GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kedapatan ditinggalkan oleh rombongan Menteri Koordinator dalam sesi wawancara media usai acara bersama Danantara baru-baru ini. Menurut analis komunikasi politik, Hendri Satrio, kejadian tersebut perlu disikapi secara serius oleh Purbaya. Pasalnya, dalam dinamika politik, peristiwa semacam ini dapat mengandung makna tersirat, meskipun tindakan rombongan Menteri Koordinator tersebut dilakukan dalam suasana yang tampak bercanda. "Mengenai peristiwa Menteri Keuangan Purbaya yang ditinggalkan oleh para Menteri Koordinator dalam sesi doorstop, dalam konteks dinamika politik, meskipun terjadi dalam suasana bercanda, hal tersebut tetap memerlukan respons yang serius," kata Hensat, sapaan akrabnya kepada RMOL, Jumat, 17 Oktober 2025. Menurutnya, kepergian rombongan Menteri Koordinator pada momen tersebut dapat diartikan sebagai isyarat yang mengandung implikasi tertentu, yang dapat bersifat positif maupun negatif bagi Purbaya. "Dalam perspektif positif, hal ini dapat dianggap sebagai sinyal kepercayaan, misalnya, 'Serahkan tanggung jawab penjelasan kepada Purbaya.' Namun, dari sudut pandang lain, momen itu juga dapat mengindikasikan sikap seperti, 'Biarkan Purbaya yang bertanggung jawab,' atau bahkan menyiratkan sikap enggan dengan nada, 'Saya tidak ingin berurusan dengan Purbaya' mungkin seperti itu," ujar Hensat. Kejadian tersebut patut dijadikan momen refleksi mendalam bagi Purbaya selaku Menteri. Ia menilai, meskipun dukungan rakyat condong kepadanya, hal itu belum tentu mencerminkan kesepakatan dari rekan-rekan koleganya terhadap pernyataannya. "Momen semacam itu mesti direspons dengan sikap kewaspadaan penuh, sebagaimana pepatah 'kalau mau belok beri sen dulu' yang berarti hati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik," tegas Hensat. Dia juga menilai, sinyal tersebut mungkin muncul karena beberapa pernyataan Purbaya yang memicu ketegangan di antara anggota kabinet. Salah satunya adalah pernyataan terkait utang proyek kereta cepat yang enggan dibiayai melalui APBN, yang memunculkan respons beragam dari masyarakat dan anggota kabinet lainnya sebab dianggap memunculkan polemik dengan Danantara bentukan Presiden. Oleh karena itu, Hensat merekomendasikan agar Purbaya memperkuat koordinasi dengan para anggota kabinet lainnya sebelum mengeluarkan pernyataan publik. Langkah ini krusial untuk memastikan keselarasan dalam kerja sama tim kabinet serta mencegah munculnya kontroversi yang tidak diperlukan. “Meskipun publik mendukung Purbaya, sebagaimana dalam analogi tim sepak bola, keberhasilan tim tidak dapat dicapai oleh satu individu saja. Purbaya tidak akan mampu mencapai tujuan tanpa kerja sama dan dukungan dari rekan-rekan menteri lainnya, kan gak bisa nyetak gol kalo sendirian di lapangan,” pungkas Hensat. Sumber: RMOL

