Banjir bandang menyapu lebih dari 3.700 desa di Sumatra. Ratusan ribu rumah luluh lantak. Menyeret 100 lebih entitas usaha, diperiksa. 

Saksikan #RealitasMetroTV “Mengusut Dalang Banjir Bandang" Sabtu 27 Desember 2025 pukul 19.30 WIB di #MetroTV

#RealitasMetroTV

Banjir bandang menyapu lebih dari 3.700 desa di Sumatra. Ratusan ribu rumah luluh lantak. Menyeret 100 lebih entitas usaha, diperiksa. Saksikan #RealitasMetroTV “Mengusut Dalang Banjir Bandang" Sabtu 27 Desember 2025 pukul 19.30 WIB di #MetroTV #RealitasMetroTV

Banjir bandang menyapu lebih dari 3.700 desa di Sumatra. Ratusan ribu rumah luluh lantak. Menyeret 100 lebih entitas usaha, diperiksa. Saksikan #RealitasMetroTV “Mengusut Dalang Banjir Bandang" Sabtu 27 Desember 2025 pukul 19.30 WIB di #MetroTV #RealitasMetroTV

Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dituntut 10 tahun penjara terkait kasus darurat militer yang memicu gejolak nasional akhir 2024. Vonis dijadwalkan bulan depan, sementara Yoon masih menghadapi sejumlah persidangan lain dengan ancaman hukuman berat.

>>

Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dituntut 10 tahun penjara terkait kasus darurat militer yang memicu gejolak nasional akhir 2024. Vonis dijadwalkan bulan depan, sementara Yoon masih menghadapi sejumlah persidangan lain dengan ancaman hukuman berat. >>

Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dituntut 10 tahun penjara terkait kasus darurat militer yang memicu gejolak nasional akhir 2024. Vonis dijadwalkan bulan depan, sementara Yoon masih menghadapi sejumlah persidangan lain dengan ancaman hukuman berat. >>

Habib Rizieq Shihab Sindir Pemerintah Malu Terima Bantuan Asing, Tapi Ngutang Triliunan Nggak Malu!

Habib Rizieq Shihab Sindir Pemerintah Malu Terima Bantuan Asing, Tapi Ngutang Triliunan Nggak Malu!

GELORA.CO - Habib Rizieq Shihab melontarkan kritik keras kepada pemerintah yang dinilai tidak konsisten dalam menangani bencana di wilayah Pulau Sumatera. Dalam ceramahnya, Habib Rizieq menyinggung soal keengganan pemerintah menerima bantuan asing, sementara di sisi lain tidak merasa malu ketika harus berutang ke negara lain dalam jumlah yang besar. “Jadi sekali lagi saudara, bencana nasional nggak usah malu. Ngucapin bencana nasional malu, jangan. Kalau ngutang boleh malu. Betul? (Betul!) Ngutang triliun-triliunan nggak malu, nerima bantuan malu,” kata Habib Rizieq disambut respons jamaah, sebagaimana dikutip Jumat (26/12). Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan standar ganda yang membingungkan publik. Ia menegaskan, penetapan status bencana nasional bukanlah aib bagi bangsa Indonesia, melainkan langkah penting agar penanganan bencana bisa dilakukan secara cepat dan maksimal. “Insya Allah, kira-kira jelas nggak? (Jelas!) Jelas nggak? (Jelas!)” ujarnya. Habib Rizieq kemudian menyinggung peristiwa tsunami yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1992. Menurutnya, saat itu pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto dengan cepat menyatakan status bencana nasional. “Tahun 1992, terjadi tsunami di Nusa Tenggara Timur, saudara. Begitu terjadi tsunami, Presiden Soeharto mendapatkan berita langsung diumumkan bencana nasional. Selesai!” tuturnya. Ia menekankan, setelah status bencana nasional ditetapkan, proses pemulihan berjalan tanpa banyak polemik. “Hanya dalam sekian minggu, selesai. Yang rusak dibangun kembali, jalan dibangun kembali, jembatan dibangun kembali, saudara. Selesai! Nggak ada ribet-ribet,” ungkapnya. Habib Rizieq memberikan contoh lain, yakni terkait tsunami Aceh pada 2004. Ia mengingatkan bagaimana pemerintah saat itu langsung mengambil langkah cepat dengan menetapkan status bencana nasional. “Di tahun 2004, saudara, terjadi tsunami di Aceh. Saudara, hari ini terjadi tsunami, saudara, malam itu juga diumumkan oleh Presiden SBY sebagai bencana nasional,” bebernya. Menurut Habib Rizieq, keputusan tersebut berdampak besar terhadap derasnya bantuan internasional. “Besoknya saudara, berton-ton bantuan datang dari semua negara. Selesai! Saya dengan kawan-kawan, 1300 laskar kita bawa dari Jakarta, saudara. Berangkat ke Aceh, ikut kerja, bantuan luber dari mana-mana, saudara,” ungkapnya. Ia pun mempertanyakan kondisi saat ini ketika pemerintah menolak bantuan dengan alasan masih mampu. Padahal, banyak masyarakat di wilayah terdampak masih kekurangan logistik, air bersih hingga belum tersedianya aliran listrik Tapi sekarang, saudara, giliran ada mau bantuan bilangnya, 'Nggak, kita masih mampu. Kita masih mampu.' Masih mampu dari mana mampu? Kalau mampu jembatan sudah beres. Kalau mampu tuh mayat udah selesai semua diangkat dalam waktu singkat. Betul? (Betul!)” pungkasnya. Sumber: jawapos

