REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan perhitungan dan verifikasi terkait rencana pemutihan tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Sedang kita...
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap dapat diproses hukum meskipun berstatus warga negara asing (WNA).
JPNN.com , JAKARTA - Event Kreativesia 2025 resmi dibuka pada Kamis (16/10) di Palembang, Sumatera Selatan.
Staf Kanwil Ditjen PAS Jateng, Tutur Bagus mengatakan dalam penempatan sel khusus ini.
Cerita Ibu kali ini berkisah seputar perjuangan Dessi saat melahirkan hingga mempertaruhakan nyawanya. #ceritaibu #cidessi
IHSG ambruk 2,47 persen ke 7.915 pada penutupan perdagangan Jumat (17/10) sore.
Kejagung Terima Pengembalian Rp 10 M Terkait Korupsi Laptop Chromebook #newsupdate #update #news #text
BRIN Ungkap Air Hujan di Jakarta Mengandung Mikroplastik Berbahaya. #Newsupdate #Update #News #text
Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Simon Aloysius mendukung penuh arahan pemerintah soal mandatori campuran etanol 10 persen (E10) untuk BBM guna mengurangi emisi karbon
Menakar Dampak Hilirisasi Migas terhadap Sektor EPC
PEBALAP Italia Marco Bezzecchi tampil gemilang pada sesi latihan kedua MotoGP Australia, Jumat (17/10), dengan memecahkan rekor putaran sirkuit Phillip Island.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan groundbreaking 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan meresmikan 32 SPPG Polda Jawa Tengah (Jateng), Jumat (17/10).
Qatar bakal hentikan bisnis LNG di Uni Eropa jika aturan keberlanjutan tidak diubah. Menteri Energi menyoroti risiko bagi Eropa.
GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perbedaan karakter pertumbuhan ekonomi antara era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, meski Jokowi gencar membangun infrastruktur, laju ekonomi di masanya justru lebih lambat dibandingkan era SBY. “Saya di depan Pak Jokowi iseng nih ngomongnya, ‘Pak, tahu nggak Pak, kenapa Pak SBY tidur saja pertumbuhannya 6 persen, tapi Bapak bangun infrastruktur di mana-mana pertumbuhannya 5 persen,” ujar Purbaya dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025. Ia menjelaskan, perbedaan utama antara kedua era tersebut terletak pada sumber penggerak ekonomi. Di masa SBY, pertumbuhan lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta, sementara di era Jokowi, peran terbesar justru datang dari belanja pemerintah. “Zamannya Pak Jokowi, sektor private hampir tidak tumbuh, dicekik. Sementara government sector-nya berjalan. Jadi selama 20 tahun terakhir, ekonomi kita mesinnya pincang,” terang Purbaya. Ia menambahkan, apabila sektor swasta dan pemerintah dapat tumbuh bersamaan, Indonesia sebenarnya mampu melampaui pertumbuhan 6 persen dengan mudah. Namun, transformasi sistem ekonomi membutuhkan waktu panjang. “Kalau dua-duanya tumbuh, 6 persen lebih itu gampang, tapi saya dibilang sombong. Sistem ekonomi itu lambat berubah, bisa dua generasi,” tegasnya. Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi ekonomi terkini yang kembali melambat akibat tekanan terhadap sektor riil, sehingga membuat kondisi kacau dengan meletusnya sejumlah aksi demonstrasi. “Bulan April sampai Agustus 2025, sektor riil berkinerja negatif lagi. Rakyat langsung merasakan karena ekonomi susah, makanya turun ke jalan. Itu bukan protes karena politik kacau, tapi karena ekonomi mereka susah. Kalau cepat diperbaiki, demo itu tidak akan berlarut,” ujarnya. Sumber: RMOL
GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perbedaan karakter pertumbuhan ekonomi antara era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, meski Jokowi gencar membangun infrastruktur, laju ekonomi di masanya justru lebih lambat dibandingkan era SBY. “Saya di depan Pak Jokowi iseng nih ngomongnya, ‘Pak, tahu nggak Pak, kenapa Pak SBY tidur saja pertumbuhannya 6 persen, tapi Bapak bangun infrastruktur di mana-mana pertumbuhannya 5 persen,” ujar Purbaya dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025. Ia menjelaskan, perbedaan utama antara kedua era tersebut terletak pada sumber penggerak ekonomi. Di masa SBY, pertumbuhan lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta, sementara di era Jokowi, peran terbesar justru datang dari belanja pemerintah. “Zamannya Pak Jokowi, sektor private hampir tidak tumbuh, dicekik. Sementara government sector-nya berjalan. Jadi selama 20 tahun terakhir, ekonomi kita mesinnya pincang,” terang Purbaya. Ia menambahkan, apabila sektor swasta dan pemerintah dapat tumbuh bersamaan, Indonesia sebenarnya mampu melampaui pertumbuhan 6 persen dengan mudah. Namun, transformasi sistem ekonomi membutuhkan waktu panjang. “Kalau dua-duanya tumbuh, 6 persen lebih itu gampang, tapi saya dibilang sombong. Sistem ekonomi itu lambat berubah, bisa dua generasi,” tegasnya. Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi ekonomi terkini yang kembali melambat akibat tekanan terhadap sektor riil, sehingga membuat kondisi kacau dengan meletusnya sejumlah aksi demonstrasi. “Bulan April sampai Agustus 2025, sektor riil berkinerja negatif lagi. Rakyat langsung merasakan karena ekonomi susah, makanya turun ke jalan. Itu bukan protes karena politik kacau, tapi karena ekonomi mereka susah. Kalau cepat diperbaiki, demo itu tidak akan berlarut,” ujarnya. Sumber: RMOL
GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perbedaan karakter pertumbuhan ekonomi antara era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, meski Jokowi gencar membangun infrastruktur, laju ekonomi di masanya justru lebih lambat dibandingkan era SBY. “Saya di depan Pak Jokowi iseng nih ngomongnya, ‘Pak, tahu nggak Pak, kenapa Pak SBY tidur saja pertumbuhannya 6 persen, tapi Bapak bangun infrastruktur di mana-mana pertumbuhannya 5 persen,” ujar Purbaya dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025. Ia menjelaskan, perbedaan utama antara kedua era tersebut terletak pada sumber penggerak ekonomi. Di masa SBY, pertumbuhan lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta, sementara di era Jokowi, peran terbesar justru datang dari belanja pemerintah. “Zamannya Pak Jokowi, sektor private hampir tidak tumbuh, dicekik. Sementara government sector-nya berjalan. Jadi selama 20 tahun terakhir, ekonomi kita mesinnya pincang,” terang Purbaya. Ia menambahkan, apabila sektor swasta dan pemerintah dapat tumbuh bersamaan, Indonesia sebenarnya mampu melampaui pertumbuhan 6 persen dengan mudah. Namun, transformasi sistem ekonomi membutuhkan waktu panjang. “Kalau dua-duanya tumbuh, 6 persen lebih itu gampang, tapi saya dibilang sombong. Sistem ekonomi itu lambat berubah, bisa dua generasi,” tegasnya. Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi ekonomi terkini yang kembali melambat akibat tekanan terhadap sektor riil, sehingga membuat kondisi kacau dengan meletusnya sejumlah aksi demonstrasi. “Bulan April sampai Agustus 2025, sektor riil berkinerja negatif lagi. Rakyat langsung merasakan karena ekonomi susah, makanya turun ke jalan. Itu bukan protes karena politik kacau, tapi karena ekonomi mereka susah. Kalau cepat diperbaiki, demo itu tidak akan berlarut,” ujarnya. Sumber: RMOL
Republika 
Media Indonesia 
JPNN.com 
Merdeka.com 
kumparan 
CNN Indonesia 
VivaCoid 
CNBC Indonesia 
GELORA NEWS