Parlemen Lagi Menggoreng-goreng Pengganti Gibran

Parlemen Lagi Menggoreng-goreng Pengganti Gibran

GELORA.CO -Sudah empat bulan lebih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR), membiarkan begitu saja surat permohonan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Menanggapi hal ini, mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu menilai bahwa sebenarnya parlemen Senayan tidak mempermasalahkan pemakzulan Gibran. "Yang menjadi problem siapa yang menggantikan (Gibran)," kata Said Didu dikutip dari video singkat yang diunggah akun Facebook Nusa Update, Kamis 16 oktober 2025. Menurut Said Didu, parlemen Senayan membiarkan surat permohonan pemakzulan Gibran menggantung tanpa kejelasan. "Surat ini tidak diterima tidak dibuang. Menggantung. Artinya lagi digoreng-goreng, siapa penggantinya," kata Said Didu. Melalui surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 yang dikirim pada 2 Juni 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi Wapres. Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjunjung tinggi konstitusi, etika kenegaraan, dan prinsip demokrasi yang sehat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI merasa harus mengusulkan pemakzulan putra sulung Jokowi itu. Sumber: RMOL

Saut Situmorang: Potensi Ijazah Jokowi Palsu Sangat Besar

Saut Situmorang: Potensi Ijazah Jokowi Palsu Sangat Besar

GELORA.CO -Dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), sebenarnya sudah tidak ada keraguan lagi. Demikian dikatakan mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang dikutip dari Youtube Official iNews, Kamis 16 Oktober 2025. "Bahasa formil materil tak ada keraguan (ijazah Jokowi palsu). Potensinya sangat besar. Kalau asli tunjukkin, kalau palsu akui," kata Saut. Saut juga menyesalkan minimnya dukungan dari publik terkait upaya membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi. "Saya melihat Roy Suryo, Rismon Sianipar, Michael Sinaga, Dokter Tifa, Bonatua Silalahi minim dukungan. Padahal ada 285 juta rakyat," kata Saut. Soal bantahan bahwa ijazah Jokowi palsu, menurut Saut, merupakan hal yang wajar. "Kita nggak perlu pengakuan. Biasa di KPK koruptor nggak pernah ngaku, tapi kita bisa buktikan kalau itu palsu," pungkas Saut. Sumber: RMOL