Add source Login
Biang Kerusuhan di Negeri Ini

Biang Kerusuhan di Negeri Ini

OLEH: JEJEP FALAHUL ALAM* MUNGKIN semua orang akan bertanya-tanya, mengapa aksi kerusuhan saat ini menjalar ke berbagai daerah di Indonesia pasca unjuk rasa di Jakarta yang menelan korban jiwa? Suasananya terasa mirip masa Reformasi 1998. Menjawab pertanyaan itu, setiap orang tentu memiliki pandangan berbeda. Namun, menurut berbagai kajian dan analisa pengamat yang tersebar di media, penulis menarik beberapa kesimpulan. Krisis Kepercayaan Salah satunya hal ini terjadi karena adanya ketidakpuasan rakyat yang telah mencapai titik kulminasi, hingga berubah menjadi krisis kepercayaan terhadap negara. Para wakil rakyat, baik di DPR RI maupun DPRD daerah, diserang bukan semata karena gedungnya megah, melainkan dianggap simbol ketidakadilan dalam mengeluarkan kebijakan. Keputusan menaikkan tunjangan di tengah kesulitan rakyat dinilai sebagai ironi moral. Sementara itu, Polri sebagai aparat penegak hukum kini dipersepsikan bukan lagi pelindung dan pengayom, tetapi alat kekerasan rezim. Tragedi kematian almarhum Affan Kurniawan dalam demonstrasi 28 Agustus 2025 lalu menjadi moral shock yang mempertegas pandangan itu. Nyawa rakyat dianggap murah, sementara kesalahan aparat tidak pernah segera diakui dengan transparan. Ekonomi Sulit, Amarah Mudah Meledak Situasi ini diperparah dengan kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah yang semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Kenaikan harga pangan, biaya hidup yang kian berat, hingga keterbatasan lapangan kerja menjadi bara api yang mudah disulut. Dalam psikologi sosial, tekanan ekonomi adalah pemicu instabilitas paling cepat, sebab ia menyentuh dapur rumah tangga rakyat. Mengapa Polisi Gagal Meredam? Banyak yang menilai polisi gagal mengendalikan anarkisme publik. Namun kegagalan itu bukan pada jumlah personel atau kelengkapan peralatan, melainkan pada runtuhnya legitimasi sosial. Ketika publik tak lagi percaya, maka setiap langkah represif justru menjadi bahan bakar kemarahan. Gas air mata tidak lagi membuat bubar, tetapi justru mengundang solidaritas. Di era digital, polisi juga berhadapan dengan dinamika baru. Informasi, video, dan narasi perlawanan tersebar begitu cepat, membentuk "kerumunan cair" yang sulit dikendalikan dengan pendekatan tradisional. Narasi hoaks, framing provokatif, dan agitasi daring menambah kompleksitas kerusuhan. Dugaan Peran Asing dan Oligarki Jika berkaca pada sejarah politik Indonesia, gejolak sosial kerap tidak sepenuhnya lahir dari dinamika internal rakyat. Ada faktor eksternal yang ikut bermain, baik berupa campur tangan asing maupun manuver oligarki dalam negeri. Kerusuhan dan aksi anarkis bisa saja menjadi produk dari permainan geopolitik asing yang tidak menginginkan Indonesia stabil. Begitu pula oligarki dalam negeri yang kepentingan bisnisnya terusik, mereka diduga menunggangi keresahan rakyat dengan bermain halus. Keduanya tak tampil di depan, melainkan menggunakan tangan-tangan lain: organisasi, ormas, bahkan kelompok pemuda. Ketidakpuasan rakyat ditunggangi, sehingga protes yang seharusnya konstruktif berubah menjadi anarkis. Bukan dengan Gas Air Mata Penyelesaian gejolak sosial di Indonesia tidak cukup dengan menambah aparat di jalanan. Penguatan intelijen untuk mendeteksi campur tangan asing sejak dini. Pembatasan dominasi oligarki agar tidak mudah memainkan isu. Dialog nasional untuk meredam amarah rakyat secara substantif, bukan sekadar dengan pendekatan keamanan. Seperti kata Bung Karno: "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Kini, perjuangan itu semakin kompleks, karena musuh tidak hanya datang dari dalam, tetapi juga dari luar negeri dengan wajah diplomasi dan ekonomi. Penutup Kerusuhan yang meluas ini alarm keras bagi negara. Tanpa koreksi kebijakan dan perbaikan pendekatan, potensi gelombang susulan sangat mungkin terjadi. Sejarah Indonesia membuktikan, ketika rakyat kehilangan kepercayaan, simbol kekuasaanlah yang pertama kali jadi sasaran. Keadilan, empati, dan keberpihakan nyata kepada rakyat adalah satu-satunya cara memulihkan legitimasi yang kini runtuh. *(Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon, dan Ketua LTN PCNU Majalengka)

