Add source Login
Kementerian PU Angkat Tangan Lanjutkan Bangun IKN, Ada Apa?

Kementerian PU Angkat Tangan Lanjutkan Bangun IKN, Ada Apa?

GELORA.CO - Mulai tahun depan, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dihentikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Badan Otoritas IKN (OIKN) akan bertanggung jawab atas pembangunan selanjutnya. Saat ini, Kementerian PU sedang berusaha menyelesaikan pekerjaan pembangunan proyek kontrak tahun jamak atau MYC. Sebelum ini, proses pembangunan sempat terhambat karena anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelesaikan proyek di IKN, yang bernilai sekitar Rp 14 triliun. Namun, saat ini anggaran sudah siap, jadi tinggal melanjutkan proses pembangunan hingga selesai. Sejak era Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo pada 2022, pembangunan IKN adalah tanggung jawab Kementerian PU. Mereka bertanggung jawab atas pembangunan berbagai infrastruktur penting, termasuk jalan raya, saluran air bersih, dan bangunan pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto beberapa kali bertemu dengan Basuki Hadimuljono selaku Kepala Badan Otorita IKN untuk membahas pembangunan infrastruktur di ibu kota negara baru, salah satunya di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Januari 2025. Pekerjaan membangun IKN perlahan mulai digeser dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Otorita IKN. Prabowo memberikan wewenang kepada Basuki untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan anggaran Rp48,8 triliun selama lima tahun ke depan. Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN (OIKN), menjelaskan arahan Prabowo untuk menyelesaikan sejumlah proyek di IKN dengan anggaran Rp 48,8 triliun dari tahun 2025 hingga 2029. Selain itu, Basuki menjelaskan bahwa ada sejumlah proyek di IKN yang dibiayai melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun, termasuk 97 menara apartemen dan 129 rumah tapak. Selain itu, ada juga 6 proyek KPBU tengah yang sedang dalam pembangunan, yaitu jalan dan tol multifungsi sepanjang 138,6 kilometer di kawasan inti pusat pemerintah (KIPP). "Jadi targetnya satu tadi, bahwa tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih," tegasnya. Sangat sedikit pekerjaan yang masih ada di Kementerian PU di IKN. Diana mengatakan bahwa untuk menyelesaikan proyek-proyek itu, ada anggaran sebesar 14 triliun. Ia tidak menyebutkan proyek apa pun yang masih dikerjakan oleh Kementerian PU di IKN; Diana hanya menyebut jalan tol sebagai salah satunya. Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya menyatakan bahwa Kementerian PU tidak akan lagi menggarap IKN. Dia menegaskan bahwa pembangunan terus berlanjut, tetapi akan ditangani oleh Otorita IKN. "Kalau kita ya tinggal sisa-sisa pekerjaan yang belum selesai aja fokusnya, tapi enggak banyaklah itu. Anggaran cukup," ujar Dody Menurut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara masih berlangsung selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menganggap IKN sebagai representasi dari pemerataan pembangunan. “IKN bukan sekadar membangun istana, tetapi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris,” kata dia saat memberikan sambutan pada acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 Pangalangok Jilah di Keramat Patih Patinggi, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu, 23 Juli 2025, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Wakil Presiden. Bulan lalu, putra sulung mantan presiden Jokowi tersebut mengaku mengunjungi IKN. Dia menyatakan bahwa pembangunannya berjalan sesuai dengan rencana. Termasuk pembangunan yurisdiksi dan wilayah legislatif yang segera dimulai. Sumber: suaramerdeka

Seskab Teddy hingga Bahlil Dianugerahi Tanda Kehormatan, Setara Institute: Prabowo Langgar Undang-undang

Seskab Teddy hingga Bahlil Dianugerahi Tanda Kehormatan, Setara Institute: Prabowo Langgar Undang-undang

