Add source Login
Islah PBNU Tak Lengkap Jika Masih Cawe-cawe Urusan Tambang

Islah PBNU Tak Lengkap Jika Masih Cawe-cawe Urusan Tambang

GELORA.CO -Hasil Rapat Konsultasi Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Mustasyar PBNU memutuskan bahwa Muktamar ke-35 harus dilaksanakan secepatnya oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Dalam rapat yang berlangsung di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis, 25 Desember 2025, kedua belah pihak memutuskan untuk islah. Menanggapi hal ini, pengamat politik Adi Prayitno mengatakan keputusan yang diambil dua kubu yang selama ini bersitegang bisa menjadi jalan tengah yang bersifat win-win solution bagi semua pihak. “Saya kira solusi terbaik untuk mengakhiri konflik internal PBNU adalah islah politik dengan menggelar muktamar bersama dua kubu,” ujar Adi kepada RMOL, Jumat, 26 Desember 2025. Adi menekankan, muktamar islah tersebut idealnya tidak hanya menjadi ajang rekonsiliasi personal, tetapi juga momentum evaluasi total terhadap kebijakan-kebijakan PBNU yang selama ini menjadi sumber konflik, khususnya terkait pengelolaan tambang. Ia menyebut, secara umum banyak warga nahdliyin berharap PBNU tidak lagi cawe-cawe dalam urusan tambang maupun politik praktis. “Ngurus tambang dan politik praktis itu sumber konflik PBNU. Ke depan, pengurus PBNU sebaiknya tidak lagi merangkap sebagai pengurus partai karena rawan konflik kepentingan. Fokus saja mengurus umat,” tandasnya. Diketahui, sejak terjadinya persoalan internal di PBNU yang dipicu pemberhentian Gus Yahya oleh Kiai Miftach melalui forum yang disebut sebagai Rapat Syuriyah PBNU dan penolakan atas putusan tersebut, perkembangan yang terjadi justru menunjukkan eskalasi konflik yang semakin tajam dan berkepanjangan. Kesepakatan untuk menggelar Muktamar bersama ini dicapai setelah melalui proses negosiasi dan perdebatan yang alot, namun tetap dalam semangat persaudaraan. Kehadiran sejumlah tokoh sentral NU menjadi penegas pentingnya pertemuan ini. Sumber: RMOL

Dalam konferensi pers kinerja akhir tahun 2025, KPK mengklaim mencapai prestasi tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan menetapkan 118 tersangka serta berhasil memulihkan aset negara Rp1,5 triliun. Awal pekan ini, KPK menggeledah ruang kerja Bupati Bekasi dan menciduk Ade

Dalam konferensi pers kinerja akhir tahun 2025, KPK mengklaim mencapai prestasi tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan menetapkan 118 tersangka serta berhasil memulihkan aset negara Rp1,5 triliun. Awal pekan ini, KPK menggeledah ruang kerja Bupati Bekasi dan menciduk Ade

Dalam konferensi pers kinerja akhir tahun 2025, KPK mengklaim mencapai prestasi tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan menetapkan 118 tersangka serta berhasil memulihkan aset negara Rp1,5 triliun. Awal pekan ini, KPK menggeledah ruang kerja Bupati Bekasi dan menciduk Ade

Dalam konferensi pers kinerja akhir tahun 2025, KPK mengklaim mencapai prestasi tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan menetapkan 118 tersangka serta berhasil memulihkan aset negara Rp1,5 triliun. Awal pekan ini, KPK menggeledah ruang kerja Bupati Bekasi dan menciduk Ade

Dalam konferensi pers kinerja akhir tahun 2025, KPK mengklaim mencapai prestasi tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan menetapkan 118 tersangka serta berhasil memulihkan aset negara Rp1,5 triliun. Awal pekan ini, KPK menggeledah ruang kerja Bupati Bekasi dan menciduk Ade

Dalam konferensi pers kinerja akhir tahun 2025, KPK mengklaim mencapai prestasi tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan menetapkan 118 tersangka serta berhasil memulihkan aset negara Rp1,5 triliun. Awal pekan ini, KPK menggeledah ruang kerja Bupati Bekasi dan menciduk Ade

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan keterlibatan Bupati Bekasi sebelum Ade Kuswara Kunang dalam kasus suap ijon proyek. Pasalnya, tersangka Sarjan diduga telah menerima sejumlah proyek sejak masa kepemimpinan bupati sebelumnya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut Sarjan diketahui menjadi vendor berbagai proyek pada periode bupati terdahulu. KPK juga akan menelusuri kemungkinan modus serupa yang dilakukan Sarjan pada masa itu dan membuka ruang bagi masyarakat Bekasi untuk memberikan informasi tambahan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sarjan memperoleh proyek senilai Rp157 miliar pada 2024, sebelum Ade Kuswara menjabat. Sebelum Ade, Bekasi dipimpin oleh beberapa penjabat bupati, antara lain Dani Ramdan, Dedy Supriyadi, serta Plt Bupati Akhmad Marjuki. Dalam rangka penyidikan, KPK menggeledah rumah Sarjan di Tambun Utara pada 24 Desember 2025 dan menyita dokumen serta barang bukti elektronik. Sebelumnya, pada 23 Desember 2025, penyidik juga menggeledah rumah Bupati Ade Kuswara dan kantor perusahaan milik ayahnya, HM Kunang, dengan menyita mobil, dokumen, dan barang bukti elektronik. Sehari sebelumnya, penggeledahan dilakukan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi dan mengamankan puluhan dokumen serta perangkat elektronik. KPK menemukan indikasi penghapusan percakapan dalam barang bukti elektronik dan akan menelusuri pihak yang memerintahkan hal tersebut. Dokumen yang disita berkaitan dengan proyek pengadaan tahun 2025 dan rencana 2026. Ade Kuswara, ayahnya HM Kunang, dan Sarjan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap ijon proyek pada 20 Desember 2025 usai terjaring OTT. KPK menduga, sejak Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade secara rutin meminta ijon proyek kepada Sarjan melalui perantara, dengan total mencapai Rp9,5 miliar. Selain itu, Ade juga diduga menerima dana lain sepanjang 2025 sebesar Rp4,7 miliar, sehingga total penerimaan mencapai Rp14,2 miliar. Dalam OTT, KPK turut menyita uang tunai Rp200 juta dari rumah Ade, yang diduga merupakan sisa setoran ijon terakhir dari Sarjan. Sumber: RMOL