukan bagi-bagi amplop cash Rp 100 ribu di TPS, tapi bagi-bagi kartu BPJS gratis yang nilainya jutaan per orang per tahun. Legal, pakai APBN, dan bisa diiklankan sebagai "janji kampanye terpenuhi". Di masa pemilu atau pilkada, tiba-tiba bupati/wali kota banjir nama baru masuk daftar PBI. Data DTKS/DTSEN yang seharusnya sakral malah jadi "fleksibel" banget, sebelum pemutakhiran ini, ada 15 juta orang di desil 6-10 yang masih nyantol, sementara 54 juta di desil 1-5 antre nunggu giliran. Politisi tinggal bilang "Ini berkat perjuangan kami!", incumbent tambah kuota pas mendekati pemilu, suara naik, popularitas melejit. DPR langsung jadi "pahlawan" dengan desak reaktivasi, masa transisi, dan kawal data, citra naik, suara potensial aman. Lalu, subsidi kesehatan ini seperti bansos premium, efeknya panjang, emosional, dan susah dibantah karena "hak konstitusional" (UUD 1945 Pasal 34). Intinya, ini bukan akhir dunia kesehatan gratis, tapi reminder epik. Data itu suci, tapi kalau eksekusinya barbar, yang rugi ya rakyat kecil. Sampai sekarang, ribuan sudah mulai direaktivasi. Betapa absurdnya, butuh kegaduhan nasional baru negara gerak cepat. Selamat datang di Indonesia 2026, di mana subsidi tepat sasaran kadang dimulai dengan tendangan massal ke pantat jutaan warga miskin, dan BPJS PBI jadi senjata elektoral terbaik, lebih ampuh dari bagi-bagi sembako! Heran? Pasti. Ketawa getir? Pasti juga. (Ketua Satupena Kalbar)

Enam Pejabat Mundur Kepemimpinan Bobby Nasution di Sumut Gagal

Enam Pejabat Mundur Kepemimpinan Bobby Nasution di Sumut Gagal

GELORA.CO -Belum genap setahun sejak Bobby Nasution dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara pada 20 Februari 2025, enam pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut memilih mengundurkan diri Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch (IGoWa), Sutrisno Pangaribuan mengatakan, pengunduran diri sejumlah pejabat di Sumut tidak dapat dipandang sebagai hal biasa. “Pejabat yang sudah dilantik lalu memilih mundur justru menunjukkan ketidakmampuan gubernur dalam memilih orang yang tepat. Yang tidak kompeten itu gubernurnya, bukan pejabat yang mengundurkan diri,” kata Sutrisno di Medan, dikutip dari RMOLSumut, Jumat 13 Februari 2026. Ia menilai mundurnya para kepala dinas menjadi indikasi bahwa Bobby Nasution tidak memiliki kecakapan dalam menjalankan tugasnya, sehingga gagal menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sutrisno juga mengingatkan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah seharusnya bekerja berdasarkan RPJMD sebagai pedoman utama, bukan berdasarkan kehendak personal kepala daerah. Jika terdapat penyimpangan dari RPJMD, menurutnya, hal tersebut sudah masuk dalam kategori pelanggaran hukum. Lebih jauh, Sutrisno menilai, lemahnya kepemimpinan gubernur juga tercermin dari kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Topan Ginting, sosok yang disebutnya telah lama berada di lingkaran kekuasaan Bobby sejak masih menjabat Wali Kota Medan hingga memimpin Pemprov Sumut. “Mundurnya pejabat yang telah disumpah dengan kitab suci masing-masing agama memberi isyarat bahwa mereka tidak yakin dapat selamat dari berbagai risiko jabatan, terutama risiko hukum,” kata Sutrisno. Ia menduga para kepala dinas bekerja dalam tekanan dan melihat potensi terjadinya pelanggaran hukum, sehingga memilih mundur untuk menghindari risiko yang lebih besar. “Pengunduran diri para kadis ini adalah potret kegagalan total dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara,” pungkas Sutrisno. Mereka yang mundur adalah Fitra Kurnia selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM, Hasmirizal selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Hendra Dermawan Siregar selaku Kepala Dinas PUPR Sumut, Rajali selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Muhammad Rahmadani Lubis selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, dan Ilyas Sitorus selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Sumber: RMOL

Jokowi Terus Kena Bullying Tanpa Henti

Jokowi Terus Kena Bullying Tanpa Henti

GELORA.CO -Nasib Joko Widodo alias Jokowi setelah tidak lagi berkuasa benar-benar berbeda dari para presiden pendahulunya. Kini Jokowi setiap hari terus terkena bullying dari warganet tanpa henti. Hal ini bisa terpantau dari mayoritas platform media sosial (medsos). "Jokowi merasa setelah jadi mantan dia akan dihormati dan dimuliakan, tahunya dapat cacian tiap hari. Itu jelas azab," tulis peneliti media dan politik Buni Yani melalui akun Facebook pribadinya, dikutip Jumat 13 Februari 2026. Unggahan Buni Yani tersebut mendapat komentar menohok dari Aant S Kawisar. Menurutnya, Jokowi telah menghina dan melecehkan seluruh bangsa Indonesia, sehingga wajar membuat kaum terpelajar marah besar. "Dengan ijazah palsu dia membohongi seluruh rakat Indonesia jadi presiden, lalu setelah jadi mantan dia menyodorkan anaknyya yang tak tamat SMA jadi wakil presiden," tulis Aant S Kawisar. "Mantan yang teraniaya," kata Kang Hima. "10 tahun Fir'oon berkuasa daya rusaknya luar biasa," sambung Kang Arno. Sumber: RMOL