Add source Login
Rakyat Butuh Dampak Nyata Bukan Manuver Menkeu Purbaya

Rakyat Butuh Dampak Nyata Bukan Manuver Menkeu Purbaya

GELORA.CO -Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai langkah dan kebijakan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudha Sadewa, menjadi salah satu isu politik yang menarik untuk dibahas. Menurut Adi, sejak dilantik, Purbaya langsung menjadi sorotan publik lantaran sejumlah kebijakannya menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan. Sesaat setelah dilantik, Purbaya sempat mendapat kritik tajam lantaran sejumlah pernyataannya dinilai kontroversial. “Banyak yang meragukan kapasitas dan kompetensinya jika dibandingkan dengan Sri Mulyani,” jelasnya lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025. Namun demikian, Adi mengakui bahwa tidak sedikit pula pihak yang memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Purbaya. “Kehadiran Pak Purbaya sebagai menteri yang baru juga banyak diapresiasi. Manuver dan kebijakan beliau menunjukkan kualifikasi dan kapasitas yang tidak bisa dianggap remeh. Bukan kaleng-kaleng,” katanya. Adi menyoroti dua hal yang membuat nama Purbaya mencuat di ruang publik. Pertama, perselisihan pendapatnya dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, ketika Purbaya menyatakan bahwa APBN menanggung beban subsidi sekitar 70 persen untuk tabung LPG 3 kg. “Tak lama setelah itu, Bahlil membantah pernyataan itu dan menyebut Pak Purbaya salah baca. Katanya, Purbaya butuh adaptasi sebagai menteri baru,” ucap Adi. Kedua, Purbaya juga sempat mengumumkan rencana mengalihkan dana program MBG apabila tidak terserap maksimal. Padahal, menurut Adi, dana MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran yang besar. “Purbaya mengatakan akan mengalihkan dana MBG kalau tidak terserap. Padahal, kita tahu dana MBG ini program prioritas pemerintah dan jumlahnya fantastis,” ujarnya. Meski begitu, Adi menekankan bahwa perdebatan dan manuver politik semestinya tidak menjadi fokus utama. Yang paling penting, kata dia, adalah bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Terlepas dari pro dan kontra, yang paling diinginkan rakyat itu hasilnya, bukan kehebohannya. Bukan lagi soal manuver, tapi manfaatnya secara signifikan,” tutupnya. Sumber: RMOL

Terbongkar Fakta Baru: Diduga Ada Pasal Selundupan untuk Tutupi Fakta Gibran Tak Punya Ijazah SMA

Terbongkar Fakta Baru: Diduga Ada Pasal Selundupan untuk Tutupi Fakta Gibran Tak Punya Ijazah SMA