Pulihkan Citra Polri Bagusnya Listyo Mengundurkan Diri

Pulihkan Citra Polri Bagusnya Listyo Mengundurkan Diri

GELORA.CO -Insiden meninggalnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online (ojol) akibat terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis malam, 28 Agustus 2025, tidak bisa begitu saja dikategorikan kesalahan oknum polisi. Demikian pandangan Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi) Juju Purwantoro melalui keterangan elektroniknya di Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. Menurut Juju, peristiwa yang menimpa Affan tersebut bisa melanggar Pasal 359 KUHP yakni "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun". "Bahwa meninggalnya Affan tersebut, walaupun tidak dimaksudkan sama sekali oleh pengemudi rantis Brimob, akan tetapi kematian tersebut akibat lalai dan kurang hati-hati (delik culpa)," kata Juju. Bisa dianggap memenuhi unsur culpa, kata Juju, jika pelaku tidak melakukan tindakan kehati-hatian atau pendugaan yang seharusnya ia lakukan, meskipun ia seharusnya dapat memprediksi kemungkinan timbulnya akibat. Demi segera memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan pemerintahan Prabowo Subianto, Juju mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengundurkan diri. "Institusi Polri harus segera dilakukan reformasi secara menyeluruh guna menyikapi perkembangan situasi keamanan sosial dan politik pemerintahan saat ini," kata Juju. Juju menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap Institusi Polri harus dipulihkan demi mendukung pemerintah dalam menjaga Kamtibmas sesuai Tribrata dan penegakkan hukum. "Kekacauan (chaos) di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, politik dan keamanan nasional harus dicegah," tutup Juju. Sumber: RMOL

Emak-emak Usir Massa Penjarah Rumah Sahroni

Emak-emak Usir Massa Penjarah Rumah Sahroni

GELORA.CO -Massa yang sedang menjarah kediaman pribadi Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni, di Jalan Swasembada Timur XXII, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu 30 Agustus 2025, langsung bubar setelah diusir seorang emak-emak. Emak-emak bernama Aini tersebut mengaku berinisiatif mengusir massa yang terus berdatangan karena khawatir dengan lingkungan rumahnya. "Kalau sampai (rumah Ahmad Sahroni) terbakar semua, kita tetangga (kena). Itu yang kita jaga," kata Aini kepada wartawan. Sementara massa yang datang untuk menjarah dan menghancurkan rumah Sahroni merupakan warga wilayah lain yang tidak dikenal. "Cukup rumah Sahroni sudah hancur, mau apa lagi? Takutnya dibakar. Di sana kan bensin semua," kata Aini. Aini juga mengaku khawatir massa turut merusak rumah lain yang bersebelahan dengan kediaman Sahroni. "Di sana sudah hancur, jangan di sini juga hancur," pungkas Aini. Sahroni menjadi salah satu politikus Senayan yang disorot publik akibat pernyataannya beberapa waktu belakangan. Salah satunya saat Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru. Ia bahkan ia menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol. "Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat 22 Agustus 2025. Sumber: RMOL

