Add source Login
Pemerintah menyoroti rencana pembatasan terhadap dampak negatif permainan daring atau game online. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pembatasan perlu dipertimbangkan bukan hanya karena jenis-jenis senjata mudah dipelajari, tetapi lebih jauh karena secara psikologis anak dapat

Pemerintah menyoroti rencana pembatasan terhadap dampak negatif permainan daring atau game online. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pembatasan perlu dipertimbangkan bukan hanya karena jenis-jenis senjata mudah dipelajari, tetapi lebih jauh karena secara psikologis anak dapat

Pemerintah menyoroti rencana pembatasan terhadap dampak negatif permainan daring atau game online. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pembatasan perlu dipertimbangkan bukan hanya karena jenis-jenis senjata mudah dipelajari, tetapi lebih jauh karena secara psikologis anak dapat

Redenominasi Dinilai Bisa Buat Rupiah Semakin Bersaing dengan Mata Uang Global

Redenominasi Dinilai Bisa Buat Rupiah Semakin Bersaing dengan Mata Uang Global

GELORA.CO - Pemerintah kembali berencana melakukan redenominasi rupiah meski Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait kebijakan tersebut. Redenominasi dinilai dapat membuat rupiah lebih kompetitif dibanding mata uang global lainnya. Menurut Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan, redenominasi akan membuat rupiah tidak lagi memiliki nominal besar, melainkan satuan yang lebih kecil. Dengan begitu, transaksi keuangan menjadi lebih sederhana dan potensi kesalahan perhitungan dapat ditekan. “Misalnya USD 1 yang sebelumnya setara Rp 16.000 menjadi Rp 16. Selain itu, redenominasi juga mempermudah transaksi dan meminimalkan kesalahan hitung,” ujar Trioksa kepada kumparan, Minggu (9/11). Namun, ia mengingatkan potensi munculnya spekulasi harga sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Bila tidak diantisipasi, hal itu dapat memicu hiperinflasi. Karena itu, menurutnya, redenominasi sebaiknya dilakukan saat inflasi rendah dan ekonomi tumbuh stabil. “Redenominasi cocok dilakukan dalam kondisi inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi bagus. Kepercayaan terhadap rupiah sangat bergantung pada stabilitas ekonomi dan politik,” kata Trioksa. Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai redenominasi juga berpotensi menimbulkan efek psikologis terhadap daya beli masyarakat, meskipun bersifat sementara. “Beberapa studi behavioral economics menunjukkan masyarakat merasa harga jadi lebih murah, sehingga cenderung belanja lebih banyak. Dampaknya terhadap kenaikan harga biasanya kecil dan temporer,” jelasnya. Wijayanto menambahkan, pemerintah perlu berhati-hati dalam menyiapkan kebijakan ini karena biayanya tidak sedikit. “Ada biaya yang harus dikeluarkan, terutama untuk pencetakan uang baru sekitar Rp 4–5 triliun dan literasi publik,” ujarnya. Perlu Koordinasi dengan BI dan Kemenkeu Sejalan dengan itu, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh serta koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) agar redenominasi dapat berjalan efektif. “Redenominasi punya banyak manfaat—menyederhanakan transaksi dan pembukuan, meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, dan memperkuat citra stabilitas ekonomi jika dikomunikasikan dengan baik,” ujar Yusuf. Ia menilai, RUU Redenominasi perlu secara tegas mengatur mekanisme konversi nilai hukum dan kontrak agar tidak menimbulkan celah hukum. Selain itu, BI harus memimpin pelaksanaan teknis serta melakukan uji coba terbatas sebelum penerapan penuh. “Komunikasi publik harus efektif agar masyarakat memahami bahwa redenominasi tidak mengubah nilai riil uang. Dan yang paling penting, kebijakan ini dilakukan saat ekonomi stabil dan inflasi terkendali,” katanya. Belajar dari Negara Lain Menurut riset IPB dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (2017), sejak 1923 terdapat 55 negara yang telah melakukan redenominasi. Beberapa di antaranya, Argentina, Rumania, Turki, Polandia, dan Brasil, terbukti berhasil melakukannya karena dilakukan pada saat inflasi rendah dan ekonomi stabil. “Sebaliknya, jika tingkat inflasi tinggi dan ekonomi tidak stabil, maka redenominasi berisiko gagal,” tulis riset tersebut. Sebelumnya, rencana redenominasi tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan 2025–2029, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) sebagai salah satu program prioritas nasional bidang fiskal. RUU ini termasuk dalam kategori carry-over bill dan ditargetkan rampung pada 2027.

Sutan Mangara Sindir KPK Soal Gubernur Riau: Operasi Tangkap Tangan atau Tangkap Narasi?

Sutan Mangara Sindir KPK Soal Gubernur Riau: Operasi Tangkap Tangan atau Tangkap Narasi?

GELORA.CO - Pegiat media sosial Sutan Mangara Harahap menyoroti penangkapan Gubernur Riau, Abdul Wahid, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui akun twitter atau X pribadinya, @sutanmangara pada Minggu (9/11/2025), ia mempertanyakan mekanisme operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. “Menilik kasus OTT KPK di Riau, kirain OTT itu artinya uang di situ, transaksi di situ, tersangka pun di situ," tulis Sutan Mangara. "Eh ternyata, di kasus ini uangnya di tempat lain, orangnya di tempat lain, beritanya bahkan muncul lebih dulu dari hasil pemeriksaan," bebernya. Terkait hal tersebut, dirinya mempertanyakan OTT yang dilakukan oleh KPK. "Kalau begitu, apa masih bisa disebut Operasi Tangkap Tangan? Atau jangan-jangan ini cuma Operasi Tangkap Narasi?," tanyanya. Pernyataan itu muncul setelah KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam keterangan resminya, KPK menyebut Abdul Wahid diduga menerima “jatah preman” sebesar 2,5 persen dari proyek jalan dan jembatan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, sejak Mei 2025 anak buah Abdul Wahid telah melakukan pertemuan di sebuah kafe di Pekanbaru untuk membicarakan pemberian fee 2,5 persen tersebut. Besaran itu disebut-sebut menyerupai persentase zakat dalam ajaran Islam. “Fee tersebut termasuk penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan kepada UPT jalan dan jembatan wilayah 1 sampai 6 di Dinas PUPRPKPP, yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar,” kata Tanak dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). KPK juga mengungkap, pihak Abdul Wahid sempat mengancam akan memutasi pejabat dinas jika tidak memenuhi permintaan fee. Bahkan, anak buahnya disebut meminta tambahan lima persen dari dana senilai Rp106 miliar di Dinas PUPRPKPP. Unggahan Sutan Mangara itu kemudian ramai dibahas warganet. Banyak yang menilai kritiknya mencerminkan keresahan publik atas transparansi dan konsistensi prosedur OTT KPK dalam menangani kasus korupsi di daerah. @NasionalAgent: Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan saat ini OTT Akan berubah menjadi Operasi Tangkap Pesanan (OTP) @bulchar78611: Ini kasusnya mirip yang terjadi pada Luthfi Hasan Ishak, mantan Presiden PKS. Gak ada uang di TKP, gak ada berkas2 bukti korupsi. Kasusnya baru muncul setelah pemeriksaan. Tapi dapat vonis 18 tahun penjara. @frenky_id: Ini kayaknya bukan ott, lebih ke pengembangan kasus. Saya pikir ott selama ini juga begitu ditangkap sedang transaksi @bumihijauserut: Pertanyaan tajam! Jika unsur “tangan di tempat kejadian” hilang, maka secara hukum, definisi OTT patut dipertanyakan. KPK harus menjaga integritas prosedural agar penegakan hukum tak berubah jadi panggung opini publik. Transparansi = kunci kepercayaan publik. @wanaf439960: Itulah @KPK_RI zaman now. Tangkap dulu meskipun baru "katanya". @AmirLoebis: Itu gaya kpk, komisi pelindung korupsi, komite pelegal korupsi. @drenalin35: Trus banyak "katanya-katanya" @Gusdian210: @KPK_RI mainkan drama komedi..? UAS Bela Gubernur Riau Tokoh agama Ustad Abdul Somad tetap mendukung Gubernur Riau Abdul Wahid meski kini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi. Abdul Somad menuliskan dukungannya kepada Abdul Wahid di instagramnya pada Selasa (4/11/2025) setelah kabar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap orang nomor satu Riau itu beredar. Abdul Somad mengakui bahwa dirinya membantu Abdul Wahid dalam kampanye di Pilkada Riau 2024. Dukungan itu diberikan Abdul Somad lantaran melihat latar belakang Abdul Wahid yang cukup penuh perjuangan. Di mana kata Abdul Somad, Abdul Wahid merupakan seorang anak yatim dari Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. “Anak yatim. Di Simbar. Kampung di Indragiri Hilir. Dikirim ibunya mondok ke Canduang,” tulis tokoh agama yang kerap disapa UAS itu. Hingga akhirnya kata UAS, Abdul Wahid bisa kuliah di Fakultas Tarbiyah, Uin Suska Riau dari biaya yang didapat saat menjadi kuli bangunan. Selama berjuang di usia muda, Abdul Wahid kerap numpang hidup di Kantor PKB. Hingga kemudian bisa duduk di kursi DPRD Provinsi Riau. UAS mengaku sudah berjuang dengan Abdul Wahid sejak tahun 2019 dan keliling Indragiri Hilir. Saat itu Abdul Wahid menjadi anggota DPR RI. Hingga 2024, kepada UAS, Abdul