OJK Dorong Perusahaan Gadai Ilegal Segera Ajukan Perizinan

OJK Dorong Perusahaan Gadai Ilegal Segera Ajukan Perizinan

Perusahaan gadai ilegal di Indonesia jumlahnya cukup banyak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, berdasarkan data Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) tercatat ada 230 perusahaan gadai ilegal yang tersebar di Indonesia.Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Lainnya OJK Adief Razali memperkirakan jumlahnya bisa terus bertambah sesuai dengan kondisi.Angka dari PPGI itu sekitar 230 gadai ilegal. Angka itu memang bisa bergerak terus, ungkap Adief sa.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/bisnis/read/2025/10/17/683496/ojk-dorong-perusahaan-gadai-ilegal-segera-ajukan-perizinan

Mahfud MD Bongkar Dugaan Proyek Kereta Cepat Di-mark Up 3 Kali Lipat: Harus Diperiksa!

Mahfud MD Bongkar Dugaan Proyek Kereta Cepat Di-mark Up 3 Kali Lipat: Harus Diperiksa!

GELORA.CO - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkap dugaan mark up pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Tak tanggung-tanggung, dugaan mark up yang terjadi mencapai tiga kali lipat. Dia menuturkan, proyek Whoosh memakan anggaran 17 juta dolar AS per kilometer (km) di China. Sedangkan saat proyek itu dikerjakan di Indonesia, anggarannya membengkak jadi 52 juta dolar AS per km. "Ada dugaan mark up. Dugaan mark up-nya begini, itu harus diperiksa uang lari ke mana. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS, tapi di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," ujar Mahfud dalam video yang diunggah channel YouTube Mahfud MD Official, dikutip Jumat (17/10/2025). Dia mempertanyakan ke mana kelebihan anggaran itu mengalir. "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 (juta dolar AS) di Indonesia," kata Mahfud. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto pun merespons pernyataan Mahfud. Dia berharap pernyataan Mahfud dilengkapi data pendukung. "Kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan," ujar Setyo saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Hingga saat ini, kata dia, KPK belum mendapatkan informasi serupa dengan apa yang dikatakan Mahfud. Dengan demikian, menurutnya, tergantung Mahfud apakah akan menyerahkan informasi tersebut langsung ke KPK. "Saya yakin beliau mungkin punya (dokumen pendukung), tinggal nanti apakah beliau mau menyerahkan atau apa, tergantung dari beliau," ujar Setyo. Setyo tidak menegaskan apakah KPK akan menjemput bola untuk mengklarifikasi informasi tersebut. Dia hanya menjelaskan setiap informasi yang ada akan terlebih dahulu ditelaah oleh Kedeputiaan di KPK. "Ya biar ditelaah dulu di level kedeputiaan apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut," tandasnya Sumber: inews