GELORA.CO - Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi mengatakan pemberian tanda jasa Bintang Mahaputera kepada 122 orang oleh Presiden Prabowo harus ditolak, karena bertentangan dengan asas yang ada dalam undang-undang. Hendardi menilai, pemberian tanda jasa itu kental dengan subjektivitas Prabowo sebagai kepala pemerintahan. Menurut Hendardi, penganugerahan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pasal 2 beleid tersebut menegaskan, sejumlah asas yang melimitasi secara ketat pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, antara lain asas kemanusiaan, asas keteladanan, asas kehati-hatian, asas keobjektifan, dan keterbukaan. Sementara tokoh-tokoh yang menerima anugerah tergolong kontroversial. Memiliki jejak pelanggaran HAM masa lalu, bahkan pernah terjerat perkara korupsi. “Penganugerahan Bintang Mahaputera pada 2025 harus ditolak karena beberapa alasan yang secara substantif bertentangan dengan asas-asas dalam UU tersebut,” kata Hendardi, Kamis (28/8/2025). "Beberapa figur secara objektif terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, terutama pelanggaran HAM 1998 dan pelanggaran HAM seputar Referendum Timor Leste, seperti Wiranto," ujarnya. Selain itu, kata dia, Prabowo juga memberikan Bintang Mahaputera kepada eks narapidana korupsi, utamanya Burhanuddin Abdullah. “Publik mencatat dengan baik bahwa Burhanuddin merupakan salah satu ‘arsitek’ ekonomi Pemerintahan Prabowo. Namun statusnya sebagai eks koruptor harusnya menjadikan yang bersangkutan tidak layak menyandang Tanda Kehormatan sangat tinggi sekelas Bintang Mahaputera," ungkap Hendardi. Hendardi juga mempertanyakan, mengapa Prabowo memberi bintang kehormatan kepada para pembantunya yang belum menunjukkan kinerja optimal, seperti Teddy Indra Wijaya dan Bahlil Lahadalia. “Apa jasa para menteri yang baru menjabat dengan penunjukan politik presiden itu?” jelasnya. Hendardi menilai, integritas para menteri yang mendapatkan anugerah Bintang Mahaputera tersebut, juga tidak terbukti teruji. Bahkan beberapa nama menteri penerima Bintang Mahaputera itu, disebut-sebut dalam kasus korupsi. "Penolakan publik yang luas mulai dari akademisi dan intelektual sampai para aktivis masyarakat sipil, juga mempertanyakan integritas dan jasa besar para penerima Bintang Mahaputera itu, menunjukkan proses profiling calon penerima Bintang Mahaputera tidak terbuka dan tidak melibatkan publik,” imbuhnya. Selain itu, proses penganugerahan Bintang Mahaputera yang serampangan menurunkan kredibilitas, dan nilai dari penghargaan negara. "Ini akan menjadi preseden bagi Presiden Prabowo dan pemerintahan dalam jangka Panjang," bebernya. Menurutnya, Presiden dipastikan tidak akan menganulir pemberian Bintang Mahaputera tersebut, publik mesti mengingatkan Presiden bahwa tindakan negara, termasuk dalam bentuk pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus tunduk pada hukum negara. “Mengabaikan hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pelanggaran serius atas sumpah Presiden sendiri yang diucapkan dalam pelantikan,” tandasnya. Sebagai informai, Presiden Prabowo menganugerahkan tanda jasa kehormatan kepada 141 nama di Istana Negara, Jakarta pada Senin (25/8/2025). Mereka berasal dari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, mantan tentara hingga peneliti. Tanda jasa yang diberikan berbeda-beda, yaitu Tanda Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Sakti. “Semoga jasa-jasa saudara-saudara terus menjadi warisan bagi generasi penerus,” kata Prabowo. Adapun Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera diberikan kepada 122 penerima berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/TK/Tahun 2025. Sebagian besar jajaran menteri Kabinet Merah Putih, dan orang dekat Prabowo sebagai penerimanya. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar; Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; Menteri Sosial Saifullah Yusuf; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; eks terpidana korupsi Burhanuddin Abdullah, dan adik Prabowo, Hashim Sujono Djojohadikusumo. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Luar Negeri Sugiono; Menteri Pendidikan Dasa dan Menengah Abdul Mu’ti; Menteri Kebudayaa Fadli Zon, Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sumber: monitor