Ada Long Weekend, Rupiah Loyo Pekan Ini
Pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di perdagangan pendek pekan ini tetap kurang bergairah.
Pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di perdagangan pendek pekan ini tetap kurang bergairah.
Temukan berbagai promo Superindo terbaru untuk kebutuhan sehari-hari dan hemat belanja Anda.
Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan UGM, Dwikorita Karnawati, menyatakan bahwa saat ini suhu permukaan air laut yang...
Berwisata bisa tanpa harus merogoh kocek dalam, karena Jakarta menawarkan beragam destinasi menarik dengan harga tiket yang sangat terjangkau.
Produksi mobil Honda di Jepang dan China terhenti akibat krisis chip semikonduktor #kumparanOTO
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) kembali mengundang KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) untuk hadir dalam forum silaturahim di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Kamis (25/12/2025)...
JPNN.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan ( Satgas PKH ) telah menagih denda administratif dengan total Rp 2,34 triliun dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel.
JPNN.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian kompak mengalami lonjakan selama tiga hari beruntun, sebagaimana dilihat di laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (15/12).
Gedung Bundar Kejagung hampir terhalang gunungan uang Rp 6,6 triliun, hasil rampasan dan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan.
JPNN.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan pernyataan terkait kabar ada aliran uang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021–2023, yakni dari Ridwan Kamil (RK) kepada pesohor Aura Kasih.
GELORA.CO -Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendatangi kantor Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya itu guna menanyakan perkembangan laporannya terkait dugaan pelanggaran etik oleh penyidik KPK terkait tidak dipanggilnya Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution. Hal tersebut disampaikan Boyamin usai mengunjungi kantor Dewas KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Desember 2025. "Saya jengkel terus terang aja datang ke Dewan Pengawas. Maunya apa sih? Apakah laporan saya ini ditindaklanjuti atau tidak?' gitu," kata Boyamin kepada wartawan. Ia mengaku bahwa kedatangannya ke kantor Dewas disambut oleh perwakilan Dewas yang menjanjikan akan segera memanggilnya sebagai saksi pada awal 2026 nanti. "Biasanya seminggu, dua minggu udah dipanggil diklarifikasi, ini sampai dua bulan kok nggak diklarifikasi? Lah pikiran saya, 'Apa diabaikan atau nggak dianggap laporan saya?," Kan jengkel gitu. Masa saya harus datang gitu," tegasnya. Boyamin menyebut bahwa dirinya akan membuat laporan lagi apapun hasil dari Dewas KPK. "Jadi nanti setelah Dewas selesai, apapun putusan Dewas, saya akan melapor ulang berkaitan dengan dugaan korupsi yang di sana, yang tidak dikembangkan oleh KPK," pungkasnya. Sebelumnya, Dewas KPK telah memeriksa beberapa pihak, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dua orang tim JPU KPK, dan dua orang penyidik yakni Kasatgas Penyidikan AKBP Rossa Purbo Bekti dan Boy. "(Pemeriksaan) Menyangkut pemanggilan Gub Sumut," kata Ketua Dewas KPK, Gusrizal. Pemeriksaan terhadap para pihak tersebut dilakukan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atau klarifikasi, sebelum masuk ke tahap sidang etik jika ditemukan kecukupan bukti adanya pelanggaran kode etik. Sebelumnya pada Senin, 17 November 2025, Kasatgas Penyidikan KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti dilaporkan Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) ke Dewas KPK. "Kami memberikan laporan kepada Dewas KPK, terkait dengan persoalan laporan dugaan upaya penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution yang diduga dilakukan oleh AKBP Rossa Purbo Bekti selaku Kasatgas KPK," kata Koordinator KAMI, Yusril S Kaimudin kepada wartawan di Gedung KPK C1, Senin sore, 17 November 2025. Yusril menyampaikan beberapa tuntutannya kepada Dewas KPK, yakni agar Dewas melakukan pemeriksaan etik terhadap AKBP Rossa Purbo Bekti atas dugaan pelanggaran integritas, independensi, dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewas KPK 3/2021. Yang kedua, Dewas KPK harus menilai dan menelusuri sejauh mana tindakan tersebut mempengaruhi kredibilitas lembaga. Yang ketiga, Dewas harus mengambil langkah etik dan kelembagaan yang diperlukan guna memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap KPK sebagai institusi penegakan hukum yang independen dan berintegritas tinggi. Sumber: RMOL
Langkah tegas PT Pertamina dalam memberantas praktik pengoplosan tabung gas elpiji 3 kilogram dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan menuai apresiasi.
Suasana Khidmat Misa Pontifikal di Gereja Katedral Pagi Ini #focus #natal2025 #news #text
KPK mengusut LHKPN mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Diduga ada aset yang tak dilaporkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.
Dapur umum ini memastikan para pengungsi tetap mendapatkan makanan yang aman dan layak selama masa pemulihan.