
Peduli Disabilitas, Peradi SAI Bersama Lions Club Gelar White Cane Safety Day 2025
Komite Tanggung Jawab Sosial (CSR) Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI) bersama Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307 B1 menggelar White Cane Safety Day 2025.
Komite Tanggung Jawab Sosial (CSR) Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI) bersama Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307 B1 menggelar White Cane Safety Day 2025.
GELORA.CO - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali bikin publik tercengang. Dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyoroti dugaan markup besar-besaran dalam proyek kereta cepat Whoosh. Menurut Mahfud, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya 17–18 juta dolar AS. “Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?” ujar Mahfud dalam video berdurasi lebih dari 20 menit itu. Mahfud menjelaskan, proyek kereta cepat awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1%. Namun, pemerintah kala itu justru membatalkan kerja sama dengan Jepang dan berpaling ke China dengan bunga 2% yang kemudian membengkak jadi 3,4%. Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, bahkan disebut menolak proyek ini karena dianggap tidak layak secara ekonomi. “Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip cerita dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo. Yang lebih mengejutkan, kata Mahfud, beban utang proyek ini terus menumpuk. Setiap tahun, bunga utang kereta cepat mencapai Rp2 triliun, sementara pendapatan tiket maksimal hanya Rp1,5 triliun. “Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegasnya. Ia pun mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak agar proyek kereta cepat Whoosh dibiayai oleh APBN. Risiko Gagal Bayar dan Ancaman Kedaulatan Wilayah Mahfud juga memperingatkan bahaya jika Indonesia gagal bayar utang proyek tersebut. Ia mencontohkan kasus Sri Lanka, yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis setelah gagal melunasi utang kepada China. “Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita,” kata Mahfud. Mahfud mendesak agar kasus dugaan markup ini diselidiki secara hukum, karena selisih biaya yang mencapai tiga kali lipat bisa masuk ranah pidana korupsi. “Kalau betul ada markup, itu pidana. Harus diselidiki ke mana uangnya mengalir,” tegasnya. “Jangan biarkan bangsa ini terbiasa membiarkan yang bersalah lalu dimaafkan begitu saja.” Di bagian lain, Mahfud juga menyinggung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mulai menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi besar, termasuk kasus timah di Bangka Belitung dan pembatalan status PSN proyek PIK 2. “Prabowo mulai merangkak memberantas korupsi. Dari kasus Riza Chalid sampai timah, ini langkah yang bagus,” ujarnya. Sumber: disway
Kebijakan penutupan sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor, menuai kritik dari berbagai pihak.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, elemen buruh dan Polri bersinergisitas dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Bagi keluarga dengan kekayaan jumbo, harta mereka lebih dari sekadar kemewahan, melainkan warisan yang membutuhkan pengelolaan cermat. Family Office telah muncul untuk menjawab kebutuhan ini.
Kasus Kepsek Tampar Siswa yang Merokok Damai, Sepakat Saling Memaafkan #focus #kepseksmanlebak #news #text
Menkeu Purbaya menegaskan pembayaran utang proyek kereta cepat Whoosh jangan bebani uang negara, minta dibayar Danantara. #bisnisupdate #upadate #bisnis #text
jabar.jpnn.com , KOTA BANDUNG - Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya tugas anggota MPR RI dalam menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan, Anggota DPR RI Atalia Praratya menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk: “Pondasi Tangguh dalam Menyikapi Politik Identitas dan Polarisasi Sosial.”
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat kecil.Oleh sebab itu keberadaan BMT harus mendapat dukungan yang maksimal dari pemerintah agar perannya dalam membangkitkan ekonomi umat semakin luas.Menurut Ferry, ekonomi syariah bukan sekadar sistem keuangan, melainkan jalan hidup yang menegakkan keadilan, kebersamaan, dan keberkahan di tengah masyarakat. BMT me.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/bisnis/read/2025/10/15/683314/menkop-ferry-dorong-bmt-jadi-penggerak-utama-ekonomi-umat
Kementerian ESDM telah menangguhkan 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena belum membayar jaminan reklamasi pascatambang.
atlet-atlet Garbha Presisi Polri tampil gemilang, terutama di cabang taekwondo, dengan torehan 5 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu.
bali.jpnn.com , LABUAN BAJO - Vasanta Group menghadirkan Mawatu, proyek pengembangan pilihan yang merepresentasikan pusat kota terintegrasi sekaligus destinasi gaya hidup di Labuan Bajo .
Maraknya belanja online diduga jadi pemicu anjloknya pembeli ke pasar tradisional
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang tengah menyiapkan konsep aglomerasi untuk proyek Waste To Energy (WTE) di Sarimukti,...
JPNN.com , JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menilai DPR seperti tidak insaf dengan mengutak-atik anggaran setelah peristiwa akhir Agustus 2025.
Akibat baterai BTS yang hilang, sinyal di wilayah itu pun mati dan warga sekitar sulit mengakses internet.