Add source Login
Rusuh yang Didesain: Sampai Kapan Geng Solo Dibiarkan Mengacau Negeri?

Rusuh yang Didesain: Sampai Kapan Geng Solo Dibiarkan Mengacau Negeri?

Oleh : Edy Mulyadi (Wartawan Senior) Jakarta, 29 Agustus 2025, Ledakan aksi protes 25 dan 28 Agustus lalu menandai babak baru ketegangan politik. Tuntutan agar Presiden Prabowo mundur terdengar keras di jalanan. Publik diguncang oleh video dramatis seorang pengemudi ojek online dilindas mobil barakuda Brimob. Affan Kurniawan, tulang punggung keluarga itu, tewas. Simpati ke rakyat membuncah. Teriakan “Turunkan Prabowo” pun makin lantang. Banyak pihak awalnya menduga, bahkan meyakini, Jokowi dan lingkarannya ada di balik skenario ini. Sejumlah indikasi sudah lama tercium. Kader PSI berkali-kali melontarkan narasi menuntut Prabowo turun. Laskar cinta Jokowi pun ikut menyuarakan nada sama. Mereka menyebut Prabowo gagal menjaga keamanan negara dan sebaiknya mundur. Seolah semua kepingan puzzle ini tersusun rapi. Di titik inilah publik mulai melihat pola. Kerusuhan bukanlah kejutan. Rusuh adalah outcome yang memang ditunggu oleh Geng Solo. Aksi massa dibiarkan liar, aparat digiring bertindak represif, lalu korban berjatuhan. Hasilnya? Legitimasi Prabowo tergerus. Narasi kegagalan kepemimpinan dibangun sistematis. Rezim lama yang enggan melepaskan cengkraman kekuasaan sedang memainkan skenario busuk. Di tengah duka dan marah itu, Laskar cinta Jokowi muncul. Mereka menuntut Prabowo mundur. Alasannya, dia gagal menjaga keselamatan rakyat. Sekilas tampak heroik. Tapi publik yang kritis pasti bertanya: kenapa tuntutan serupa tak pernah keluar saat tragedi jauh lebih dahsyat menimpa rakyat di era Jokowi? Masih ingat tragedi Kanjuruhan, 1 Oktober 2022? Lebih dari 130 nyawa melayang, mayoritas anak muda. Gas air mata yang secara brutal ditembakkan polisi ke tribun dan pintu stadion dikunci jadi penyebab. Apakah waktu itu ada seruan lantang agar Jokowi mundur? Tidak ada. Justru narasi “jangan politisasi tragedi Kanjuruhan” yang digaungkan. Belum lagi konflik agraria yang tak henti diproduksi. Dari Rempang, PIK 2, Morowali, Konawe, sampai Wadas. Rakyat dipukul, diusir, ditahan. Bahkan ada yang meregang nyawa demi mempertahankan sepetak tanah leluhurnya. Semua itu terjadi di masa Jokowi. Apakah Laskar cinta Jokowi atau gerombolan sejenis lain penyembahnya berteriak menyalahkan presiden? Apakah mereka menuntut Jokowi mundur? Lagi-lagi, tidak. Inilah standar ganda Geng Solo. Kini kian terpampang jelas. Korban yang jumlahnya beratus kali lipat di masa Jokowi dianggap tak mengapa. Mungkin cuma dihitung sebagai angka statistik. Sebaliknya korban di masa Prabowo dijadikan senjata politik. Padahal akar persoalannya sama: kultur aparat yang brutal, negara yang tunduk pada oligarki, serta kebijakan pembangunan yang menyingkirkan rakyat kecil. Bedanya, kini tragedi dijadikan pintu masuk untuk melemahkan Prabowo. Gorengan Politik Tidak bisa dipungkiri, kerusuhan di penghujung Agustus ini memang memberi keuntungan politik bagi Geng Solo. Dengan adanya korban, narasi “Prabowo gagal” lebih mudah digoreng. Aksi yang panas memberi ruang bagi pihak yang sejak awal ingin delegitimasi. Maka wajar bila publik menduga ada skenario, bahkan pesanan, di balik eskalasi ini. Inilah cara klasik Jokowi. Menciptakan masalah, lalu menuding penggantinya tak becus mengelola negara. Padahal semua bom waktu itu justru warisan yang ditinggalkan olehnya. Utang menumpuk. Proyek triliunan mangkrak. Harga pangan dan aneka kebutuhan pokok tak terkendali. Hukum kacau, tajam ke bawah tumpul ke atas. Oligarki makin rakus dengan karpet merah yang digelar penguasa. Kini ketika rakyat menjerit digempur berbagai kesulitan hidup. Jokowi dan gengnya dengan licik mengalihkan sorotan: Prabowo dianggap gagal. Prabowo dituding tak mampu. Prabowo diseret agar jatuh. Dalam delapan bulan kekuasaannya, Prabowo memang bisa dianggap salah. Publik yang tak sabar atas kelakuan Jokowi, merasa Presiden