Add source Login
Demonstrasi Memanas, Sri Mulyani Batalkan Agenda Laporan APBN

Demonstrasi Memanas, Sri Mulyani Batalkan Agenda Laporan APBN

GELORA.CO -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membatalkan agenda Konferensi Pers APBN KiTa yang sedianya digelar Jumat pagi 29 Agustus 2025. Pembatalan dilakukan menyusul kondisi keamanan yang memanas pasca aksi demonstrasi di Markas Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat. Semula, agenda pemaparan APBN oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dijadwalkan berlangsung secara luring di kantor Kemenkeu pukul 09.30 WIB. Namun, karena situasi yang tak kondusif sejak dini hari, format acara sempat diubah menjadi daring melalui Zoom. “Mempertimbangkan situasi keamanan per dini hari tadi, maka Konferensi Pers APBN KiTa akan dilakukan secara online melalui Zoom pukul 09.30,” demikian tertulis dalam pemberitahuan resmi Kemenkeu. Belum sempat digelar, Kemenkeu akhirnya memutuskan untuk menunda agenda APBN KiTa hingga Rabu 3 September 2025 mendatang. Tak hanya itu, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) serta Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas TP2DD) yang rencananya digelar Bank Indonesia (BI) dengan menghadirkan Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah menteri kabinet Merah Putih ikut dibatalkan. “Sehubungan dengan kondisi saat ini yang kurang kondusif, bersama ini kami infokan Rakornas TPID & TP2DD DITUNDA & TIDAK JADI DISELENGGARAKAN HARI INI,”tulis pihak BI kepada media. Seperti diketahui, pecahnya aksi di Markas Brimob berawal dari kemarahan masyarakat atas insiden meninggalnya  pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21), yang dilindas mobil rantis polisi saat demonstrasi ricuh, Kamis malam 28 Agustus 2025. Sumber: RMOL

Polisi Lebih Baik Bisiki Gibran Turun Ketimbang Halangi Demonstrasi

Polisi Lebih Baik Bisiki Gibran Turun Ketimbang Halangi Demonstrasi

GELORA.CO -Prediksi pengamat politik Rocky Gerung bahwa akan terjadi unjuk rasa besar-besaran kini terbukti. Massa dari berbagai kalangan hari-hari ini masif menggeruduk DPR RI. Ramalan Rocky tersebut sudah disampaikannya sejak peringatan HUT ke-5 Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Yogyakarta, Senin, 18 Agustus 2025. Rocky menyatakan bahwa KAMI harus tetap mengkritisi Jokowi walaupun saat ini rezim pemerintahan telah berganti ke Prabowo Subianto. “Jokowi sudah turun tapi kejahatannya masih hidup itu soalnya. Jadi peran KAMI hari ini bukan lagi turunkan tapi penjarakan,” ujar Rocky seperti  dikutip ulang redaksi, Jumat, 29 Agustus 2025. Akademisi yang akrab disapa RG itu mengingatkan, apabila dalam dua pekan ke depan tuntutan publik tidak dijawab, potensi ledakan sosial semakin besar. “Kalau itu tidak dijawab dalam 2 minggu depan maka saya bikin analisis bahwa ada sesuatu yang sedang bergejolak dia akan muncul dan tidak bisa lagi di diskusikan. Parlemen jalanan,” tegasnya. Rocky juga menyoroti peran aparat keamanan dalam menyikapi gelombang demonstrasi. Ia menekankan pentingnya tidak menghalangi aspirasi rakyat. “Saya hanya minta bahwa kalau ada demonstrasi mahasiswa masyarakat sipil aparat jangan cegah itu. Aparat justru bilang aja kepada Wakil Presiden (Gibran Rakabuming Raka), bapak keadaan sudah berubah, Anda turun atau jadi Patih," jelas Rocky. "Itu menyelesaikan banyak hal lebih efisien daripada minta proses DPR kirim ke Mahkamah Konstitusi balik ke MPR itu tukar tambahnya panjang,” sambungnya. Analisis Rocky kini kejadian. Massa tidak hanya berdemo di depan gedung Parlemen Senayan, tapi juga kini menyasar Mako Brimob di Kwitang, Senen. Hal ini usai meninggalnya driver ojek online karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis malam, 28 Agustus 2025. Menurut mantan dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia itu, solusi yang lebih konkret adalah menindak para pelaku yang dianggap merugikan rakyat. “Harus ada yang dipenjara,” pungkasnya. Sumber: RMOL