Add source Login
KPK Sita Uang dan Dokumen dari Rumah Bobby dan Kemenaker

KPK Sita Uang dan Dokumen dari Rumah Bobby dan Kemenaker

GELORA.CO -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) serta rumah Irvian Bobby Mahendro alias Bobby. Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pada Selasa 26 Agustus 2025, selain rumah dinas Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) tahun 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel di Pancoran, Jakarta Selatan, tim penyidik juga telah menggeledah kantor Dirjen Bindwasnaker K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). "Dalam penggeledahan tersebut, penyidik di antaranya mengamankan sejumlah dokumen barang bukti elektronik dan juga sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan juga mata uang asing lainnya seperti dolar," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu 27 Agustus 2025. Selain itu, kata Budi, tim penyidik juga mengamankan sejumlah catatan keuangan dan bukti penukaran uang terkait dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3. Di hari yang sama, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah tersangka Bobby. Dari sana, tim penyidik mengamankan BBE dan uang tunai dalam bentuk dolar. "Tentunya semua BBE yang diamankan dan dokumen-dokumen semuanya nanti akan dibuka, dianalisis, dan diekstrak, kita akan melihat isinya, kita akan melihat petunjuk-petunjuk dari barang bukti tersebut," pungkas Budi. Sementara itu dari rumah dinas Noel, tim penyidik mengamankan empat unit handphone yang disembunyikan di plafon, serta satu unit mobil Alphard. Selain itu, tim penyidik juga mengamankan satu unit mobil Land Cruiser dari tempat lainnya. Tim penyidik pun saat ini masih memburu tiga unit mobil, yakni Land Cruiser, Mercy, dan BAIC yang dipindahkan dari rumah dinas Noel pasca kegiatan tangkap tangan oleh orang tak dikenal. Pada Jumat 22 Agustus 2025, Noel dan 10 orang lainnya resmi diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker, usai terjaring Operasi Tangkap Tangkap (OTT) yang berlangsung sejak Rabu malam, 20 Agustus 2025 hingga Kamis, 21 Agustus 2025. Kesepuluh orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022-2025, Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang. Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020-2025, Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020-sekarang, Fahrurozi selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Binwasnaker dan K3 periode Maret 2025-sekarang. Kemudian, Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025, Sekarsari Kartika Putri selaku Sub Koordinator, Supriadi selaku Koordinator, Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia, dan Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia. Sumber: RMOL