Ditunggu Ketegasan Parpol Copot Sahroni dan Eko Patrio

Ditunggu Ketegasan Parpol Copot Sahroni dan Eko Patrio

OLEH: SUGIYANTO* KETUA Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh perlu segera angkat bicara soal anak buahnya di DPR yang ikut memicu rangkaian demonstrasi di Jakarta sejak 25-30 Agustus 2025 yang berujung ricuh. Kehadiran ketua umum partai menjadi sangat menentukan. Dengan adanya pernyataan resmi dari pimpinan partai, setidaknya ada upaya untuk meredam gejolak sekaligus mengobati kekecewaan masyarakat. Langkah semacam ini boleh jadi dapat meringankan luka publik sekaligus mengembalikan kepercayaan rakyat. Seperti diketahui, demo yang berlangsung sejak 25 Agustus memuncak pada 28 Agustus 2025, berujung insiden tragis. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob. Peristiwa memilukan ini mengguncang nurani publik dan menorehkan catatan kelam bagi perjalanan demokrasi kita. Polisi berada dalam posisi sulit bak buah simalakama: bertindak keras berisiko melukai rakyat, namun bersikap lunak bisa membahayakan aparat sendiri. Seharusnya anggota DPR yang menjadi sumber keresahan publik turun langsung menemui para pendemo, sehingga tidak sepenuhnya membebankan tugas berat itu kepada kepolisian. Sebab, tuntutan pembubaran DPR jelas tidak bisa dilepaskan dari ucapan dan sikap para wakil rakyat sendiri. Sebelumnya, publik juga menyoroti viralnya video sejumlah anggota DPR yang berjoget dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025, ditambah informasi besarnya gaji para wakil rakyat. Namun, dalam konteks ini, sorotan publik lebih tertuju pada anggota DPR populer yakni Eko Patrio dan Ahmad Sahroni. Kritik terhadap keduanya diharapkan dapat memicu respons dari ketua umum partai masing-masing, yang pada akhirnya bisa merembet pula kepada anggota lain yang melakukan hal serupa. Tragedi di Jakarta akhirnya menyeret semua pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban, menjanjikan jaminan kehidupan bagi mereka, serta memerintahkan pengusutan tunatas dan transparan dengan sanksi tegas bagi aparat yang terbukti bersalah. Presiden juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Namun, demonstrasi terlanjur merembet ke berbagai daerah, menimbulkan kerugian besar bagi negara dan rakyat. Dalam situasi seperti ini, sudah sepatutnya ketua umum partai mengambil langkah nyata untuk turut membantu negara sekaligus mendukung Presiden Prabowo. Sebab, apabila demonstrasi terus berlangsung, stabilitas negara dan bangsa dapat terganggu, bahkan berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar bagi pemerintahan saat ini. Oleh karena itu, PAN sebagai partai tempat Eko Patrio bernaung dan NasDem sebagai partai Ahmad Sahroni memiliki kewenangan penuh untuk bertindak. Kedua partai berhak mengevaluasi, sekaligus mungkin perlu mempertimbangkan pencopotan kader yang dinilai telah merusak citra DPR maupun partai. Secara hukum, pencopotan keanggotaan kader dari partai dapat menjadi dasar pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait mekanisme PAW. Jika PAN dan NasDem menempuh langkah tegas ini, publik akan menilai bahwa keputusan tersebut bukan hanya urusan disiplin internal, melainkan juga wujud tanggung jawab moral partai terhadap rakyat. Langkah tegas ini akan memperlihatkan keseriusan partai menjaga kehormatan lembaga legislatif, memulihkan kepercayaan publik, serta menegakkan integritas demokrasi. Dalam konteks kemarahan rakyat, memang benar sudah ada permintaan maaf dan rotasi jabatan. Akan tetapi tampaknya tuntutan publik kini semakin jelas. Sanksi tegas berupa pencopotan keanggotaan DPR melalui mekanisme PAW tampaknya telah menjadi harapan masyarakat. Sebaliknya, bila partai hanya melakukan rotasi jabatan atau menerima permintaan maaf, publik akan menganggapnya sebagai bentuk pengabaian terhadap etika politik. Hal ini mungkin bisa berisiko merusak legitimasi partai dan mengurangi dukungan rakyat pada pemilu mendatang. Tragedi Affan Kurniawan bukan sekadar insiden, melainkan cermin krisis moral politik. Semu hal ini harus disikapi oleh semua pihak khususnya Pemerintah dan DPR. Hanya dengan langkah nyata seperti PAW dan lainnya, partai dapat membuktikan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh dijadikan permainan. Wakil rakyat harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Semoga rangkaian demonstrasi dan peristiwa yang terjadi dapat segera diselesaikan secara tuntas. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait, sekaligus bagi seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kedamaian, menjunjung kejujuran, serta menegakkan keadilan yang kita harapkan bersama dapat terwujud. *(Penulis adalah pemerhati masalah sosial politik)