terlampau lamban. Harusnya dalam 100 hari pertama Prabowo sudah menyapu bersih anggota Geng Solo. Kapolri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, LBP masuk daftar paling atas. Selanjutnya secara bertahap menteri eks inventaris Jokowi dibabat habis. Tapi, harapan itu sepertinya kian jauh dari kenyataan. Bisik-bisik bahwa Prabowo disandera makin lama makin nyaring saja. Karena itukah dia jadi seperti kucing yang tak bisa mengaum? Liciknya Geng Solo Disisi lain, kita juga harus jujur mengakui ada sejumlah gebrakan. Upah buruh naik 6,5%. Utang petani dan nelayan dihapuskan. Kebun-kebun sawit milik oligarki yang diperoleh dengan tidak sah diambil alih. Sebentar lagi konon giliran tambang yang ditertibkan. Ada makan bergizi gratis (MBG) yang niatnya mulia tapi babak-belur di tataran eksekusi. Dengan potret semacam itu, rasanya tidak fair juga kalau menumpukan semua kesalahan pada pundak Prabowo. Tapi di situlah kelicikan Jokowi bekerja. Buat negara gaduh dan rakyat resah. Lalu sorong narasi bahwa Prabowo gagal. Prabowo harus diturunkan. Penggantinya? Siapa lagi kalau bukan Gibran? Strategi ini berbahaya. Pertama, Jokowi merusak kepercayaan publik pada negara. Kedua, dia membuka ruang instabilitas sosial yang bisa meluas. Ketiga, finalis koruptor dunia versi OCCRP itu sengaja menjerumuskan bangsa ke jurang konflik hanya demi kepentingan diri dan keluarganya. Semua ini menunjukkan betapa berbahayanya ambisi mempertahankan bayang-bayang kekuasaan. Prabowo harus sigap. Ia tak boleh terperangkap jebakan Jokowi. Dia mesti membalikkan keadaan dengan dua langkah kunci. Pertama, tampil tegas memutus jarak dari lingkaran lama. Jokowi dan Geng Solo-nya harus diperlakukan sebagai bagian dari masalah. Bukan partner. Kedua, dia harus segera mengayomi rakyat. Turunkan tensi dengan tegakkan keadilan. Terbitkan berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kendalikan aparat agar tak terus-terusan bertindak brutal. Perlakukan suara-suara kritis sebagai mitra. Bukan musuh. Rakyat Harus Awas dan Cerdas Bagi rakyat, kesadaran ini penting. Jangan terprovokasi skenario licik rezim lama. Aksi protes tetap harus dijaga damainya. Fokus pada menekan kebijakan. Bukan terjebak chaos yang justru menguntungkan Geng Solo. Yang perlu rakyat pahami, kerusuhan adalah bahan bakar utama Geng Solo untuk mendelegitimasi Prabowo. Al-Qur’an sudah mengingatkan: وَلَا تَرْكَنُوْۤا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّا رُ ۙ وَمَا لَـكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.” (QS. Hud 11: Ayat 113) Ayat ini pas untuk konteks hari ini. Jangan bersandar pada orang-orang zalim yang sudah terbukti menipu rakyat. Jokowi dan geng Solo harus ditinggalkan. Jika tidak, bangsa ini akan terus jadi korban skenario licik mereka. Kini, bola panas ada di tangan Prabowo. Apakah dia berani menalak tiga lingkaran jahat itu, atau justru membiarkan diri dalam penyandraan? ***

Publik Bergolak, Prabowo Tampak Sebatang Kara

Publik Bergolak, Prabowo Tampak Sebatang Kara

Oleh: Adhie M. Massardi* KEMARIN kita menyaksikan dengan takjub betapa Presiden Prabowo Subianto pontang-panting hingga harus menyambangi rumah duka almarhum Affan Kurniawan untuk meredam gejolak masyarakat yang mulai tidak sabar nunggu kapan perekonomian nasional bergerak dalam kehidupan nyata, dan bukan hanya di atas kertas statistik milik pemerintah. Penderitaan rakyat akibat 10 tahun salah kelola pemerintahan oleh rezim Joko Widodo mulai terasa dan bereaksi di akar rumput. Pergolakan publik muncul dipicu oleh tingkah-polah para pembesar negara, baik di eksekutif (Istana) maupun legislatif (Senayan). Di tengah penderitaan rakyat yang kian menjepit, mereka berjoget ria mamerkan segala bentuk kemewahan dan pendapatan tambahan yang luar biasa besarnya. Jabatan komisaris di BUMN dan gelar kenegaraan diobral di antara mereka. Rakyat di banyak kota dan daerah merespon semua tindak menyebalkan para pembesar negara itu dengan mamerkan kuatan, menggalang