Add source Login
Nurul Ghufron: Tak Ada Laporan Dugaan Korupsi Whoosh Masuk KPK hingga 2024

Nurul Ghufron: Tak Ada Laporan Dugaan Korupsi Whoosh Masuk KPK hingga 2024

GELORA.CO -Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024 Nurul Ghufron ikut angkat bicara soal kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. "Sampai 2024 saya turun (dari jabatan Wakil Ketua KPK), itu belum ada laporan ataupun juga pengaduan berkaitan dengan dugaan korupsi di Whoosh tersebut," ujar Ghufron kepada RMOL, dikutip Senin 10 November 2025. Menurutnya, dalam kerja penindakan korupsi oleh KPK, terdapat dua dasar yang mengakibatkan adanya tindak lanjut penegakan hukum. "Kalau proyek itu, itu selalu diukur dalam dua hal ya. Pertama, kalau dalam proses, kalau ditemukan ada dugaan tindak pidana korupsi, ada laporan," kata Ghufron. Apabila tidak ada laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam satu proyek yang melibatkan pihak swasta dan pemerintah, Ghufron memastikan dasar yang kedua bisa menjadi alasan proses penegakan hukum dilakukan KPK. "Kalaupun tidak ada (laporan), ada audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), kalau dilaporkan ke KPK," sambungnya. Dengan adanya hasil audit dan/atau hasil pengawasan dari dua lembaga itu, KPK dapat menindaklanjuti perkara dugaan korupsi. "Jadi karena BPK atau BPKP kalau melakukan audit itu kemudian kalau ada dugaan tindak pidana korupsi, mereka menembuskan juga ke KPK, KPK baru kemudian akan menindaklanjuti. Sejauh itu kami tidak menerima," demikian Ghufron. Sumber: RMOL

Kakak dari Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini, menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menghapus sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. "Kalau outsourcing tiga bulan selesai, tiga bulan selesai. Itu membuat rumah tangga tidak stabil. Saya berharap Pak

Kakak dari Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini, menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menghapus sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. "Kalau outsourcing tiga bulan selesai, tiga bulan selesai. Itu membuat rumah tangga tidak stabil. Saya berharap Pak

Kakak dari Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini, menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menghapus sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. "Kalau outsourcing tiga bulan selesai, tiga bulan selesai. Itu membuat rumah tangga tidak stabil. Saya berharap Pak

Budi Arie di Mata Panda Nababan: Terlampau Pintar Dia

Budi Arie di Mata Panda Nababan: Terlampau Pintar Dia

GELORA.CO -Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi yang berkeinginan bergabung dengan Partai Gerindra, dikomentari politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan. Hal ini dikatakan Panda saat ditemui RMOL, di kawasan Tebet, Jakarta Pusat, Minggu 9 November 2025. Panda mengaku tak habis pikir dengan rencana Budi Arie bergabung dengan Partai Gerindra, setelah Joko Widodo alias Jokowi pensiun sebagai Presiden ke-7 RI. "Loh, dia dulu sama-sama aku dari awal, jadi aku nggak bisa ngikuti dia lagi," ujar Panda dikutip pada Senin, 10 November 2025. Panda membuat sindiran halus terhadap rencana Budi Arie masuk Gerindra, lantaran menurutnya keputusan yang diambil di luar jangkauan pikiran dia. Wah, saya enggak bisa ngikuti lagi Projo, udah terlampau pintar dia ya," demikian Panda. Sumber: RMOL

Beredar Pesan Sekjen PDIP, Perintah Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto?

Beredar Pesan Sekjen PDIP, Perintah Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto?

GELORA.CO -Mantan Presiden Soeharto kini bergelar Pahlawan Nasional. Gelar itu diberikan Presiden Prabowo Subianto bertepatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025. Pemberian gelar sempat diwarnai pro dan kontra baik dari kalangan politisi, aktivis, hingga akademisi. Belakangan, juga beredar tangkapan layar pesan dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristanto di group Whatsapp internal PDIP. Dalam pesan itu, Hasto menyebut bahwa tugas dirinya maupun pengurus partai untuk mendorong pihak pihak di luar partai untuk menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. "Tugas kita mendorong pihak-pihak eksternal partai untuk menolak pemberian gelar tersebut. Jadi terus lakukan penggalangan opini," tulis Hasto. Dikatakan Hasto, hal tersebut merupakan hasil diskusi berdasarkan arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam rapat di DPP pada pekan sebelumnya. "Rekan-rekan DPP ini hasil diskusi dari beberapa teman. Diskusi ini dibuat berdasarkan arahan ibu ketua umum dalam rapat DPP minggu lalu dan juga arahan melalui pernyataan di Blitar," demikian kutipan pesan Hasto. Sumber: RMOL