KPK Periksa Kartika Sari Terkait Dugaan Suap Ijon Proyek di Kabupaten Bekasi
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
Salah satu komoditas yang menjadi sorotan utama dalam pengawasan ini adalah gas elpiji tabung 3 kilogram.
Dua pesawat tempur TNI AU, yakni EMB-314 Super Tucano dan F-16 sukses melakukan pendaratan untuk pertama kalinya dalam uji coba yang dilakukan di Jalan Tol Trans Sumatera
Konten YouTube: Beragam Kisah Mereka yang Sangat Bergantung pada BPJS PBI #focus #bpjspbi #news #text
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Jawa Barat mengingatkan masyarakat agar mewaspadai maraknya penawaran investasi dan aktivitas keuangan ilegal.
Konten TikTok: Cerita Warga Reaktivasi BPJS PBI, Ada yang Tutup Warung 2 Hari #focus #bpjspbi #news #text
Konten IG: Ramai-ramai Aktivasi BPJS PBI yang Dinonaktifkan #focus #bpjspbi #news #text
REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas terjadinya insiden kebakaran di Gudang Pestisida milik PT Biotek Saranatama di Kawasan...
Prospek pasar otomotif Indonesia pada 2026 dinilai cukup menjanjikan. Proyeksi penjualan dari Gaikindo yang menyentuh angka 850 ribu unit menjadi sinyal positif bahwa day
Dilansir Footmercato, Salah berpotensi cabut dari Liverpool di musim panas nanti dan bergabung dengan Al-Ittihad. Perwakilan Salah sudah mulai membahas kontrak sang winger, di mana Al-Ittihad kabarnya siap memberikan gaji dengan nilai fantastis.. Di sisi lain, pihak Liverpool
REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG - Juandri Arsyadil Afkar, mahasiswa semester 4 Program Studi (Prodi) Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) kampus Karawang sekaligus Operator CBU di PT Honda Prospect Motor, membuktikan bahwa...
JPNN.com , JAKARTA - Berbagai upaya pendampingan yang dilakukan Bea Cukai di sejumlah daerah menunjukkan dampak nyata bagi pelaku usaha kecil dan menengah ( UMKM ) yang berpotensi ekspor.
JPNN.com , JAKARTA - Kantor Wilayah Bea Cukai Banten melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi rutin bertajuk 'Operasi Gurita' di wilayah Kabupaten Tangerang pada periode 18-27 Januari.
JPNN.com , JAKARTA - Berbagai upaya pendampingan yang dilakukan Bea Cukai di sejumlah daerah menunjukkan dampak nyata bagi pelaku usaha kecil dan menengah ( UMKM ) yang berpotensi ekspor.
Polri menerjunkan tim ke Boven Digoel, Papua Selatan, untuk menyelidiki penembakan pesawat Smart Air PK-SNR. Operasi Damai Cartenz 2026 dikerahkan ke lokasi.
GELORA.CO -Siap hadapi gugatan praperadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penetapan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, merespons gugatan praperadilan yang diajukan Yaqut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. "KPK menghormati hak hukum tersangka YCQ, yang mengajukan praperadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia tahun 2023-2024," kata Budi kepada wartawan, Rabu siang, 11 Februari 2026. Budi mengatakan, pengajuan praperadilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin UU, dan KPK memandang sebagai bagian dari proses uji dalam sistem peradilan pidana. "Namun demikian, KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka dalam rangkaian proses penanganan perkara ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku," tegas Budi. Dalam prosesnya kata Budi, KPK sebelumnya telah menerbitkan Sprindik umum dalam perkara tersebut. Kemudian pada Januari 2026, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu Yaqut dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. "Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materiil," terang Budi. Selain itu kata Budi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor negara juga telah mengkonfirmasi bahwa kuota haji masuk dalam lingkup keuangan negara. Saat ini, penyidikannya masih berprogres, salah satunya menunggu finalisasi penghitungan kerugian keuangan negaranya. Berdasarkan penelusuran di website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Yaqut telah mendaftarkan praperadilan pada Selasa, 10 Februari 2026. Gugatan itu teregister dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Namun demikian, bunyi petitum gugatan praperadilan ini belum muncul. Akan tetapi, PN Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang perdana yang akan digelar di Ruang Sidang 02 pada Selasa, 24 Februari 2026. Sumber: RMOL