Add source Login
Kata Tahanan Palestina yang Bebas: Kami di 'Rumah Jagal', Bukan Lagi di Penjara

Kata Tahanan Palestina yang Bebas: Kami di 'Rumah Jagal', Bukan Lagi di Penjara

GELORA.CO - Israel telah membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina, 250 di antaranya merupakan tahanan dengan hukuman seumur hidup. Mereka yang telah menghirup udara bebas pun mengungkap pengalaman selama ditahan Israel. Abdallah Abu Rafe, misalnya, menggambarkan pembebasannya sebagai perasaan yang luar biasa. "Kami berada di rumah jagal, bukan penjara. Sayangnya, kami ditempatkan di rumah jagal bernama Penjara Ofer. Banyak anak muda masih ditahan di sana. Situasi di penjara Israel sangat sulit. Tidak ada kasur, mereka selalu mengambil kasur. Makanan sangat sedikit. Keadaan di sana sangat sulit," katanya, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (14/10). Tahanan lainnya, Yasin Abu Amra, menyebut kondisi penjara di Israel sangat, sangat buruk. "Dari segi makanan, penindasan, dan pemukulan, semuanya buruk. Tidak ada makanan atau minuman. Saya belum makan selama empat hari. Mereka memberi saya dua permen di sini, dan saya memakan semuanya," kata Amra. Tahanan berikutnya, Saed Shubair, mengaku tidak tahu bagaimana harus menggambarkan perasaannya usai menghirup udara bebas. "Perasaan ini tak bisa dilukiskan. Melihat matahari tanpa jeruji adalah perasaan yang tak bisa dilukiskan. Tangan saya bebas dari borgol. Kebebasan tak ternilai harganya," kata Shubair. Lebih dari 10 Ribu Warga Palestina Masih Ditahan di Israel Sementara itu, otoritas Palestina mengatakan ada lebih dari 10.000 warga Palestina yang masih ditahan secara ilegal di Israel. Dilaporkan, 1.968 warga Palestina telah dibebaskan sejak dimulainya kesepakatan gencatan senjata. Selain itu, 77 warga Palestina dilaporkan tewas di pusat-pusat penahanan Israel dalam dua tahun terakhir. Sebanyak 360 anak juga dilaporkan masih ditahan oleh Israel.

Setahun Presiden Prabowo: Jabatan Terus Dibagi di Tengah Slogan Efisiensi

Setahun Presiden Prabowo: Jabatan Terus Dibagi di Tengah Slogan Efisiensi

GELORA.CO - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengaku menangkap adanya perbedaan antara kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan selama hampir setahun Prabowo Subianto menjabat Presiden RI. Ray mengatakan Prabowo selama memimpin terus membagi-bagi jabatan ketika pemerintahan punya kebijakan efisiensi. "Jabatan terus dibagi-bagi, di tengah slogan efesiensi. Jelas, hal ini bertentangan dengan prinsip efesiensi dan efektivitas," kata dia kepada awak media, Selasa (14/10). Selain itu, kata Ray, pertentangan antara kebijakan dan praktik di lapangan bisa dilihat ketika transfer ke daerah (TKD) yang dipotong dan pusat terus melantik pejabat baru. "Daerah kekurangan uang, uang yang ada dibagi-bagi untuk pejabat baru. Alias, setahun ini, pejabat dimanja," ungkapnya. Ray pun menyoroti lambatnya Wamen di kabinet diberhentikan sebagai komisaris di BUMN setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun, MK dalam putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 melarang Wamen rangkap jabatan sebagai Komisaris di BUMN. "Para wamen yang sudah dengan tegas dilarang oleh MK jadi komisaris tetap dibiarkan. Kemungkinan menunggu hingga dua tahun ke depan. Alias, menunggu makin banyak uang BUMN kesedot untuk membiayai para pejabat di sekitar presiden," kritik Ray. Aktivis prodemokrasi itu juga menangkap komitmen pemerintahan yang meredup mereformasi Polri jelang setahun Prabowo menjabat Presiden RI. Sebab, kata Ray, janji Prabowo untuk mengumumkan anggota di Komite Reformasi Polri tak kunjung dilaksanakan. "Janji Presiden tim reformasinya akan diumumkan selepas Presiden kembali dari PBB. Dua pekan setelah itu, alih-alih diumumkan, bahkan terasa makin redup," ujar dia. Ray juga melihat sosok Gibran Rakabuming Raka yang hampir setahun menjabat Wapres RI tak punya tupoksi jelas. Dia mengatakan Wapres dalam UU sebenarnya punya tugas sebagai Ketua Percepatan Kesejahteraan Papua. Namun, kata Ray, Gibran malah sibuk di Jakarta ketimbang di Papua untuk melaksanakan tugas mempercepat kesejahteraan. "Semestinya, setidaknya dua hari dalam sepekan, Wapres berkantor di Papua, di Jakarta pun, aktivitasnya banyak berkutat pada menyambangi sekolah-sekolah umum, tetapi jarang ke kampus," ungkap dia. (ast/jpnn)