SBY: Penanganan Bencana Tak Segampang yang Dibayangkan

SBY: Penanganan Bencana Tak Segampang yang Dibayangkan

GELORA.CO -Seluruh elemen masyarakat diajak untuk memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menangani bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ajakan itu disampaikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam pernyataan resmi di akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono dikutip Jumat, 26 Desember 2025. SBY mengatakan, bencana berskala besar tidak bisa ditangani secara instan. Ia menilai proses tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu, sumber daya besar, serta perencanaan dan pelaksanaan yang matang. “Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini,” ujar SBY. Ia menjelaskan, pengalaman menghadapi bencana besar semasa memimpin pemerintahan, seperti tsunami Aceh dan Nias, gempa Yogyakarta dan Padang, serta sejumlah bencana lainnya, menunjukkan bahwa rekonstruksi dan rehabilitasi memerlukan kebijakan yang utuh, pendanaan yang memadai, serta implementasi yang efektif. SBY menegaskan pentingnya komando dan pengendalian yang kuat dalam situasi krisis. Menurutnya, idealnya Presiden memimpin langsung manajemen krisis, meski setiap kepala pemerintahan memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda. “Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini bisa tidak sama dengan yang saya lakukan dulu. Ini disebabkan oleh perbedaan situasi atau konteks dari bencana itu; perbedaan jenis bencana dan magnitude dari kerusakan yang ditimbulkan, serta perbedaan cara di antara para pemimpin,” kata SBY. Namun demikian, SBY menilai Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan dengan turun langsung ke lapangan serta memberikan atensi penuh terhadap penanganan bencana di Sumatera. Ia juga menyebut pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan strategis untuk membangun kembali daerah-daerah yang terdampak. Saat ini, menurut SBY, perhatian utama harus difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar pulih dan bangkit lebih baik dari sebelumnya. Ia menekankan, keberhasilan rekonstruksi ditentukan oleh konsep yang tepat, kepemimpinan lapangan yang efektif, pelaksanaan rencana yang disiplin, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Lebih jauh, SBY pun mengajak masyarakat untuk tidak terjebak pada perdebatan yang kontraproduktif, melainkan bersatu mendukung upaya pemerintah demi memastikan masa depan yang lebih baik bagi saudara-saudara di Sumatera yang terdampak bencana. “Mari kita dukung langkah-langkah pemerintah untuk membangun kembali Sumatera pasca bencana dan memastikan saudara-saudara kita yang terkena musibah memiliki masa depan yang baik,” demikian SBY. Sumber: RMOL