Wahid mengaku ingin bertarung di Riau 1 untuk menjadi Gubernur Riau. Saat itu, Abdul Wahid mengaku ingin membangun Riau lantaran provinsi tersebut masih banyak orang susah. UAS pun mengajukan 16 syarat kepada Abdul Wahid apabila mau didukungnya di Pemilu 2024. Yakni beberapa di antaranya membuat Islamic Centre, beasiswa untuk anak berprestasi, pemberian insentif guru mengaji, pemberian insentif penyelenggara jenazah, dan seterusnya. Hingga akhirnya Abdul Wahid menjadi Gubernur Riau pada Februari 2025. Melihat kawannya menjadi tersangka korupsi, UAS menganggap hal itu seperti angin kencang dan ombak besar. “Laut politik dengan angin kencang, karang tajam, dipukul ombak dihempas gelombang. Sebagai sahabat, saya support dan mendoakan,” tulis UAS. UAS pun Mengutip hadis riwayat At-Tirmidzi yang menyiratkan seseorang tengah dizalimi. “Semua orang berkumpul untuk memudaratkan, tidak akan mampu, kecuali memang sudah takdir Allah. Pena takdir sudah terangkat, kertas takdir sudah kering (HR. At-Tirmidzi),” jelasnya. UAS pun mengaku akan terus mendukung kawannya itu meski kini sudah berompi oranye. “Sebagai sahabat, saya support dan mendoakan,” kata UAS. Minta Jatah Preman Abdul Wahid jadi tersangka korupsi karena ketahuan meminta jatah preman melalui anak buahnya di Dinas PUPRPKPP. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta pada Rabu (5/11/2025). Sedari Mei 2025 kata Tanak, anak buah Abdul Wahid melakukan pertemuan di sebuah kafe di Kota Pekanbaru. Pertemuan tersebut membahas jatah 2,5 persen layaknya besaran zakat di agama Islam untuk diberikan kepada Abdul Wahid. Diketahui dalam agama Islam, besaran zakat umumnya adalah 2,5 persen. Ini berlaku untuk zakat penghasilan dan zakat mal lainnya seperti emas, tabungan, dan perak, asalkan jumlahnya telah mencapai nisab (batas minimal wajib zakat) dan telah dimiliki selama satu tahun (untuk zakat mal). Tanak mengatakan, jatah preman 2,5 persen itu diambil dari sejumlah proyek jalan dan jembatan di Riau. “Fee tersebut termasuk penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan kepada UPT jalan dan jembatan wilayah 1 sampai 6 di Dinas PUPRPKPP yang semula Rp71,6 miliar menjadi R177,4 miliar jadi terjadi kenaikan Rp106 miliar,” jelas Tanak seperti dimuat Youtube KPK. Bahkan apabila jatah tersebut tidak dipenuhi, pihak Abdul Wahid mengancam akan mutasi sejumlah pejabat di dinas terkait. Anak buah Abdul Wahid bahkan meminta fee lima persen atau senilai Rp7 miliar dari dana Dinas PUPRPKPP senilai Rp106 miliar. Profil Gubernur Riau Abdul Wahid Abdul Wahid adalah Gubernur Riau 2025-2030 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus mantan anggota DPR RI 2019-2024. Abdul Wahid berasal dari Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Abdul Wahid adalah Gubernur Riau periode 2025–2030 bersama wakilnya SF Hariyanto. Ayah Wahid meninggal dunia ketika Wahid berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia turut membantu mengelola kebun kelapa milik keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup. Abdul  Wahid menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashhabul Yamin, Agam, hingga lulus pada tahun 2000. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam, dan meraih gelar Sarjana (S-1) pada 2004. Ia kemudian mengambil kuliah S-2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada 2021. Sebelum di eksekutif, Wahid sebelumnya berkarier sebagai anggota legislatif. Wahid menjadi anggota DPRD Riau yakni 2009–2019. Ayah dua anak itu kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Abdul Wahid duduk di Komisi VII DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Riau II. Riwayat Pendidikan SMA, MAN BUKIT TINGGI. Tahun: - 2000 S1 PENDIDIKAN ISLAM, UIN Suska Riau S2 ILMU POLITIK, Universitas Riau Riwayat Organisasi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, sebagai: Ketua Umum. Tahun: 2016 DPW PKB Provinsi Riau, sebagai: Ketua Tnfidz. Tahun: 2011-2021 PW. NU Prov Riau, sebagai: Wakil Ketua Tanfidziah. Tahun: 2011-2017 DPW PKB Provinsi Riau, sebagai: Sekretaris Tanfidz. Tahun: 2006-2011 DPW PKB Provinsi Riau, sebagai: Wakil Sekretaris. Tahun: 2004-2009 PC. HMI, sebagai: Wakil Sekretaris. Tahun: 2002-2003 DPW PKB Provinsi Riau, sebagai: Wakil Sekretaris. Tahun: 2002-2006 Sumber: Wartakota