Gaji DPR Ternyata Tembus Rp 2,8 Miliar Per Tahun, Ini Rinciannya

Gaji DPR Ternyata Tembus Rp 2,8 Miliar Per Tahun, Ini Rinciannya

GELORA.CO - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) membeberkan penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa mencapai sekitar Rp 230 juta per bulan atau sekitar Rp 2,8 miliar per tahun. Jumlah ini mencakup gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan. Menurut data daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) DPR 2023–2025, negara harus menyiapkan Rp 1,6 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan 580 anggota DPR sepanjang 2025. Nilai tersebut meningkat dibandingkan 2023 yang sebesar Rp 1,2 triliun dan 2024 yang sebesar Rp 1,18 triliun. Gaji Anggota DPR 42 Kali Lipat UMR Jakarta Jika dibandingkan dengan upah minimum di DKI Jakarta sebesar Rp 5,39 juta per bulan, pendapatan anggota DPR mencapai 42 kali lipat. Bila dibandingkan dengan upah minimum pekerja di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang hanya Rp 2,17 juta per bulan, selisihnya mencapai 105 kali lipat. “Gaji dan tunjangan anggota DPR jauh melebihi pendapatan rata-rata masyarakat,” kata peneliti Fitra, Bernard Allvitro, dalam media briefing “Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusionalitas dan Kemewahan Personal”, Minggu (24/8/2025). Aturan dan Komponen Penghasilan DPR Besaran gaji dan tunjangan anggota DPR diatur melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015, serta merujuk pada PP Nomor 75 Tahun 2000. Gaji pokok anggota DPR ditetapkan sebesar Rp 4,2 juta per bulan, Wakil Ketua Rp 4,62 juta, dan Ketua DPR Rp 5,04 juta. Di luar gaji pokok, ada sederet tunjangan yang membuat take home pay anggota DPR melonjak, bahkan bisa menembus Rp 100 juta hingga Rp 230 juta per bulan dengan tambahan fasilitas. Berikut rincian tunjangan anggota DPR RI: 1. Tunjangan Melekat Tunjangan istri/suami: Rp 420.000 Tunjangan anak (maksimal 2 anak): Rp 168.000 Uang sidang/paket: Rp 2.000.000 Tunjangan jabatan: Rp 9,7 juta (anggota), Rp 15,6 juta (wakil ketua), Rp 18,9 juta (ketua) Tunjangan beras: Rp 12.000.000 Tunjangan PPh Pasal 21: Rp 1,7–2,6 juta 2. Tunjangan Lain Tunjangan kehormatan: Rp 5,58 juta (anggota), Rp 6,45 juta (wakil ketua), Rp 6,69 juta (ketua) Tunjangan komunikasi: Rp 15,55 juta (anggota), Rp 16 juta (wakil ketua), Rp 16,46 juta (ketua) Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 3,75 juta (anggota), Rp 4,5 juta (wakil ketua), Rp 5,25 juta (ketua) Bantuan listrik dan telepon: Rp 7,7 juta Asisten anggota: Rp 2,25 juta Tunjangan perumahan: Rp 50 juta Fasilitas kredit mobil: Rp 70 juta per periode 3. Biaya Perjalanan Dinas Uang harian daerah tingkat I: Rp 5 juta Uang harian daerah tingkat II: Rp 4 juta Uang representasi daerah tingkat I: Rp 4 juta Uang representasi daerah tingkat II: Rp 3 juta Dengan komposisi tersebut, seorang anggota DPR yang sudah berkeluarga dengan dua anak bisa membawa pulang sekitar Rp 116,2 juta per bulan hanya dari gaji dan tunjangan rutin. Jika ditambah tunjangan perumahan Rp 50 juta dan tunjangan lain yang bersifat situasional, angka itu bisa mendekati Rp 230 juta per bulan. Berikut ini tabel rincian gaji anggota DPR per bulan beserta dengan beragam tunjangan dan fasilitasnya, seperti diungkap Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra): Komponen Penghasilan Perkiraan Nilai (Rp) Gaji pokok ± 4.200.000 Tunjangan jabatan ± 9.700.000 Tunjangan beras dan lauk ± 2.000.000 Tunjangan komunikasi dan listrik ± 15.000.000 Tunjangan aspirasi dan kegiatan ± 80.000.000 Tunjangan perjalanan dinas dan lain-lain ± 69.000.000 Tunjangan perumahan (rencana tambahan) ± 50.000.000 Total per bulan ± 230.000.000 Sorotan Publik dan Kritik Fitra menilai rencana penambahan tunjangan perumahan di tengah kondisi defisit anggaran dan utang negara yang membengkak merupakan kebijakan yang tidak peka. Pada RAPBN 2026, target pembiayaan utang mencapai Rp 781,9 triliun, sementara defisit diperkirakan Rp 638,8 triliun. “DPR harus menghentikan penambahan tunjangan perumahan karena pendapatan yang ada sudah sangat besar,” ujar Bernard. Selain itu, kinerja DPR disebut belum sebanding dengan besarnya penghasilan, karena hingga Agustus 2025 baru empat dari 47 rancangan undang-undang yang selesai dibahas. Tanggapan DPR soal Gaji Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa tunjangan perumahan diberikan karena anggota DPR tidak lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta. Menurutnya, angka Rp 50 juta berasal dari perhitungan Kementerian Keuangan dan dibandingkan dengan lembaga negara lain. Baca juga: Bukan Rp 100 Juta, Penghasilan Anggota DPR Tembus Rp 230 Juta Sebulan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun, juga menegaskan DPR hanya menerima tunjangan sesuai ketentuan, bukan menentukan besarannya. “Banyak anggota DPR datang dari daerah dan memerlukan tempat tinggal selama menjalankan tugas sebagai pejabat negara,” kata Misbakhun. Sumber: kompas