Add source Login
Prabowo Dibawa, Gibran Ditinggal

Prabowo Dibawa, Gibran Ditinggal

Oleh:Erizal TIDAK mau kalah dengan PKB, PAN tidak saja mendorong Presiden Prabowo Subianto dua periode, tapi juga sekaligus memasangkan Presiden Prabowo dengan Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan alias Zulhas. Prabowo-Zulhas, memang lebih layak ketimbang Prabowo-Muhaimin Iskandar. Setidaknya, lebih tahu diri. Kenapa lebih tahu diri? Sebab, bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, dan sejumlah partai non-DPR lainnya, PAN ikut memenangkan Prabowo-Gibran. PAN juga sudah tiga kali Pemilu setia bersama Prabowo. Ditambah, PAN sudah sejak tahun lalu pula menyatakan dukungan Prabowo dua periode. Saat PAN menyatakan dukungan Prabowo dua periode tahun lalu itu, PKB menganggap PAN kecepatan. Kini giliran PKB pula yang menyatakan dukungan Prabowo dua periode. Wajar saja PAN langsung memasangkan Prabowo-Zulhas. PAN tak mau kalah dengan PKB. PKB tinggal satu langkah. Tapi yang menarik dari dukungan PAN, bukan kaitannya dengan PKB, atau tak dipasangkannya Prabowo-Muhaimin, melainkan dipasangkannya Prabowo-Zulhas. Padahal Jokowi sudah jauh hari menegaskan keinginannya Prabowo-Gibran dua periode. Masak PAN tidak setuju dengan Jokowi? Artinya, dengan kata lain, PAN sadar maupun tidak, sudah mengabaikan atau mengunci lebih cepat peluang, Prabowo-Gibran dua periode. Modal Jokowi tersisa PSI? Padahal, petinggi PAN, termasuk Zulhas, ramai-ramai datang Idul Fitri ke rumah Jokowi di Solo tahun lalu, dan mengatakan Jokowi masih bosnya sampai saat ini. Pernyataan petinggi PAN bahwa Jokowi masih bosnya, memicu dugaan adanya Matahari Kembar makin kuat. Entah sengaja atau tidak, sejak saat itu PAN buru-buru menyatakan dukungan Prabowo dua periode. PAN mulai menjaga jarak dengan Jokowi. Termasuk, Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia termasuk yang datang berlebaran Idulfitri ke rumah Jokowi di Solo. Bahkan, menggunakan jet pribadi. Sampai-sampai, elite Golkar, Maman Abdurrahman, tegas mengatakan bahwa Golkar selalu mendukung Presiden, bukan mantan Presiden. Hampir saja Bahlil terdepak dari kursi ketua umum Golkar. Tapi, tidak seperti PKB dan PAN, Bahlil mendukung Prabowo-Gibran hingga 2029. Belum terlontar dari Bahlil dukungan Golkar, Prabowo dua periode. Apalagi Gibran. Golkar masih fokus menyukseskan Pemerintahan Prabowo-Gibran. Berarti, Golkar masih ragu. Mau ikut Prabowo atau Jokowi? Tapi sepertinya hanya menunggu waktu saja. Bahlil memang, terlalu banyak makan budi Jokowi. Beda dengan Zulhas, apalagi Cak Imin. Tapi ini akan menjadi titik api di internal Golkar sendiri, kalau terlalu lama Bahlil memutuskan. Prabowo tentu tak akan membiarkan Golkar dalam keraguan. Kalau partai lain sudah jelas sikapnya dan Golkar belum, maka tidak saja di eksternal, di internal Golkar sendiri akan mulai terjadi gejolak-gejolak. (Direktur ABC Riset & Consulting)

DOJ AS merilis gelombang terakhir Epstein Files, membuka 3,5 juta halaman dokumen investigasi. Sejumlah bos teknologi ikut tercantum, dengan peran beragam. Namun hingga kini, tak ada bos teknologi didakwa. Baca selengkapnya: ~RK #Epstein #files

DOJ AS merilis gelombang terakhir Epstein Files, membuka 3,5 juta halaman dokumen investigasi. Sejumlah bos teknologi ikut tercantum, dengan peran beragam. Namun hingga kini, tak ada bos teknologi didakwa. Baca selengkapnya: ~RK #Epstein #files

DOJ AS merilis gelombang terakhir Epstein Files, membuka 3,5 juta halaman dokumen investigasi. Sejumlah bos teknologi ikut tercantum, dengan peran beragam. Namun hingga kini, tak ada bos teknologi didakwa. Baca selengkapnya: ~RK #Epstein #files