• GELORA NEWS
• 1 gün, 4 saat, 53 dakika

GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kedapatan ditinggalkan oleh rombongan Menteri Koordinator dalam sesi wawancara media usai acara bersama Danantara baru-baru ini. Menurut analis komunikasi politik, Hendri Satrio, kejadian tersebut perlu disikapi secara serius oleh Purbaya. Pasalnya, dalam dinamika politik, peristiwa semacam ini dapat mengandung makna tersirat, meskipun tindakan rombongan Menteri Koordinator tersebut dilakukan dalam suasana yang tampak bercanda. "Mengenai peristiwa Menteri Keuangan Purbaya yang ditinggalkan oleh para Menteri Koordinator dalam sesi doorstop, dalam konteks dinamika politik, meskipun terjadi dalam suasana bercanda, hal tersebut tetap memerlukan respons yang serius," kata Hensat, sapaan akrabnya kepada RMOL, Jumat, 17 Oktober 2025. Menurutnya, kepergian rombongan Menteri Koordinator pada momen tersebut dapat diartikan sebagai isyarat yang mengandung implikasi tertentu, yang dapat bersifat positif maupun negatif bagi Purbaya. "Dalam perspektif positif, hal ini dapat dianggap sebagai sinyal kepercayaan, misalnya, 'Serahkan tanggung jawab penjelasan kepada Purbaya.' Namun, dari sudut pandang lain, momen itu juga dapat mengindikasikan sikap seperti, 'Biarkan Purbaya yang bertanggung jawab,' atau bahkan menyiratkan sikap enggan dengan nada, 'Saya tidak ingin berurusan dengan Purbaya' mungkin seperti itu," ujar Hensat. Kejadian tersebut patut dijadikan momen refleksi mendalam bagi Purbaya selaku Menteri. Ia menilai, meskipun dukungan rakyat condong kepadanya, hal itu belum tentu mencerminkan kesepakatan dari rekan-rekan koleganya terhadap pernyataannya. "Momen semacam itu mesti direspons dengan sikap kewaspadaan penuh, sebagaimana pepatah 'kalau mau belok beri sen dulu' yang berarti hati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik," tegas Hensat. Dia juga menilai, sinyal tersebut mungkin muncul karena beberapa pernyataan Purbaya yang memicu ketegangan di antara anggota kabinet. Salah satunya adalah pernyataan terkait utang proyek kereta cepat yang enggan dibiayai melalui APBN, yang memunculkan respons beragam dari masyarakat dan anggota kabinet lainnya sebab dianggap memunculkan polemik dengan Danantara bentukan Presiden. Oleh karena itu, Hensat merekomendasikan agar Purbaya memperkuat koordinasi dengan para anggota kabinet lainnya sebelum mengeluarkan pernyataan publik. Langkah ini krusial untuk memastikan keselarasan dalam kerja sama tim kabinet serta mencegah munculnya kontroversi yang tidak diperlukan. “Meskipun publik mendukung Purbaya, sebagaimana dalam analogi tim sepak bola, keberhasilan tim tidak dapat dicapai oleh satu individu saja. Purbaya tidak akan mampu mencapai tujuan tanpa kerja sama dan dukungan dari rekan-rekan menteri lainnya, kan gak bisa nyetak gol kalo sendirian di lapangan,” pungkas Hensat. Sumber: RMOL

• GELORA NEWS
• 1 gün, 4 saat, 53 dakika

Dalam tradisi pesantren, penghormatan kepada kiai dan asatiz merupakan bagian integral dari akhlak dan etika yang diajarkan.

• VivaCoid
• 21 saat, 55 dakika

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya meningkatkan konsumsi pangan lokal, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah. #publisherstory #lampunggeh

• kumparan
• 1 gün, 4 saat, 55 dakika

FAM terlihat kebingungan saat dicecar pertanyaan oleh para wartawan mengenai asal usul tujuh pemain naturalisasi yang kini tengah dijatuhi sanksi oleh FIFA

• CNN Indonesia
• 21 saat, 55 dakika

Warga lanjut usia (lansia) dengan usia 68 tahun kini masih bisa diproses kredit kepemilikan mobil dan motor melalui Mandiri Taspen Auto Loan (MAL).

• Media Indonesia
• 21 saat, 55 dakika

Sidang perdana gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka empat aktivis yakni Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Khariq Anhar, dan Muzaffar Salim.

• CNN Indonesia
• 21 saat, 56 dakika

GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui kondisi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh memang bermasalah sejak awal. Menurutnya,  saat diminta menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek itu sudah dalam kondisi 'busuk' dan membutuhkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China," katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025. Meski demikian, ketua DEN itu menegaskan pihaknya tidak meminta dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut. Menurutnya, Fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan proses restrukturisasi utang dengan China agar proyek tersebut dikelola secara lebih sehat. “Kita ribut soal Whoosh, masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restrukturisasi aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” tuturnya. Luhut yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi menjelaskan pihak China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang. Namun, prosesnya sempat tertunda karena adanya pergantian pemerintahan. “Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya tim segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” tuturnya. Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani perihal Keppres ini. Sementara itu terkait anggapan bahwa proyek kereta cepat berpotensi menjadi “jebakan utang” China, Luhut menolak keras pandangan tersebut. Ia menegaskan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama pemerintah bekerja secara solid dan berbasis data. Sebelumnya, proyek besutan mantan presiden Joko Widodo ini memicu polemik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang Whoosh dengan APBN. Ia menyerahkan masalah tersebut ke Danantara, sebagai pihak yang membawahi proyek tersebut Sumber: RMOL