kedaulatan, beberapa daerah dibumbui dengan kemarahan. Bakar ban dan mobilnya sekalian. Tetap why hanya dan langsung Presiden Prabowo sendiri yang turun meredam gejolak yang tampaknya akan bersambung pada pekan-pekan ke depan? Kita sudah lama tahu, dan mudah-mudahan sekarang Prabowo juga tahu, bahwa negeri ini krisis lapisan elite penguasa yang negarawan, yang integritas dan kapasistasnya dihormati masyarakat. Prabowo sebagai Presiden memang dikelilingi puluhan bahkan ratusan jajaran kabinet, dengan wamen dan staf khusus di mana-mana. Tapi mereka hanya badut-badut sirkus yang hanya pandai jumpalitan dan berjoget. Bukan negarawan yang tindakan dan kata-katanya didengar rakyat. Maka ketika rakyat bergolak, tidak ada yang secara mental dan moral berani tampil depan publik lalu menjelaskan kegelisahan masyarakat, mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan dan di negeri ini. Bayangkan apa reaksi publik yang resah dan nafsu bikin rusuh jika yang muncul di hadapan mereka itu Kapolri yang anakbuahnya brutal, Panglima TNI yang semena-mena mindahkan perwira hanya karena dia putra Pak Try, atau Jaksa Agung yang dianggap ngamankan Silfester Matutina, pendukung militan Joko Widodo yang harsnya masuk penjara malah masuk (komisaris) BUMN? Dahulu ada Wapres yang bisa ngatasi hal semacam ini. Misalnya Jusuf Kalla atau tokoh NU Ma’ruf Amin. Sekarang apa jadinya jika yang menghadapi masyarakat yang marah itu Wapres Gibran Widodoputra? Benar, sebagai Kepala Negara Prabowo memang tampak sebatang kara. Sedangkan pimpinan lembaga negara lain seperti pimpinan DPR, MPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, bahkan Mahkamah Agung, tidak sanggup secara moral dan mental mendukung Prabowo sebagai Kepala Negara saat berhadapan dengan rakyat menuntut hak-haknya sebagaimana dijanjikan Konstitusi UUD 1945. Kronologi Gejolak Publik Seorang pengemudi Ojol menemui ajal secara sadis dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Affan Kurniawan, 21 tahun, pengemudi ojek online itu, merupakan potret buram ketidakprofesionalan Polri dalam menghadapi unjukrasa. Pertanyaannya, kenapa driver Ojol yang dilindas? Skenario siapa? Langit? Sebab Ojol adalah organisasi yang diikat oleh rasa senasib-sependeritaan, digerakan oleh emosi akibat ketidakadilan ekonomi dan sosial. Karena itu solidaritas sesama driver Ojol luar biasa kuatnya. Banyak kejadian yang menjelaskan soal ini. Saya tidak terlalu yakin akan nyulut gerakan masif jika yang dilindas secara buas oleh rantis Brimob itu mahasiswa, bahkan jika menewaskan belasan orang. Memang selama 10 tahun di bawah rezim Joko Widodo polisi diarahkan menjadi tentakel kekuasaan. Setiap yang berbeda dengan rezim (Jokowi) dipandang sebagai musuh negara. Instrumen hukum (KUHPidana) diada-adakan untuk menjerat dan menjarakan orang-orang yang dituduh berseberangan. Meskipun tidak semasif Kepolisian RI, kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebenarnya juga terasa seperti ormas Jokowi Mania (Joman) yang menganggap Joko Widodo adalah “simbol negara” yang layak dijaga kesakralannya. Maka kejahatan jenis apa pun, jika itu terkait dengan “jaringan Solo” mereka tutup mata tutup kuping. Prabowo Subianto, yang dibuatkan jalan tol menuju Istana Kekuasaan oleh Joko Widodo asal nuntun anaknya sebagai wakil, dan kini benar-benar jadi Presiden RI, mewarisi aparatus hukum negara yang compang-camping dengan aroma tetap “Jokowi Mania”. Persoalannya ketika Joko Widodo lengser, secara tak terduga bangkit kesadaran sosial di masyarakat yang membuat rakyat siuman dan merasa selama 10 tahun ini ternyata ditipu habis-habisan rezim Widodo. APBN berantakan sehingga harus dilakukan desentralisai fiskal. Kepala daerah terpaksa menaikkan pajak (PBB) yang nyekik rakyat. “Mereka yang bikin rusak kenapa kami yang harus nanggung risikonya?” Begitu kata masyarakat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang memelopori bangkitnya kekuatan rakyat (people