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

GELORA.CO -Rumor Presiden Prabowo Subianto bakal menunjuk Joko Widodo alias Jokowi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hingga kini belum terbukti kebenarannya. Padahal, isu yang beredar, Jokowi akan dilantik berbarengan dengan pelantikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Adies Kadir pada Jumat 6 Februari 2026. "Padahal para relawan Jokowi sudah happy betul, karena Jokowi akan ikut dilantik dalam reshuffle kabinet itu sebagai Ketua Wantimpres," kata Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal melalui akun Facebook pribadinya, dikutip Senin 9 Februari 2026. Bukan cuma itu, kata Erizal, relawan Jokowi sepertinya sudah siap-siap pula akan meledek mereka yang kerap mengkritik idolanya. "Prabowo tak bisa melepaskan Jokowi. Prabowo dianggap sangat butuh Jokowi dan Gibran dua periode," kata Erizal. Erizal menilai, relawan Jokowi maupun pengkritik Jokowi terlalu menganggap remeh langkah politik Prabowo. Padahal Prabowo saat ini bukanlah Prabowo yang mereka kenal dulu. Ini adalah Prabowo yang berbeda. Tokoh oposisi diundangnya berdialog, ia masuk Board of Peace yang ditentang, bahkan oleh sekutu Amerika Serikat sendiri. "Prabowo tak punya beban seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya. Prabowo tak terikat oleh oligarki seperti halnya Jokowi," kata Erizal. Sumber: RMOL

Jaminan Kesehatan 11 Juta Orang Dicabut Bikin Ketar-ketir

Jaminan Kesehatan 11 Juta Orang Dicabut Bikin Ketar-ketir

GELORA.CO -Penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlaku sejak 1 Februari 2026 mengundang sorotan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris. "Karena dalam praktiknya, proses penerapan kebijakan ini dinilai masih menyisakan persoalan di lapangan," kata Fahira melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin 9 Februari 2026. Menurut Senator Jakarta ini, pemutakhiran data PBI JKN diperlukan untuk menjaga akurasi data serta keberlanjutan anggaran jaminan sosial. Namun, persoalan muncul ketika penonaktifan dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi yang memadai, sehingga banyak warga miskin baru mengetahui status kepesertaan mereka nonaktif saat sudah berada di fasilitas kesehatan dan sedang membutuhkan layanan medis. “Masalahnya bukan pada niat pemutakhiran datanya, tetapi proses penerapannya. Banyak peserta PBI baru sadar kepesertaannya nonaktif ketika hendak berobat," kata Fahira. Dalam konteks layanan kesehatan, kata Fahira, hal ini bukan sekadar masalah administratif, tetapi menyangkut hak dasar dan keselamatan pasien. "Penting untuk menjadi perhatian dan segera dibenahi,” ujar Fahira. Fahira menegaskan bahwa dalam sistem jaminan kesehatan, administrasi tidak boleh mengalahkan prinsip pemenuhan hak-hak pasien. Terlebih bagi pasien dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah rutin, pasien jantung, atau pasien kanker yang menjalani terapi berkala. Penundaan layanan, meskipun hanya karena persoalan data, tetapi berpotensi mengganggu kondisi kesehatan pasien. Langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial yang kemudian membuka mekanisme reaktivasi cepat bagi peserta PBI yang dinonaktifkan menjadi opsi yang tepat. Namun, Fhira menilai solusi tersebut bersifat reaktif karena baru diperkuat setelah muncul sorotan luas dari publik. Ke depan, kebijakan pemutakhiran data harus dirancang sejak awal agar tidak berpotensi mengganggu akses pengobatan warga miskin. Sumber: RMOL

Warganet AS ramai menghapus akun TikTok karena kecewa dengan kebijakan baru aplikasi tersebut. Seruan boikot muncul di Threads, dipicu rasa tidak aman saat memakai platform itu. Sejumlah pengguna menilai bertahan di TikTok kini bukan keputusan bijak. Baca selengkapnya:

Warganet AS ramai menghapus akun TikTok karena kecewa dengan kebijakan baru aplikasi tersebut. Seruan boikot muncul di Threads, dipicu rasa tidak aman saat memakai platform itu. Sejumlah pengguna menilai bertahan di TikTok kini bukan keputusan bijak. Baca selengkapnya:

Warganet AS ramai menghapus akun TikTok karena kecewa dengan kebijakan baru aplikasi tersebut. Seruan boikot muncul di Threads, dipicu rasa tidak aman saat memakai platform itu. Sejumlah pengguna menilai bertahan di TikTok kini bukan keputusan bijak. Baca selengkapnya: