Add source Login
SBY: Penanganan Bencana Tak Segampang yang Dibayangkan

SBY: Penanganan Bencana Tak Segampang yang Dibayangkan

GELORA.CO -Seluruh elemen masyarakat diajak untuk memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menangani bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ajakan itu disampaikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam pernyataan resmi di akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono dikutip Jumat, 26 Desember 2025. SBY mengatakan, bencana berskala besar tidak bisa ditangani secara instan. Ia menilai proses tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu, sumber daya besar, serta perencanaan dan pelaksanaan yang matang. “Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini,” ujar SBY. Ia menjelaskan, pengalaman menghadapi bencana besar semasa memimpin pemerintahan, seperti tsunami Aceh dan Nias, gempa Yogyakarta dan Padang, serta sejumlah bencana lainnya, menunjukkan bahwa rekonstruksi dan rehabilitasi memerlukan kebijakan yang utuh, pendanaan yang memadai, serta implementasi yang efektif. SBY menegaskan pentingnya komando dan pengendalian yang kuat dalam situasi krisis. Menurutnya, idealnya Presiden memimpin langsung manajemen krisis, meski setiap kepala pemerintahan memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda. “Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini bisa tidak sama dengan yang saya lakukan dulu. Ini disebabkan oleh perbedaan situasi atau konteks dari bencana itu; perbedaan jenis bencana dan magnitude dari kerusakan yang ditimbulkan, serta perbedaan cara di antara para pemimpin,” kata SBY. Namun demikian, SBY menilai Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan dengan turun langsung ke lapangan serta memberikan atensi penuh terhadap penanganan bencana di Sumatera. Ia juga menyebut pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan strategis untuk membangun kembali daerah-daerah yang terdampak. Saat ini, menurut SBY, perhatian utama harus difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar pulih dan bangkit lebih baik dari sebelumnya. Ia menekankan, keberhasilan rekonstruksi ditentukan oleh konsep yang tepat, kepemimpinan lapangan yang efektif, pelaksanaan rencana yang disiplin, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Lebih jauh, SBY pun mengajak masyarakat untuk tidak terjebak pada perdebatan yang kontraproduktif, melainkan bersatu mendukung upaya pemerintah demi memastikan masa depan yang lebih baik bagi saudara-saudara di Sumatera yang terdampak bencana. “Mari kita dukung langkah-langkah pemerintah untuk membangun kembali Sumatera pasca bencana dan memastikan saudara-saudara kita yang terkena musibah memiliki masa depan yang baik,” demikian SBY. Sumber: RMOL

Islah PBNU Tak Lengkap Jika Masih Cawe-cawe Urusan Tambang

Islah PBNU Tak Lengkap Jika Masih Cawe-cawe Urusan Tambang

GELORA.CO -Hasil Rapat Konsultasi Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Mustasyar PBNU memutuskan bahwa Muktamar ke-35 harus dilaksanakan secepatnya oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Dalam rapat yang berlangsung di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis, 25 Desember 2025, kedua belah pihak memutuskan untuk islah. Menanggapi hal ini, pengamat politik Adi Prayitno mengatakan keputusan yang diambil dua kubu yang selama ini bersitegang bisa menjadi jalan tengah yang bersifat win-win solution bagi semua pihak. “Saya kira solusi terbaik untuk mengakhiri konflik internal PBNU adalah islah politik dengan menggelar muktamar bersama dua kubu,” ujar Adi kepada RMOL, Jumat, 26 Desember 2025. Adi menekankan, muktamar islah tersebut idealnya tidak hanya menjadi ajang rekonsiliasi personal, tetapi juga momentum evaluasi total terhadap kebijakan-kebijakan PBNU yang selama ini menjadi sumber konflik, khususnya terkait pengelolaan tambang. Ia menyebut, secara umum banyak warga nahdliyin berharap PBNU tidak lagi cawe-cawe dalam urusan tambang maupun politik praktis. “Ngurus tambang dan politik praktis itu sumber konflik PBNU. Ke depan, pengurus PBNU sebaiknya tidak lagi merangkap sebagai pengurus partai karena rawan konflik kepentingan. Fokus saja mengurus umat,” tandasnya. Diketahui, sejak terjadinya persoalan internal di PBNU yang dipicu pemberhentian Gus Yahya oleh Kiai Miftach melalui forum yang disebut sebagai Rapat Syuriyah PBNU dan penolakan atas putusan tersebut, perkembangan yang terjadi justru menunjukkan eskalasi konflik yang semakin tajam dan berkepanjangan. Kesepakatan untuk menggelar Muktamar bersama ini dicapai setelah melalui proses negosiasi dan perdebatan yang alot, namun tetap dalam semangat persaudaraan. Kehadiran sejumlah tokoh sentral NU menjadi penegas pentingnya pertemuan ini. Sumber: RMOL

Dalam konferensi pers kinerja akhir tahun 2025, KPK mengklaim mencapai prestasi tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan menetapkan 118 tersangka serta berhasil memulihkan aset negara Rp1,5 triliun. Awal pekan ini, KPK menggeledah ruang kerja Bupati Bekasi dan menciduk Ade

Dalam konferensi pers kinerja akhir tahun 2025, KPK mengklaim mencapai prestasi tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan menetapkan 118 tersangka serta berhasil memulihkan aset negara Rp1,5 triliun. Awal pekan ini, KPK menggeledah ruang kerja Bupati Bekasi dan menciduk Ade

Dalam konferensi pers kinerja akhir tahun 2025, KPK mengklaim mencapai prestasi tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan menetapkan 118 tersangka serta berhasil memulihkan aset negara Rp1,5 triliun. Awal pekan ini, KPK menggeledah ruang kerja Bupati Bekasi dan menciduk Ade