power). Keamburadulan yang ditinggalkan Joko Widodo nyaris terjadi di semua sektor pemerintahan. Paling mencolok adalah korupsi, karena dunia internasional (OCCRP) memosisikan Joko Widodo di deretan pemimpin paling korup di muka bumi (2024). Pada saat hampir bersamaan Bank Dunia mengabarkan pasca Joko widodo Indonesia menjadi Negara Berpenduduk Miskin Terbanyak di dunia: 193,8 juta jiwa dari total 285,1 juta. Prabowo Gagal Ubah Persepsi Menarik dicatat adalah kemauan keras Prabowo untuk ngubah persepsi dirinya yang berbeda dengan Joko Widodo, pendahulunya. Pidato pelantikan yang heroik pada 20 Oktober 2024 di Gedung Parlemen menjelaskan tekadnya yang kuat untuk berbeda. Sebenarnya beberapa langkah kebijakan yang dilakukannya membuktikan bahwa Prabowo bukan sekedar “omon-omon”. Misalnya, kehendak menyatukan segenap bangsa dipraktekan dengan memberikan amnesti dan abolisi, yang sehingga lawan-lawan politik Joko Widodo bebas dari penjara. Kenapa upaya Prabowo ngubah persepsi dan paradigma pemerintahannya ini gagal? Karena Prabowo “keukeuh” makai “the Widodo’s Men” dalam jajaran kabinetnya. Ini memang paradoks itu. Di satu sisi Prabowo jungkir balik menjelaskan dan memamerkan perbedaannya dengan Joko Widodo. Tapi di sisi lain “the Widodo’s Men” berperilaku dan bertingkah, juga pernyataan dan kebijakannya, tetap mencerminkan gaya Joko Widodo, berbohong dan menistakan akal sehat. Contoh Bahlil dengan skandal gas 3 kg-nya. Pujian Prabowo dalam beberapa kesempatan kepada jajaran kabinetnya, yang mayoritas “the Widodo’s Men” meruncingkan paradoks itu. Namun demikian, “the Widodo’s Men” di kabinet sampai sejauh ini hanya nimbulkan cemo’ohan, lelucon, dan gerundelan masyarakat. Sel-sel Jokowi Mania Tapi berbeda ketika hal yang sama terjadi di jajaran apartus hukum negara. Reaksi masyarakat adalah ketidakpuasan dan keadilan yang dipermainkan. Ada kemarahan di dalamnya. Publik jadi melihat ada “komisariat Jokowi Mania” di Kejaksaan yang secara nyata dan terbuka memaksakan diri untuk menjarakan Tom Lembong, tapi melindungi Silfester Matutina dari keharusan masuk bui. Publik juga melihat ada “komisariat Jokowi Mania” di Kepolisian RI karena secara nyata dan terbuka polisi lebih milih ngancam penjara Roy Suryo Cs yang melaporkan dugaan Joko Widodo malsukan ijazah ketimbang nyelidiki kemungkinan Widodo menggunakan ijazah palsu sebagai syarat pencalonan jadi pejabat publik (wlikota dan gubernur). Publik diam-diam juga merasakan adanya “komisariat Jokowi Mania” di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebab secara nyata dan terbuka lembaga anti-rasuah ini milih mengarsipkan laporan Ubedilah Badrun tentang korupsi, pencucian uang dan gratifikasi yag melibatkan anak-anak Joko Widodo (Gibran dan Kaesang) beberapa tahun lalu. KPK juga tidak mau melanjutkan pemeriksaan kepada Bobby Nasution, menantu Joko Widodo yang jadi Gubernur Sumut, padahal dalam skandal OTT di Medan itu KPK mencokok komplotan orang-orang kepercayaan Bobby. Lalu skandal kuota haji yang pernah geger dipansuskan DPR, oleh KPK tampaknya hanya akan dijadikan sebagai kasus penyimpangan administrasi atau sekedar gratifikasi yang melibatkan (bekas) Menteri Agama Yaqut Chiolil Qoumas sebagai otoritas penyelenggara haji dan pihak swasta biro jasa haji dan umrah. Padahal semua orang tahu “kuota haji tambahan” dari pemerintah Arab Saudi itu melibatkan Presiden Joko Widodo dan pembicaraan detil pelaksanannya pasti dirapatkan di Istana. Immanuel Ebenezer alias Noel, pemimpin tertinggi Joman (Jokowi Mania)  memang sudah ditangkap. Tapi sel-selnya masih hidup dan bergerak merusak sistem kehidupan ketatanegaraan dan tata hukum di republik ini. Semoga dengan bergolaknya masyarakat yang kian merasa kehilangan rasa keadilan di negeri ini lekas menyadarkan Presiden Prabowo Subianto, bahwa negeri ini harus dibersihkan dari virus kebohongan dan ketidakadilan yang disemai Jokowi Mania. *Penulis adalah Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).