• GELORA NEWS
• 1 gün, 4 saat, 56 dakika

GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui kondisi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh memang bermasalah sejak awal. Menurutnya,  saat diminta menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek itu sudah dalam kondisi 'busuk' dan membutuhkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China," katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025. Meski demikian, ketua DEN itu menegaskan pihaknya tidak meminta dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut. Menurutnya, Fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan proses restrukturisasi utang dengan China agar proyek tersebut dikelola secara lebih sehat. “Kita ribut soal Whoosh, masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restrukturisasi aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” tuturnya. Luhut yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi menjelaskan pihak China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang. Namun, prosesnya sempat tertunda karena adanya pergantian pemerintahan. “Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya tim segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” tuturnya. Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani perihal Keppres ini. Sementara itu terkait anggapan bahwa proyek kereta cepat berpotensi menjadi “jebakan utang” China, Luhut menolak keras pandangan tersebut. Ia menegaskan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama pemerintah bekerja secara solid dan berbasis data. Sebelumnya, proyek besutan mantan presiden Joko Widodo ini memicu polemik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang Whoosh dengan APBN. Ia menyerahkan masalah tersebut ke Danantara, sebagai pihak yang membawahi proyek tersebut Sumber: RMOL

• GELORA NEWS
• 1 gün, 4 saat, 56 dakika

GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui kondisi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh memang bermasalah sejak awal. Menurutnya,  saat diminta menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek itu sudah dalam kondisi 'busuk' dan membutuhkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China," katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025. Meski demikian, ketua DEN itu menegaskan pihaknya tidak meminta dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut. Menurutnya, Fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan proses restrukturisasi utang dengan China agar proyek tersebut dikelola secara lebih sehat. “Kita ribut soal Whoosh, masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restrukturisasi aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” tuturnya. Luhut yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi menjelaskan pihak China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang. Namun, prosesnya sempat tertunda karena adanya pergantian pemerintahan. “Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya tim segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” tuturnya. Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani perihal Keppres ini. Sementara itu terkait anggapan bahwa proyek kereta cepat berpotensi menjadi “jebakan utang” China, Luhut menolak keras pandangan tersebut. Ia menegaskan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama pemerintah bekerja secara solid dan berbasis data. Sebelumnya, proyek besutan mantan presiden Joko Widodo ini memicu polemik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang Whoosh dengan APBN. Ia menyerahkan masalah tersebut ke Danantara, sebagai pihak yang membawahi proyek tersebut Sumber: RMOL

• GELORA NEWS
• 1 gün, 4 saat, 56 dakika

GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui kondisi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh memang bermasalah sejak awal. Menurutnya,  saat diminta menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek itu sudah dalam kondisi 'busuk' dan membutuhkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China," katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025. Meski demikian, ketua DEN itu menegaskan pihaknya tidak meminta dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut. Menurutnya, Fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan proses restrukturisasi utang dengan China agar proyek tersebut dikelola secara lebih sehat. “Kita ribut soal Whoosh, masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restrukturisasi aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” tuturnya. Luhut yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi menjelaskan pihak China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang. Namun, prosesnya sempat tertunda karena adanya pergantian pemerintahan. “Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya tim segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” tuturnya. Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani perihal Keppres ini. Sementara itu terkait anggapan bahwa proyek kereta cepat berpotensi menjadi “jebakan utang” China, Luhut menolak keras pandangan tersebut. Ia menegaskan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama pemerintah bekerja secara solid dan berbasis data. Sebelumnya, proyek besutan mantan presiden Joko Widodo ini memicu polemik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang Whoosh dengan APBN. Ia menyerahkan masalah tersebut ke Danantara, sebagai pihak yang membawahi proyek tersebut Sumber: RMOL

• GELORA NEWS
• 1 gün, 4 saat, 56 dakika

JPNN.com , JAKARTA - Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara (Fikom Untar) menggelar Konferensi Nasional Komunikasi Humanis (KNKH) 2025.

• JPNN.com
• 21 saat, 57 dakika

Presenter dan komedian Fitri Tropica menyadari pentingnya pembekalan edukasi bagi masyarakat tentang cara menghindari penipuan online.

• kumparan
• 1 gün, 4 saat, 57 dakika

Dua pendaki asal Bandung, Deden dan Zaizafan, ditemukan selamat setelah hilang dua hari di Lembah Tengkorak, Gunung Bukittunggul.

• CNN Indonesia
• 21 saat, 58 dakika

Bos-bos perusahaan asal Barat pulang dari China dengan rasa takut. Simak selengkapnya!

• CNBC Indonesia
• 21 saat, 58 dakika

Sempat Janji Akan Jual Rudal Tomahawk ke Ukraina, Trump Kini Berubah Pikiran #newsupdate #update #news #text

• kumparan
• 1 gün, 4 saat, 59 dakika