GELORA.CO - Polemik mengenai keabsahan ijazah pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali memanas. Kali ini, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, mengungkapkan fakta baru yang mengejutkan. Ia menduga telah terjadi pemufakatan jahat yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menutupi fakta bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan bagi calon presiden maupun calon wakil presiden. Pernyataan itu disampaikan Roy dalam tayangan YouTube Hersubeno Point pada Selasa (15/10/2025), dengan judul “Roy Suryo Temukan Fakta Baru! Konspirasi KPU Tutupi Fakta Gibran Tak Punya Ijazah SMA”. Menurut Roy, dugaan konspirasi itu bermula dari Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ia menilai ada pasal yang secara sengaja diselundupkan untuk meloloskan Gibran meski tidak memenuhi syarat ijazah SMA. “KPU mengeluarkan satu keputusan, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, tentang pencalonan presiden pasal 18 ayat 3. Di situ disebutkan bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dan sekolah asing di luar negeri. Ini pasal selundupan, sengaja untuk Gibran,” tegas Roy. Roy menyebut bahwa regulasi tersebut menjadi bukti kuat adanya “pemufakatan jahat” antara KPU dan pihak tertentu untuk melindungi putra Presiden Joko Widodo itu. “Hari ini saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh saudara Gibran Rakabuming Raka ini adalah sebuah penipuan atau pemufakatan jahat,” ujarnya. Roy mengaku bersama Rismon dan sejumlah aktivis telah mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meminta klarifikasi terkait keabsahan data pendidikan Gibran. Mereka menemukan sejumlah kejanggalan pada riwayat sekolah yang tercatat. “Di riwayat pendidikan tertulis SD, SMP meskipun SMP-nya juga masih perlu dicek lagi. Lalu di bagian SMA tertulis Secondary School, padahal menurut Profesor Zulfikar dari Nanyang University Singapura, Secondary School itu hanya setara SMP Plus satu tahun, bukan SMA,” jelasnya. Lebih jauh, Roy juga mengungkap dugaan manipulasi data saat Gibran menempuh pendidikan di luar negeri. Berdasarkan data yang ia miliki, Gibran hanya terdaftar selama enam bulan di UTS (University of Technology Sydney) dan tidak lulus, namun kemudian muncul catatan seolah-olah ia menempuh pendidikan di MDS (Management Development Institute of Singapore). “Ini aneh, di data Kementerian Sekretariat Negara justru disebutkan Gibran masuk ke MDS dulu baru ke UTS, padahal seharusnya kebalik. Ini menunjukkan ada ketidakkonsistenan data, bahkan seolah-olah dia mengambil S2, padahal S1 saja tidak jelas,” kata Roy. Dalam pernyataan tersebut, Roy menegaskan bahwa pihaknya akan terus menelusuri kejanggalan ini dan meminta pemerintah, khususnya Kemendikbudristek serta KPU, untuk menjelaskan secara transparan kepada publik. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak KPU maupun Gibran Rakabuming Raka belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan Roy Suryo dan timnya. Sumber: moneytalks

Prabowo Ungkap Skala MBG Setara Beri Makan Tujuh Singapura

Prabowo Ungkap Skala MBG Setara Beri Makan Tujuh Singapura

GELORA.CO -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dalam ajang bergengsi Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Hotel St. Regis, Jakarta, Rabu malam, 15 Oktober 2025. Chairman Forbes Media, Steve Forbes, mengapresiasi kemampuan Indonesia mengeksekusi kebijakan sosial berskala besar yang memberi dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Dalam sesi dialog terbuka, Steve menyoroti besarnya skala program MBG yang disebutnya tidak main-main, bahkan setara dengan memberi makan tujuh negara Singapura setiap hari. “Saat ini, beliau (Prabowo) memberi makan setiap hari jumlah penduduk yang setara dengan tujuh Singapura,” kata Steve. Prabowo membenarkan pernyataan tersebut dan memaparkan data terkini pelaksanaan program MBG yang sudah menjangkau 35,4 juta penerima atau setara dengan memberi makan tujuh negara Singapura. “Sampai beberapa jam yang lalu, kami sudah memiliki 11.900 dapur. Dan hari ini kami memberi makan 35,4 juta orang. Ya, dan itu setara dengan tujuh Singapura,” ujarnya. Lebih lanjut Prabowo menekankan pentingnya standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut di tengah insiden keracunan. Ia memastikan pemerintah terus memperkuat pengawasan serta peralatan di seluruh dapur MBG agar pelaksanaannya mendekati nol kesalahan. “Bahkan satu pun kejadian tidak bisa diterima,” tegasnya. Selain meningkatkan gizi anak, program MBG juga menggerakkan ekonomi lokal. Prabowo menjelaskan, dapur-dapur MBG melibatkan petani dan pelaku usaha kecil di sekitar lokasi. “Satu dapur akan membutuhkan 3.000 butir telur setiap dua atau tiga hari, 3.000 mentimun, 3.000 wortel, 3.000 tomat, 3.000 potong ayam, dan sebagainya. Jadi para petani lokal menyadari bahwa mereka memiliki jaminan pembayaran untuk hasil mereka,” ujarnya Sumber: RMOL