Add source Login
Prabowo Sudah Ubah Aturan, Sekarang WNA Bisa Pimpin BUMN

Prabowo Sudah Ubah Aturan, Sekarang WNA Bisa Pimpin BUMN

GELORA.CO - Presiden Prabowo Subianto ternyata telah mengubah aturan yang memperbolehkan warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk memimpin perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Prabowo menyampaikan hal ini saat berdialog dengan Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr. (Steve Forbes) dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025. Disampaikan Presiden Prabowo, pemerintah telah mengubah peraturan untuk membuka peluang bagi profesional asing memimpin perusahaan BUMN. "Kita bisa mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik, dan saya sudah mengubah peraturannya, sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat," katanya. Diketahui bahwa saat ini ada dua eksekutif asing yang masuk dalam jajaran direksi baru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Mereka adalah mantan bos Green Africa Airways, Neil Raymond Mills, yang ditunjuk sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia. Kemudian petinggi Singapore Airlines, Balagopal Kunduvara, yang ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia. Penunjukan warga negara asing itu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia pada Rabu ini. 1.000 BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200 Presiden Prabowo sebelumnya menceritakan soal perbaikan tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia. Presiden Prabowo meminta bos Danantara, selaku badan yang membawahi BUMN, untuk mengurangi jumlah perusahaan pelat merah. Hal ini merupakan agian dari arah kebijakan rasionalisasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN). “Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional — mungkin 200, atau 230, 240 — dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” ujar Prabowo. Prabowo menekankan bahwa reformasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara yang selama ini masih rendah. “Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” katanya. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan perlunya pemimpin politik memahami ekonomi dan bisnis agar mampu membuat kebijakan yang rasional dan berbasis data. “Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik, para pemimpin politik. Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ujar Prabowo. “Jadi saya kira, sekarang menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memahami bisnis dan ekonomi,” katanya lagi.***