Add source Login
Jusuf Kalla: Kita Harus Terima Kenyataan Soeharto Resmi Pahlawan

Jusuf Kalla: Kita Harus Terima Kenyataan Soeharto Resmi Pahlawan

GELORA.CO -Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla atau JK menanggapi pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto. Penganugerahan gelar pahlawan nasional itu dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk 10 tokoh nasional di Istana Negara, Kota Jakarta Pusat, Senin 10 November 2025. “Kalau sudah diresmikan oleh Presiden itu bukan lagi pro kontra. Kita harus menerima itu dengan kenyataan. Bahwa mungkin saja Pak Harto ada sedikit kekurangan tapi lebih banyak jasanya kepada negara ini,” kata JK kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 10 November 2025. JK menilai, seperti halnya manusia pada umumnya, Soeharto pun tidak luput dari kekurangan. Namun, ia menegaskan bahwa jasa Soeharto dalam membangun bangsa tidak bisa diabaikan. “Siapa sih yang lebih sempurna? Kan tidak ada juga,” kata JK yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar ini. Ia juga mengingatkan bahwa di masa pemerintahan Soeharto, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka yang sangat tinggi. “Beliau telah membawa negeri ini lebih baik dan juga membawa pertumbuhan (ekonomi) saat Pak Harto itu bisa 7-8 persen, sekarang setelah itu sulit tercapai,” pungkas JK. Sumber: RMOL

Warga Perusak Plang BPN Tak Perlu sampai Dipenjara

Warga Perusak Plang BPN Tak Perlu sampai Dipenjara

Kasus perusakan plang milik BPN Kanwil Kepulauan Riau (Kepri) dengan nilai kerugian sebesar Rp1,2 juta yang menyeret warga bernama Deis ke meja hijau, disesalkan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Rizki Faisal.Menurut Rizki, kasus seperti ini seharusnya disikapi dengan hati nurani. Jangan sampai hukum terasa tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.Untuk perkara plang dengan nilai yang sangat kecil, apalagi tanpa bukti kuat kepemilikan resmi, mestinya tidak perlu sampai menyeret warga k.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/hukum/read/2025/11/10/686240/warga-perusak-plang-bpn-tak-perlu-sampai-dipenjara

Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan ada empat tersangka yang terlibat dalam penculikan Bilqis, bocah berusia 4 tahun asal Makassar. Dua antaranya yakni Adit Prayitno Saputra (36) dan Meriana (42), warga Kabupaten Merangin, Jambi. Mereka sudah

Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan ada empat tersangka yang terlibat dalam penculikan Bilqis, bocah berusia 4 tahun asal Makassar. Dua antaranya yakni Adit Prayitno Saputra (36) dan Meriana (42), warga Kabupaten Merangin, Jambi. Mereka sudah

Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan ada empat tersangka yang terlibat dalam penculikan Bilqis, bocah berusia 4 tahun asal Makassar. Dua antaranya yakni Adit Prayitno Saputra (36) dan Meriana (42), warga Kabupaten Merangin, Jambi. Mereka sudah

Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menginstruksikan kabinetnya untuk mulai bekerja menetapkan target fiskal baru yang berlaku selama beberapa tahun ke depan. Pengelolaan APBN baru yang akan diberlakukan awal 2026 itu disebut tidak akan serta merta membuang target anggaran

Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menginstruksikan kabinetnya untuk mulai bekerja menetapkan target fiskal baru yang berlaku selama beberapa tahun ke depan. Pengelolaan APBN baru yang akan diberlakukan awal 2026 itu disebut tidak akan serta merta membuang target anggaran

Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menginstruksikan kabinetnya untuk mulai bekerja menetapkan target fiskal baru yang berlaku selama beberapa tahun ke depan. Pengelolaan APBN baru yang akan diberlakukan awal 2026 itu disebut tidak akan serta merta membuang target anggaran

Soeharto Pahlawan Nasional? PDIP Ingatkan Luka Lama Pelanggaran HAM dan KKN Orde Baru

Soeharto Pahlawan Nasional? PDIP Ingatkan Luka Lama Pelanggaran HAM dan KKN Orde Baru

Keputusan pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto menuai sorotan tajam dari kalangan parlemen. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa gelar kehormatan ini tidak boleh mengabaikan jejak sejarah kelam.Andreas menekankan bahwa Pahlawan Nasional harus menjadi cermin nilai dan arah moral bangsa, sehingga setiap keputusan harus mempertimbangkan semangat persatuan, rekonsiliasi, dan pembelajaran bagi generasi .. Baca selengkapnya di https://rmol.id/politik/read/2025/11/10/686239/soeharto-pahlawan-nasional-pdip-ingatkan-luka-lama-pelanggaran-ham-dan-kkn-orde-baru